Cara Cek Profil/Keaktifan PNS di Database BKN (PUPNS)

Cara Cek Profil/Keaktifan PNS di Database BKN (PUPNS) – Pendataan PUPNS memang belum bisa dikatakan 100% berhasil karena terkendala oleh pengiriman oleh PNS sendiri maupun pengiriman data dari pihak verifikator.  Pendataan PUPNS merupakan proses pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui sistem teknologi informasi yang meliputi tahap pemutakhiran data oleh setiap PNS, serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh oleh instansi pusat/instansi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Data PUPNS ini berisi seluruh informasi PNS memuat data riwayat hidup, riwayat pendidkan formal dan non formal, riwayat jabatan dan kepangkatan, riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan, riwayat pengalaman berorganisasi, riwayat gqii, riwayat pendidikan dan pelatihan, daftar penilaian prestasi kerja, surat keputusan, dan kompetensi.

Selanjutnya bagaimana Cara Cek Data PNS di Database BKN setelah pengisian PUPNS?

 

Sebenarnya data yang ditampilkan dalam halaman BKN ini belum begitu akurat, karena status dari pendaftaran PUPNS masih belum tahap final, misalnya masih dalam tahap verifikator 2, verifikator 3 dst.
Nah, namun tidak ada salahnya menggunakan halaman BKN ini untuk mengecek keaktifan PNS
Caranya kunjungi halaman bkn.go.id , masukan NIP pada kolom yang tersedia (lihat gambar)
Cara Cek Profil/Keaktifan PNS di Database BKN
Cara Cek Profil/Keaktifan PNS di Database BKN
Cek Keaktifan PNS di Database BKN
Cek Keaktifan PNS di Database BKN
Demikian informasi bagaimana Cara Cek Profil/Keaktifan PNS di Database BKN kaitannya dengan PUPNS, semoga bermanfaat.

Batas Akhir PUPNS Kemenag 17 Januari 2016

Batas Akhir PUPNS Kemenag 17 Januari 2016 – Telah kita ketahui bersama bahwa pendataan PUNPNS telah berakhir 31 Desember 2015 lalu. Namun dari sekian banyak PNS yang ada di Indonesia ternyata masih banyak pula yang belum terdaftar dalam sistem PUPNS karena berbagai alasan.
Menganggapi  hal tersebut Kementerian Agama RI menerbitkan surat edaran nomor B.ll/1/ 00119.1/2016 tanggal 7 Januari 2016 terkait dengan Tindak Lanjut Pelaksanaan e-PUPNS pada Kementerian Agama. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan e-PUPNS 2015 berdasarkan  Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penadataan Ulang  Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015 Secara Elektronik dan Surat Edaran Kepala BKN Nomor K.26-30/V77-4//99 tanggal 27 Juli 2015 tentang lmplementasi e-PUPNS bahwa jadual pelaksanaan dimulai bulan September dan berakhir pada akhir Desember 2015, sesuai jadual tersebut pelaksanaan e-PUPNS telah ditutup pada
tanggal 31 Desember 2015. 
Batas Akhir PUPNS Kemenag 17 Januari 2016
Batas Akhir PUPNS Kemenag 17 Januari 2016
Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut diimbau kepada seluruh pimpinan satuan organisasi dan satuan kerja Kementerian Agama pusat dan daerah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a.  Melakukan pengecekan apakah masih terdapat PNS yang belum mendaftar/registrasi pada e-PUPNS

b.  Apabila terdapat PNS yang belum mendaftar/registrasi e-PUPNS, pimpinan satuan organisasi/satuan
Kerja segera menyampaikan data kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro
Kepegawaian secara hierarkhis dengan alasan yang rasional  dan disampaikan selambat-lambatnya  tanggal17 Januari 2016 dengan format Excel (contoh format terlampir) disertai surat pengantar melalui
alamat e-mail datinpeg@kemenag.go.id, setelah daftar tersebut  kami kirim ke  BKN, pendaftaran
susulan dapat dilakukan hingga batas waktu sampai dengan tanggal 31 Januari 2016

c.  Bagi PNS yang sudah melakukan registrasi namun belum menyelesaikan pengisian data e-PUPNS, atau
status data masih pada PNS yang bersangkutan, segera melakukan pengisian data kemudian mengirim
data secara sistem ke verifikator dan melengkapi dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan diberikan waktu sampai dengan tanggal17 Januari 2016

d.  Verifikasi data Ievell dan level 2 segera diselesaikan sampai dengan tanggal17 Januari 2016, e-PUPNS
dinyatakan selesai jika data PNS sudah mencapai verifikasi level  3 dan dokumen pendukung yang
disampaikan ke verifikator lengkap

e.  Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh BKN tidak ditindaklanjuti, data PNS
yang bersangkutan akan dihapus dari Database Kepegawaian Nasional. 

Demikian informasi batas akhir pendataan PUPNS Kemenag, semoga bermanfaat.

Akhirnya PUPNS Diperpanjang Hingga 31 Januari 2016, Berikut Surat Edaran Resminya

PUPNS Diperpanjang Hingga 31 Januari 2016 – Masih banyaknya PNS yang belum terdaftar dalam sistem PUPNS hingga 31 Desember 2015 lalu, ternyata menimbulkan masalah baru dalam struktur Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan informasi yang dikutip dari BKN, bahwasanya bagi PNS yang tidak melakukan pendataan PUPNS akan dicopot dari status PNS.
Baca : Sebanyak 106.038 PNS Terancam Dipecat Karena Belum Terdaftar Dalam PUPNS

Namun, hari ini 5 Januari 2016 BKN secara resmi menerbtikan surat edaran terkait dengan masa perpanjangan PUPNS. Berdasarkan surat edaran BKN nomor K 26-30/V 2-1/99 tentang tindak lanjut PNS dijelaskan mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pendataan PUPNS 2015.

Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa berdasarkan Perka BKN No. 19 tahun 2015 tentang pedoman pendataan ulang pegawai negeri sipil tahun 2015 secara elektronik serta surat edaran kepala BKN no. K.26-30/V77-4/99 tertanggal 27 Juli 2015 tentang Implementasi e-PUPNS tahun 2016 bahwa jadwal pelaksanaan PUPNS telah ditutup tanggal 31 Desember 2015.

Akhirnya PUPNS Diperpanjang Hingga 31 Januari 2016
Perpanjangan PUPNS oleh BKN

Selama pendataan PUPNS berlangsung, BKN telah melakukan evaluasi-evaluasi PUPNS, hasilnya antara lain :

a. Masih ada PNS yang belum mendaftar/melakukan registrasi e-PUPNS dengan jumlah 106.038 (daftar nama PNS dari masing-masing instansi dapat dilihat di portal PUPNS.
b. Masih ada PNS yang belum selesai verifikasi level 1 maupun level 2, jumlahnya 1.630.816
c. Ada PNS yang sudah melakukan registrasi namun belum menyampaikan berkas/dokumen untuk dilakukan verifikasi, jumlahnya 449.057

Berkaitan dengan permasalahan pada poin a, yaitu bagi PNS yang sama sekali belum melakukamn registrasi PUPNS maka harap melakukan langkah-langkah berikut ini :

a. Yang pertama, instansi setempat harus menyampaikan daftar nama PNS yang akan melakukan registrasi susulan e-PUPNS 2015 dengan pengantar dari Kepala Biro Kepegawaian/Kepala BKD beserta alasan tidak melakukan pendataan e-PUPNS dengan mengisi formulir yang dapat Bapak/Ibu download di akhir artikel ini.

b. BKN akan memfasilitasi dengan memberikan hak akses jika alasan yang disampaikan cukup rasional.

c. Batas waktu pendaftaran/registrasi akan diperpanjang hingga 31 Januari 2016. Namun jika sampai batas waktu yang telah ditentukan PNS yang bersangkutan tidak melakukan pendataan PUPNS, maka dinyatakan tidak berstatus sebagai PNS dan akan dihapus dari data PNS nasional di dalam BKN.

Selanjutnya bagi isntansi yang belum menyelesaikan verifikasi level 1 dan level 2 (lihat point a : Masih ada PNS yang belum mendaftar/melakukan registrasi e-PUPNS dengan jumlah 106.038 ), akan diberi kesempatan perpanjangan hingga 31 Januari 2016. Kemudian bagi PNS yang sudah melakukan registrasi namun belum menyelesaikan pengisian PUPNS akan diberi kesempatan hingga 17 Januari 2016.

Selengkapnya download surat edaran Perpanjangan PUPNS dari BKN beserta lampirannya :
SE Perpanjangan PUPNS + Lampiran

Demikian informasi terkait perpanjangan E-PUPNS, semoga bermanfaat.

Download Buku Petunjuk Admin PUPNS

Buku Petunjuk Admin PUPNS – Badan Kepegawaian Negara sebagai pembina dan penyelenggara Manajemen Aparatur Sipil Negara, memiliki fungsi dan tugas antara lain untuk menyimpan informasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah, serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

Untuk mendukung penyelenggaraan manajemen, penyimpanan, pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi maka diperlukan database Aparatur Sipil Negara yang akurat, terpercaya dan integrasi, perlu dilakukan pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil secara online dan terintegrasi antar Instansi Pemerintah baik Pusat dan atau Daerah.

Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor XX Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015, pemanfaatan teknologi yang dimaksud dilakukan melalui Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e-PUPNS) yang dibagun oleh Badan Kepegawaian Negara.

Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e-PUPNS) berfungsi sebagai perangkat (tool) dalam dalam mendukung kegiatan pendataan ulang PNS, sistem ini juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun komunikasi antar semua pihak yang terkait dalam proses pendataan ulang PNS baik Instansi Pusat maupun Daerah.

wimaogawa.blogspot.com

Ruang lingkup pengguna Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e-PUPNS) adalah :
1) Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2) Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah khususnya unit atau satuan kerja yang bertugas melakukan pelayanan kepegawaian.
3) Badan Kepegawaian Negara, Pusat dan Kantor Regional.

Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e-PUPNS) merupakan suatu sistem yang dibangun dengan terknologi berbasis web, saat ini untuk administrator dapat mengakses dengan menggunakan web browser melalui alamat : http://pupns.bkn.go.id/admin

Hak akses untuk administrator Sistem e-PUPNS dibagi menjadi beberapa profil sebagai berikut :
1) User Eksekutif
Profil ini mempunyai kewenangan yang berupa:

  • Statistik dan Grafik untuk Instansi
  • Rekapitulasi atau Laporan Statistik untuk Instansi

2) Admin BKN Pusat (Super Admin)
Profil ini mempunyai kewenangan untuk mengatur hak akses sistem untuk seluruh Instansi (BKN Kanreg, Instansi Pusat dan Daerah) yang berupa:

  • Manajemen Pengguna, memiliki pilihan untuk semua profil yang ada
  • Setting Manajemen

3) Admin Kanreg
Profil ini mempunyai kewenangan untuk mengatur hak akses sistem pada Instansi Daerah yang berada di wilayah Kantor Regional masing- masing, dimana untuk pengaturan terdapat pada menu Manajemen Pengguna, yang mempunyai pilihan hak akses terdiri dari :

  • Verifikator BKN Kanreg
  • Operator Export Data, khusus untuk Instansi Daerah yang berada di wilayah Kantor Regional masing- masing.

4) Admin Instansi
Profil ini mempunyai kewenangan untuk mengatur hak akses sistem pada Instansi masing-masing. Menu yang dapat diakses :
Manajemen Pengguna, mempunyai pilihan hak akses yang terdiri dari:

  • Verifikator Level 1
  • Verifikator Level 2
  • Operator Inbox Helpdesk
  • Operator Export Data
  • Operator Entri Sekolah
  • Operator Entri Unit Kesehatan
  • Operator Entri Lokasi
  • Manajemen Pendaftar
  • Manajemen Verifikasi
  • Export Data

5) Verifikator Registrasi
Profil ini digunakan jika pengguna dari Instansi (Pusat atau Daerah) memiliki hak akses sebagai Verifikator Registrasi. Jika instansi tidak memilih untuk melakukan proses Verifikasi Registrasi, maka PNS yang mendaftar dapat langsung login ke sistem e-PUPNS. Proses Verifikasi Registrasi ini dilakukan dengan Nomor Register yang didapat PNS sewaktu mendaftar dengan sistem ini.

6) Verifikator Level 1
Profil ini mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi pada level awal (SKPD, UPT ataupun Unit Kerja lainnya). Dalam fitur ini dilakukan pencarian verifikasi menggunakan Nomor Register yang diterima oleh Verifikasi level ini beserta dengan berkas pendukung ataupun data pendukung.

7) Verifikator Level 2
Profil ini mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi pada level kedua (Biro Kepegawaian atau Badan Kepegawaian Daerah). Dalam Fitur ini dilakukan pencarian verifikasi menggunakan nomor Register, NIP ataupun dari status verifikasi. Verifikasi level ini juga berdasarkan berkas pendukung ataupun data pendukung setelah di verifikasi oleh Verifikator Level 1.

8) Verifikator BKN
Profil ini mempunyai kewenangan lanjutan dari Verifikator level 2, dimana verifikator ini melakukan verifikasi sesuai dengan wilayah kerja masing-masing, dimana Verifikator dengan Satuan Kerja BKN Pusat akan memverifikasi PNS instansi pusat dan Verifikator dengan satuan kerja BKN Kantor Regional akan memverifikasi PNS yang berada di wilayah Kantor Regional. Pada Verifikator BKN Pusat/Kanreg ini tidak memverifikasi untuk data :
• Tempat Lahir
• Agama
• TMT PNS
• Kedudukan Hukum
• Unit Organisasi
• Lokasi Kerja
• Alamat

Selain data diatas akan tetap diverifikasi oleh Verifikator BKN/ Kanreg

9) Verifikator BKN Status
Profil ini mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi hanya untuk perbaikan data tanggal, bulan dan tahun lahir PNS.

10) Operator Sekolah
Profil ini mempunyai kewenangan untuk melakukan cek dan entri data referensi sekolah di masing-masing wilayah daerahnya. Unit sekolah yang di input adalah sekolah swasta dan negeri.

11) Operator Unit Kesehatan
Profil ini mempunyai kewenangan untuk melakukan entri data referensi Unit Kesehatan.

12) Operator Export Data
Profil ini mempunyai kewenangan untuk melakukan export data yang telah divalidasi dan diverifikasi.

13) Operator Turun Status
Profil ini mempunyai kewenangan untuk melakukan rollback khusus untuk data yang sudah dikirim oleh PNS ke SKPD/Unit Kerja. Jika data yang sudah dikirimkan ada kesalahan, maka dapat diturunkan status sehingga PNS tersebut dapat melakukan perubahan data lagi.

14) Operator Helpdesk BKN
Tugas dari Operator Helpdesk BKD adalah menangani laporan permasalahan yang meliputi :
a) Laporan Pendidikan yang tidak ditemukan
b) Laporan Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu tidak ditemukan
c) Laporan Bidang Spesialis yang tidak ditemukan
d) Laporan Mata Pelajaran yang tidak ditemukan

e) Laporan Diklat Fungsional yang tidak ditemukan
f) Laporan beda nama PNS pada saat pendaftaran (khusus untuk instansi pusat)
g) Laporan data PNS yang sudah diberhentikan
h) Laporan data PNS tidak ada dalam database
i) Laporan untuk menurunkan status pengisian formulir e-pupns yang masih ada di Instansi (Biro Kepegawaian) khusus untuk instansi pusat

15) Operator Helpdesk Kanreg
Tugas dari Operator Helpdesk BKD adalah menangani laporan permasalahan yang meliputi :
a) Laporan beda instansi pada data PNS pada saat pendaftaran (khusus untuk instansi daerah yang ada di wilayah masing-masing Kantor Regional)
b) Laporan beda nama PNS pada saat pendaftaran (khusus untuk instansi daerah yang ada di wilayah masing-masing Kantor Regional)
c) Laporan untuk menurunkan status pengisian formulir e-pupns yang masih ada di Instansi (BKD/SKPD) khusus untuk instansi yang ada di wilayah masing-masing Kantor Regional

16) Operator Helpdesk BKD
Tugas dari Operator Helpdesk BKD adalah menangani laporan permasalahan yang meliputi :
a) Laporan Unit Organisasi yang tidak ditemukan
b) Laporan Lokasi Kerja yang tidak ditemukan
c) Laporan Sekolah yang tidak ditemukan
d) Laporan Unit Kesehatan yang tidak ditemukan

17) Operator Helpdesk Mutasi
Tugas dari Operator Helpdesk Mutasi adalah menangani laporan permasalahan beda instansi untuk Instansi Pusat atau Daerah.

18) Operator Helpdesk Pensiun
Tugas dari Operator Helpdesk Pensiun adalah menangani laporan permasalahan data PNS yang sudah pensiun.

19) Operator Pindah Verifikator Level 1
Tugas dari Operator Pindah Verifikator 1 adalah menangani laporan permasalahan data pada saat pengisian formulir e-pupns.

Selengkapnya download Buku Petunjuk Admin PUPNS melalui link berikut ini :
Download Buku Petunjuk Untuk Admin PUPNS

Demikian share tentang Buku Petunjuk Admin PUPNS, semoga bermanfaat.

Cara Mengisi Riwayat Jabatan Struktural PUPNS

Cara Mengisi Riwayat Jabatan Struktural PUPNS – Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah.

Secara garis besar ada 2 berkas yang harus dipersiapkan dalam pengisian riwayat jabatan struktural dalam PUPNS, yaitu Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, dan SK Jabatan Struktural yang dikeluarkan oleh Bupati dari SK awal smpai sekarang.


Berikut adalah Cara Mengisi Riwayat Jabatan Struktural PUPNS

1. Kunjungi pupns.bkn.go.id, login menggunakan username serta password masing-masing PNS
2. Isi data riwayat jabatan > pilih jabatan > klik tombol tambah untuk mengisi kolom (form).
3. Untuk Jenis jabatan pilih Struktural
4. Instansi Kerja isi sesuai yang tertera pada SK

wimaogawa.blogspot.com

5. Untuk unit organisasi silahkan klik unor kemudian cara unor sesuai yang tertera pada SK. Perlu diketahui bahwa unr harus sesuai dengan jabatan yang ditempati sekarang karena berpengaruh terhadap isian form pada jabatan struktural (eselon).
6. Untuk pengisian TMT Jabatan, tanggal SK, nomor SK, dan TMT pelantikan isikan sesuai SK
7. Terakhir klik tombol simpan untuk menyimpan data yang diinput.

Demikian panduan bagaimana Cara Mengisi Riwayat Jabatan Struktural PUPNS , semoga bermanfaat.

Cara Mengisi Aplikasi e-Formasi MENPAN-RB

Cara Mengisi Aplikasi e-Formasi MENPAN-RB – Belum selesai pendataan PUPNS dari BKN, kini muncul lagi sebuah aplikasi yang dibuat oleh Tim IT Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diakses secara online, yaitu Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik (e-Formasi). Pihak MENPAN-RB mendesak agar aplikasi ini segera diisi oleh pegawai yang bersangkutan, jika tidak maka akibatnya kebutuhan formasi CPNS 2015 tidak akan diberikan.

Instruksi ini didasari oleh Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B.5548/M.PAN-RB/12/2014 Tanggal 17 Desember 2014 tentang Optimalisasi Kebutuhan ASN Sistem E- Formasi dan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V256-5/99 Tanggal 11 Desember 2014 tentang Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN TA 2015.

Sebagai informasi awal, bahwa pelaksanaan e-Formasi ini membutuhkan admin lokal (dari daerah masing-masing) yang bertugas mengisi analisa jabatan setiap pegawa dengan Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFU dan JFT), untuk jabatan yang memiliki Eselon, pihak BKD telah menyiapkannya.

Cara mengisi/menggunakan aplikasi e-Formasi

1. Kunjungi halaman http://formasi.menpan.go.id  , kemudian login menggunakan user dan password yang diberikan oleh BKD.

wimaogawa.blogspot.com

2. Setelah berhasil login, tampilannya seperti gambar di bawah ini, dengan menu Profil, Struktur Organisasi, Pengajuan, dan Manajemen Pengguna.

wimaogawa.blogspot.com

3. Klik menu Struktur Organisasi sehingga muncul peta jabatan pada satuan kerja. Bilamana ingin melihat struktur organisasi secara keseluruhan klik ikon pada jabatan.

4. Selanjutnya pengguna dapat menambah, mengubah atau menghapus pegawai yang berada di dalamnya. Untuk penambahan pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) harus disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

5. Cara menambah pegawai pada JFU dan JFT
– Pilih Pimpinan JFT / JFU yang akan ditambah.
– Klik kanan hingga muncul menu pop-up
– Pilih Tambah Bawahan Baru

wimaogawa.blogspot.com

– Maka akan muncul form pengisian jabatan baru, isi sesuai dengan jabatan yang akan dibuat.

– Pengisian jabatan harus sesuai dengan Daftar Jabatan yang ada pada database MENPAN-RB

– Bilamana nama jabatan tidak terdapat pada Daftar Jabatan yang ada, masukan nama jabatan yang mendekati, misalnya nama jabatan adalah Bendahara Pengeluaran, dan di Daftar Jabatan yang ada hanya nama jabatan Bendahara. Maka pemangku jabatan tersebut diberikan jabatan Bendahara.

– Daftar Jabatan dapat diunduh melalui http://www.menpan.go.id/ atau www.xstetsa.web.id
 
– Setelah data disimpan, maka akan muncul data jabatan baru, (jika data tidak tampil, maka pilih lagi menu Struktur Organisasi untuk merefresh data. Selanjutnya pada jabatan baru tersebut, klik kanan, kemudian pilih analisa jabatan.

– Analisa Jabatan wajib diisi, sebab dalam pengisian e-formasi, Kementerian PAN & RB dapat menganalisa apakah kebutuhan pegawai tersebut memang dibutuhkan atau tidak.

– Tampilan Memilih Analisa Jabatan

wimaogawa.blogspot.com

– Tampilan Pengisian Analisa Jabatan

wimaogawa.blogspot.com

– Setelah memasukkan seluruh Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu, selanjutnya tugas Admin Lokal adalah menginput kebutuhan yang ada. Untuk melakukan hal ini, pengguna dapat masuk kedalam menu Pengajuan  dan memilih formasi. Maka akan muncul tampilan kebutuhan formasi. Masukkan data formasi sesuai dengan data riil yang ada. Pengentryan data pada form formasi ini, sesuai dengan data yang diminta BKD sebelumnya (Bentuk Excel), namun saat ini memasukkannya melalui aplikasi e-Formasi.

Tampilan Kebutuhan Formasi

wimaogawa.blogspot.com

Pada tampilan e-Formasi ini untuk membuka hingga ke JFU / JFT tekan tombol “segitiga kecil” pada jabatan yang dikehendaki. Setelah tertuju pada JFU / JFT yang dikehendaki, pilih ABK pada baris data tersebut, seperti inidata yang terentry adalah seperti ini :
wimaogawa.blogspot.com
– Klik dua kali untuk memasukkan data ABK, lalu tekan enter untuk mengkonfirmasi, sehingga data akan berubah seperti gambar berikut ini :

