PP Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kemendikbud

Posted on
Pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 dijelaskan bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berasal dari museum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan mengatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selama ini belum diatur, perlu mengatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016

PP Nomor 82 Tahun 2016

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Penjelasan Terkait  Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kemendikbud yang Tertuang dalam PP Nomor 82 Tahun 2016

Pada peraturan Pemerintah ini terdapat 8 pasal, dimana masing-masing ketentuan dari masing-masing pasal sudah dijelaskan secara detail. Berikut ini adalah penjelasan dari 8 pasal yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016.
 II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “wajib bayar” adalah peserta pendidikan
dan pelatihan.

Ayat (3)
-“Kegiatan praktek” dalam ketentuan ini dikenal dengan istilah on the job training.
-Yang dimaksud dengan “pendamping” antara lain widyaiswara, mentor, dan/atau petugas lain yang ditunjuk.
-Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain standar biaya yang ditetapka oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Download Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016

Selengkapnya downlaod PP Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kemendikbud :
Demikian, semoga PP Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kemendikbud ini dapat dijadikan pedoman bagi rekan-rekan sekalian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.