Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya

Posted on
Bapak/Ibu sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI telah menerbitkan Permenpan-RB nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya.
Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini. Dengan adanya pertimbangan tersebut dipandang perlu mengatur kembali Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2016 Tenang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 24 ayat (6) diubah dan ditambahkan ayat 3 (tiga) ayat, yakni ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24
(1) Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Pengawas sekolah terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional sekolah.
(2) Susunan anggota Tim Penilai adalah sebagai berikut:
a. Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
b. Seorang wakil ketua merangkap anggota;
c. Seorang sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian dan;
d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
(3) Syarat anggota tim penilai adalah:
a. Menduduki jabatan pangkat paling rendah sama dengan jabatan pangkat pengawas sekolah yang dinilai;
b. Memiliki keahliah serta mampu untuk menilai prestasi kerja pengawas sekolah; dan
c. Dapat aktif melakukan penilaian.
(4) Anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional pengawas sekolah.
(5) Anggota Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 1 (satu) oang dari unsur BKD Provinsi/Kabupaten/Kota.
(6) Anggota tim penilai jabatan fungsional pengawas sekolah harus lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris;
(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mulai berlaku bulan Desember 2017;
(9) Tim penilai yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sebelum ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetap memiliki kewenangan sebagai tim penilai.
2. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 41A
Ketentuan pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku sejak ditetapkannya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
3. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 41A dan Pasal 41B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 41A
Ketentuan Pasal 24 ayat (6) mulai dilaksanakan 1 Desember 2017.
Pasal 41B
Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf g mulai dilaksanakan bulan 1 Juli 2017.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Unduh Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya di sini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *