Juknis PIP Madrasah Tahun 2017 Pdf

Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) Program Indonesia Pintar Bagi Siswa Madrasah dengan berdasar surat Keputusan Nomor 481 Tahun 2017.
Program Indonesia Pintar adalah program pemberian bantuan tunai kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Penerima manfaat Program Indonesia Pintar mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai identitas/penanda dan diberikan kepada seluruh anak usia sekolah ( 6 s/d 21 tahun) dari keluarga kurang mampu penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Juknis PIP Madrasah Tahun 2017

Pada juknis madrasah tahun 2017 dijelaskan bahwa siswa madrasah yang menjadi sasaran Program Indonesia Pintar dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan akan diberikan dana bantuan pendidkan dengan rincian sebagai berikut :
– Madrasah Ibtidaiyah : Rp. 225.000,-/semester, atau Rp. 450.000,-/tahun
– Madrasah Tsanawiyah : Rp. 375.000,-/semester, atau Rp. 750.000,-/tahun
– Madrasah Aliyah : Rp. 500.000,-/semester, atau Rp. 1.000.000,-/tahun
Juknis PIP Madrasah Tahun 2017 Pdf

Sasaran dan Kriteria Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar

1. Sasaran Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar :

a. Peserta didik/siswa pada Madrasah Ibtidaiyah
b. Peserta didik/siswa pada Madrasah Tsanawiyah, dan
c. Peserta didik/siswa pada Madrasah Aliyah.
d. Anak Usia Sekolah (6 s/d 21 tahun) yang tidak sekolah ( Putus Sekolah)

2. Kriteria :

a. Siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP);
b. Siswa yang berasal dari keluarga penerima Kartu Sejahtera/Kartu Perlindungan Sosial (KKS/KPS) atau peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tetapi belum mempunyai Kartu Indonesia Pintar;
c. Apabila masih terdapat sisa kuota dan anggaran, dapat diberikan kepada siswa madrasah yang orang tuanya tidak mampu berdasarkan data yang ada di Educational Management Information System (EMIS) yang dikirim Kementerian Agama Pusat dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan;
d. Siswa dari keluarga tidak mampu yang berasal dari provinsi Papua dan Papua Barat dapat diprioritaskan menerima manfaat PIP tanpa memiliki KIP/KKS/KPS atau peserta program PKH dibuktikan dengan SKRTM/SKTM/SKMM dari Kelurahan/desa/madrasah.
e. Berada pada usia sekolah yakni 6 – 21 tahun 
Bagi anak usia sekolah (6-21 tahun) penerima KIP yang tidak terdaftar di madrasah
(putus sekolah) untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar harus mendaftarkan diri kembali ke madrasah terlebih dahulu.

3. Persyaratan Madrasah

a. Madrasah Negeri (MIN,MTsN dan MAN);
b. Madrasah Swasta (MI, MTs dan MA) yang memiliki ijin operasional.

Penggunaan Manfaat PIP Kemenag


Manfaat bantuan Program Indonesia Pintar digunakan untuk keperluan pendukung biaya pendidikan siswa yang meliputi:
a. Pembelian buku dan alat tulis;
b. Pembelian pakaian/seragam dan perlengkapan sekolah;
c. Pembayaran transportasi ke madrasah; dan
d. Keperluan lain yang berkaitan dengan pembelajaran siswa di madrasah.
Pihak madrasah ikut mengawasi penggunaan manfaat Program Indonesia Pintar sesuai peruntukannya.

Download Petunjuk Teknis (Juknis) PIP Madrasah

Selengkapnya rekan-rekan dapat mendownload Petunjuk Teknis (Juknis) PIP Madrasah melalui link berikut :

Surat Edaran Percepatan Penyaluran KIP dan Penerimaan Dana PIP Tahun Pelajaran 2016/2017

Melalui halaman dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id dipaparkan bahwa Memperhatikan hasil evaluasi terhadap data yang telah masuk dari hasil pendataan dan validasi data KIP melalui aplikasi Dapodik sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 baru mencapai 40% dan dengan mempertimbangkan dinamika distribusi KIP di daerah-daerah dimana dari hasil pemantauan menemukan sejumlah KIP masih tertahan di kantor desa/kelurahan dan belum disalurkan kepada anak usia sekolah di wilayahnya maka Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah perlu melakukan upaya untuk melakukan percepatan pendataan KIP dan mendorong percepatan penyaluran dan penerimaan dana PIP.

Berkenaan dengan hal tersebut maka menyusuli surat edaran Dirjen Dikdasmen sebelumnya Nomor: 17/D/SE/2016 Tentang Pendataan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada Aplikasi  Dapodik tanggal 4 Agustus 2016, telah dikeluarkan surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor: 19/D/SE/2016 Tentang Percepatan Penyaluran KIP dan Penerimaan Dana PIP  Tahun Pelajaran 2016/2017. Isi surat edaran sebagai berikut:


1. Memfasilitasi percepatan penyaluran KIP yang masih tertahan di kantor desa/kelurahan kepada anak usia sekolah yang berhak menerima di wilayah tersebut, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.
Surat Edaran Percepatan Penyaluran KIP dan Penerimaan Dana PIP Tahun Pelajaran 2016/2017

2. Mendorong sekolah untuk mengidentifikasi siswa yang menerima KIP dan segera mendaftarkan ke aplikasi Dapodik agar dana PIP Tahun 2016 dapat segera kami salurkan, Pendaftaran KIP dalam aplikasi Dapodik dapat dilakukan sampai dengan akhir Desember 2016, namun untuk keperluan pencairan dana PIPTahun 2016, pendaftaran KIP harus dapat diselesaikan paling lambat sampai tanggal 30 September 2016.

3. Memfasilitasi sekolah dengan pihak bank penyalur, yaitu: BRI untuk SD, SMP, SMK, dan BNI untuk SMA, agar para siswa yang sudah ditetapkan sebagai penerima dana PIP tahun 2016 oleh Kemdikbud dapat segera mencairkan dana PIP di bank yang sudah ditetapkan;

Unduh surat edaran percepatan penyaluran KIP dan Penerima PIP 2016/2017 di sini

Batas Akhir Penginputan KIP Pada Aplikasi Dapodik 2016

Penginputan KIP pada aplikasi Dapodik merupakan tugas dari operator. Dengan diinputnya nomor KIP, maka manfaat dari KIP itu sendiri dapat dirasakan oleh si pemegang kartu. Berdasarkan surat edaran nomor 07/D/SE/2016 tentang Pendataan Siswa Penerima KIP tanggal 4 Mei 2016, bahwa berdasarkan data yang ada KIP yang telah dikirimkan jika ditotal sudah mencapai 17.348.812 siswa/anak usia 6-21 tahun dari keluarga miskin.
Selanjutnya untuk pemanfaatan kartu KIP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan surat edaran nomor 17/D/KU/2016 tentang pendataan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada aplikasi Dapodik.Berkaitan dengan pendataan tersebut, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini :
1. Menanyakan kepada seluruh siswa apakah sudah menerima KIP dan membawa kartu tersebut ke sekolah
2. Memasukan data KIP ke aplikasi Dapodik paling lambat 31 Agustus 2016. Jika nama di KIP sesuai dengan Dapodik, maka sekolah klik kolom <salin jika nama sesuai dengan Dapodik>. Apabila terdapat perbedaan penulisan nama yang tertera dalam KIP, maka tetap dimasukan dengan mengisi secara manual pada kolom <nama_tertera_di_KIP>
Batas Akhir Penginputan KIP Pada Aplikasi Dapodik 2016

3. Memasukan data KKS ke dalam aplikasi Dapodik pada kolom <No_KKS> apabila siswa tersebut mendapatkan KIP namun berasal dari orang tua pemegang KKS
4. KIP dan KKS sudah dumasukan dalam aplikasi Dapodik dikembalikan kepada siswa yang bersangkutan
5. Peserta didik yang layak mendapatkan KIP tapi tidak memiliki KIP/KKS/KPS, maka sekolah menginputkannya pada kolom <Usulan_dari_sekolah> dan mengisi alasannya pada kolom <alasan_layak_PIP>
6. KIP tidak dapat dipindahkan kepemilikan kepada orang lain selain nama yang tercantum dalam kartu
7. Anak yang telah putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah yang mempunya KIP agar didaftarkan kembali bersekolah paling lambat 31 Agustus 2016.

Panduan Pengisan KIP Pada Aplikasi Dapodik, Jangan Sampai Salah Input yaa..

Pengisan KIP Pada Aplikasi Dapodik haruslah benar agar manfaat dari kartu KIP itu sendiri dapat dirasakan oleh si Pemegang Kartu. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan pemberian bantuan tunai
pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima
KIP, atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari
keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak
yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
Baca : Batas Akhir Penginputan KIP di Aplikasi Dapodik 2016
 
Silahkan unduh  Panduan Pengisan KIP Pada Aplikasi Dapodik format pdf disini :
Panduan Pengisan KIP Pada Aplikasi Dapodik
1. Pilih Menu Peserta Didik
2. Pilih data peserta didik Penerima KIP
3. Pilih menu ubah untuk menampilkan formulir data peserta didik