– Selanjutnya kolom yang ada akan menyesuaikan, isilah kolom dengan keadaan riil JFU / JFU/JFT yang ada misalnya data sebagai berikut:

wimaogawa.blogspot.com

-Maka data yang dientry adalah sebagai berikut :

wimaogawa.blogspot.com

– Untuk data kekurangan/kebutuhan tidak perlu diisi, sebab secara otomatis data tersebut akan berubah jika kita mengisi data BUP/Pindah.
– Masukkan seluruh data JFT/JFU pada Instansi Anda, meskipun saat ini belum ada yang mengisi jabatan tersebut, sehingga kebutuhan seluruh jabatan dapat dilihat. Misalkan data sebagai berikut :

wimaogawa.blogspot.com

 – Sehingga data yang terentry adalah seperti ini :

wimaogawa.blogspot.com

Untuk panduan versi ms. word nya dapat diunduh melalui link berikut :
Download panduan pengisian aplikasi e-Formasi

Demikian gambaran Cara Mengisi Aplikasi e-Formasi MENPAN-RB, semoga bermanfaat.

sumber : BKD Kediri

Cara Mengisi Riwayat Golongan Jabatan Fungsional PUPNS yang Benar

Cara Mengisi Riwayat Golongan Jabatan Fungsional – Dalam pengisian PUPNS seringkali terjadi perbedaan pendapat antara 1 orang penginput dengan penginput lainnya. Misalnya saja dalam pengisian riwayat golongan jabatan fungsional sering kali juga terdapat perbedaan, karena setiap verifikator mempunyai pendapat yang berbeda pula.

Berikut adalah petunjuk pengisian riwayat golongan jabatan fungsional guru yang benar sesuai dengan jenis Kenaikan Pangkat PNS.

Dalam form PUPNS terdapat beberapa opsi jenis Kepangkatan, berikut adalah penjelasan singkatnya :

1. Golongan dari Pengadaan CPNS/PNS
Ini artinya pangkat golongan pertama kali dari SK CPNS 80%, jadi SK PNS 100% tidak perlu dimasukan.

2. Reguler
Ini merupakan periode kenaikan pangkat golongan dengan masa kenaikan 4 tahun sekali. Jenis kepangkatan ini ditujukan kepada Operator, Administrasi, Bendahara, Penjaga, dll atau istilahnya JFU (Jabatan Fungsional Umum).
wimaogawa.blogspot.com
3. Pilihan (Jabatan Fungsional Tertentu)
Merupakan jenis kenaikan pangkat dengan masa kenaikan 2 sampai dengan 3 tahun sekali yang tergantung dari angka kredit. Jenis kepangkatan ini ditujukan kepada Guru, Pengawas, Penilik, Dosen, Perawat, Bidan, Dokter, dll

4. Pilihan (Penyesuaian Ijazah)
Merupakan jenis kenaikan pangkat yang dinaikan karena PNS tersebut memiliki ijazah satu tingkat lebih tinggi dari ijazah sebelumnya.

Detail Jenis-Jenis Kepangkatan dalam penginputan PUPNS silahkan unduh melalui link berikut :
Download Jenis-Jenis Kenaikan Pangkat PNS

Demikian informasi Cara Mengisi Riwayat Golongan Jabatan Fungsional PUPNS yang Benar, semoga bermanfaat.

referensi : infopendidikanterbaruku.blogspot.com

Tampilan Aplikasi e-Kinerja ASN/PNS

Tampilan Aplikasi e-Kinerja ASN/PNS – Aplikasi untuk pegawai pemerintahan akhir-akhir ini mulai bermunculan seiring dengan perkembangan teknologi. Setelah pada awal September kemarin BKN resmi meluncurkan program PUPNS (Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil), kini aplikasi baru akan diluncurkan oleh Menpan, yaitu Aplikasi E-Kinerja.

Apa itu Aplikasi e-Kinerja? E-kinerja adalah Aplikasi yang digunakan untuk mengelola Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Pada Satuan Kerja. Secara mudah, Aplikasi e-Kinerja merupakan aplikasi untuk merekap kegiatan harian, mingguan dan bulanan dari setiap ASN/PNS.

Jika diartikan lebih sederhana, Aplikasi e-Kinerja merupakan aplikasi untuk merekap kegiatan harian, mingguan dan bulanan dari setiap ASN/PNS.

Sekedar informasi saja bahwa Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan PHP dan MySql sehingga lebih dinamis dan nyaman untuk digunakan.

