Tujuh Pasal UU ITE Akan Direvisi

Posted on

JAKARTA – Revisi terhadap Undang-undang No.
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
sedang dalam proses pengerjaan oleh Kementerian Komunikasi dan
Informatika Indonesia (Kemenkominfo).

Perkiraannya, akan ada tujuh hingga delapan pasal yang direvisi dalam undang-undang yang banyak menjerat netizen Indonesia tersebut.

“Ya
(revisi) kami lakukan. Kami mengatakan ini revisi terbatas, kurang
lebih ada 7 atau 8 pasal. Terkait bentuk hukuman, misalnya yang pasal 45
ayat 1 kan terlalu tinggi,” terang Dirjen Aplikasi dan Teknologi
Informatika Kemenkominfo Bambang Heru Tjahjono, saat ditemui usai Rapat
Dengar Pendapat Komisi I DPR, Senin (16/2/2015).

Pasal yang
dimaksud Bambang menyebutkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 UU ITE dapat dipidana dengan penjara
paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000.
wimaogawa.blogspot.com
Pasal
27 tersebut mengatur tentang apa saja yang dikatakan perbuatan
terlarang dalam hal informasi atau dokumen elektronik. Dia berpendapat
bahwa pasal ini sebenarnya tidak memuat hal baru, karena hal sejenis
juga sudah diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun,
bagian dari UU ITE yang dimaksud dibuat dengan mempertimbangkan unsur
permanen dalam suatu hal yang diunggah ke internet. Keberadaan UU ITE
secara keseluruhan, menurutnya untuk mewujudkan kehati-hatian pengguna
internet.

“Pasal 27 ayat 3 itu kan ada juga di KUHP, tapi kami
perhatikan unsur permanennya kalau di ITE. Makanya saya bilang UU ITE
itu yang pentingnya kehati-hatian, asas manfaatnya. Intinya, hati-hati
ketika menggunakan internet,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam kesempatan berbeda, Menteri
Komunikasi dan Informatika Indonesia Rudiantara mengatakan UU ITE sudah
masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015
. Sasarannya adalah perbaikan terhadap pasal 27 yang selama ini kontroversial.

“Sudah
masuk Prolegnas 2015, sudah disepakati antara pemerintah dan DPR.
Tinggal nanti dibahas. Kalau revisinya hanya pasal tersebut, tidak akan
lama, tidak sampai enam bulan selesai,” tegasnya saat ditemui dalam
acara kumpul media dan netizen di rumah dinas Menkominfo beebrapa waktu
lalu.

Syaifullah AF dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET), mencatat bahwa hingga saat ini sudah ada 74 kasus yang terkait UU ITE. Semuanya dijerat menggunakan pasal 27 UU tersebut.

Dari
74 kasus yang terjadi, sebanyak 37 persen pelapor berasal dari pejabat
publik. Mereka melaporkan penduduk di wilayahnya ke ranah hukum karena
dianggap mencemarkan nama baik atau memberi kritikan tajam.

(Sumber : tekno.kompas.com)

4 thoughts on “Tujuh Pasal UU ITE Akan Direvisi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.