Sebagian daerah di Indonesia juga ada yang sudah menerapkan aplikasi e-Kinerja untuk pegawai-pegawai pemerintahan, contohnya Aceh. 

Berikut adalah Tampilan Aplikasi e-Kinerja ASN/PNS

wimaogawa.blogspot.com

 Halaman Depan aplikasi E-Kinerja
wimaogawa.blogspot.com

wimaogawa.blogspot.com

Demikian gambaran terkait dengan aplikasi e-Kinerja, semoga informasi awal ini bisa menambah wawasan Bapak/Ibu sekalian.
Baca : Aplikasi e-Kinerja Wajib diisi Oleh ASN/PNS

Solusi Lupa Jawaban Pertanyaan Keamanan PUPNS

Solusi Lupa Jawaban Pertanyaan Keamanan PUPNS – Masih berkaitan dengan Lupa Password Atau Kata Kunci PUPNS, bahwa ketika akan melakukan reset ulang password PUPNS maka dalam sebuah form akan diminta jawaban dari pertanyaan keamananan. Namun, bagaimana jika ternyata lupa apa jawaban dari pertanyaan keamanan yang dulu telah dibuat?
Baca juga : Solusi Lupa Password Atau Kata Kunci PUPNS

Tenang, dalam postingan kali ini admin akan memberikan panduan bagaimana cara mengatasi Lupa Jawaban Pertanyaan Keamanan PUPNS.

Mengatasi  Lupa Jawaban Pertanyaan Keamanan PUPNS
1. Pertama, klik lupa jawaban seperti gambar di bawah ini

wimaogawa.blogspot.com

2. Masukan NIP beserta nama Ibu Kandung, klik OK

wimaogawa.blogspot.com

3. Secara otomatis akan muncul jawaban pertanyaan PUPNS yang dulu telah dibuat

wimaogawa.blogspot.com

Demikian panduan bagaimana Solusi Lupa Jawaban Pertanyaan Keamanan PUPNS, semoga bermanfaat.
Baca juga : Solusi Lupa Kode Registrasi PUPNS

Solusi Lupa Password Atau Kata Kunci PUPNS

Solusi Lupa Password Atau Kata Kunci PUPNS – PUPNS telah sampai pada babak baru. Pada pertengahan bulan Oktober ini, penginputan PUPNS dilakukan pedjadwalan sesuai dengan KANREG masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar server tidak overload karena menampung jutaan user yang online pada waktu yang sama.

Namun, penjadwalan tersebut tidak mengurangi permasalahan PUPNS secara signifikan. Tetap saja pada saat pengisian PUPNS selalu logout sendiri/loading terlalu lama. Tentunya permasalahan ini harus segera direspon oleh pengelola PUPNS pusat mengingat deadline telah ditentukan.

Terkait dengan lupa password/kata kunci saat login PUPNS ini adalah hal yang lumrah, karena manusia adalah tempatnya lupa. Lantas bagaimana cara mengatasi lupa password atau kata kunci dalam PUPNS agar bisa kembali login ke sistem?

Berikut admin share tentang Solusi Lupa Password Atau Kata Kunci PUPNS

1. Kunjungi https://epupns.bkn.go.id/login
2. Klik “Lupa Kata Kunci?”

wimaogawa.blogspot.com

3. Masukan NIP & Kode Registrasi, klik Lanjut
Jika lupa kode registrasi, ikuti panduan berikut : Solusi Lupa Nomor Registrasi PUPNS

wimaogawa.blogspot.com

4. Akan muncul pertanyaan Kemanan, isikan jawaban dari pertanyaan keamanan yang telah dibuat sebelumnya

wimaogawa.blogspot.com

5. Selanjutnya akan disuruh memasukan kata kunci/password baru, klik OK

wimaogawa.blogspot.com

Nah, selanjutnya ingat baik-baik password Bapak/Ibu sekalian agar tidak mengalami kesulitan kembali di kemudian hari.

Demikian panduan bagaimana cara mengatasi Lupa Password Atau Kata Kunci PUPNS, semoga bermanfaat.