# lebih jelas simak gambar berikut :
Panduan Pengisan KIP Pada Aplikasi Dapodik, Jangan Sampai Salah Input yaa..

A. Input data Peserta Didik
1.Kolom Usulan dari sekolah (layakPIP) diisi TIDAK. Karena Pemilik KIP tidak dapat diusulkan kembali sebagai calon penerima KIP.
2.Pilih YA pada Penerima KIP. Dengan pilihan ini kolomisian No KIP dan Nama Tertera di KIP akan aktif.
3.Isikan No KIP dan Nama terteradi KIP sesuai dengan yang tertera di KIP. Untuk memudahkan dan meminimalisir kesalahan Gunakan menu salin jika nama di Dapodik sama persis dengan nama di KIP.
# lebih kelas simak gambar berikut :
Panduan Pengisan KIP Pada Aplikasi Dapodik, Jangan Sampai Salah Input yaa..
B. Input data peserta didik Menolak KIP
Prosedur ini dilaksanakan bagi peserta didik yang telah menerima Kartu tetapi menolak Bantuan
1. Prosedur ini dilaksanakan bagi peserta didik yang telah menerima Kartu tetapi menolak bantuan
2. 1. Isikan data sesuai dengan KIP
2. Pilih alasan epserta didik tidak bersedia menerima KIP pada kolom alasan menolak KIP. Misalkan karena sudah mampu
# lebih kelas simak gambar berikut :
Panduan Pengisan KIP Pada Aplikasi Dapodik, Jangan Sampai Salah Input yaa..
C. Perbedaan Nama KIP
Prosedur ini dilaksanakan jika terdapat perbedaan nama KIP dengan nama peserta didik yang sebenarnya
1. Nama peserta didik yang sebenarnya yang terinput di aplikasi Dapodik. Misalkan Nova Angraini
2. Jika nama yang terinput KIP berbeda dengan nama epserta didik di Aplikasi Dapodik, maka inputkan manual nama pemegang kartu pada kolom nama tertera di KIP, contoh Novi Anggraini, sehingga terlihat terdapat perbedaan nama
# lebih kelas simak gambar berikut :
Panduan Pengisan KIP Pada Aplikasi Dapodik, Jangan Sampai Salah Input yaa..
D. Usulan Sekolah (Peserta Didik Layak PIP)
1. Kolom Usulan dari sekolah (Layak PIP) diisi YA. Jika peserta didik layak dan bersedia untuk diusulkan sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar (PIP)
2. Pilih alasan layak diusulkan di kolom Alasan Layak PIP. Misalkan karena siswa miskin/rentan miskin
3. Pilihan referensi Alasan Layak PIP.
# lebih kelas simak gambar berikut :
 Panduan Pengisan KIP Pada Aplikasi Dapodik, Jangan Sampai Salah Input yaa..
 Demikian share Panduan Pengisan KIP Pada Aplikasi Dapodik, semoga bermanfaat.

Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rinstisan wajib belajar 12 tahun. Program Indonesia Pintar merupakan bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada pesera didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya. Kartu ini diberikan kepada siswa anak usia 6-21 tahun sebagai penanda/identitas untuk mendapatkan manfaat PIP. Jadi, dengan adanya proram ini diharapakn tidak ada kasus anak drop out karena orang tua tidak mampu membiayai sekolah. 
Program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, transparan, akuntable, kepatutan, dan manfaat. Dalam Permendikbud nomor 19 tahun 2016, ditekankan bahwa PIP diperuntukan bagi peserta didik dengan prioritas sebagai berikut :
1. Peserta Didik Pemegang KIP
2. Peserta Didik dari Keluarga peserta PKH
3. Peserta didik pemegang KKS
4. Yatim Piatu/Yatim/Piatu/panti
5. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam
6. Peserta Didik Drop out
7. Peserta didik yang memiliki kelainan fisik/korban musibah/orang tua PHK, daerah konflik, dari keluarga terpidana, memiliki lebih dari 3 saudara dalam 1 rumah
Baca juga :  
Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP)
Perlu diketahui bahwa Kemendikbud menyediakan KIP berdasarkan Basis Data Terbaru (BDT) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Unduh Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 disini :

Juknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2016

Juknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2016 – Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 telah menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Pencapaian tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah proaktif lembaga dan institusi terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi program untuk mencapai tujuan.
PIP diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. PIP bukan hanya bagi peserta didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), atau satuan pendidikan nonformal lainnya, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Tujuan PIP
1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
2. Meringankan biaya personal pendidikan.
3. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
4. Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.
Syarat Penerima PIP
Peserta didik yang berasal dari prioritas sasaran penerima PIP, dapat diusulkan dengan syarat sebagai berikut:
1. Peserta didik Pendidikan Formal:
a. Terdaftar sebagai peserta didik di sekolah;
b. Terdaftar dalam Dapodik sekolah.
2. Peserta Didik Lembaga Pendidikan Nonformal usia 6 sampai dengan 21 tahun:
a. Terdaftar sebagai peserta didik di SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
b. Terdaftar dalam Dapodik satuan pendidikan nonformal.
Besaran dana PIP diberikan per peserta didik dari masing-masing direktorat teknis, adalah sebagai berikut:
1. Sekolah Dasar (SD)/Paket A:
a. Peserta didik Kelas I, II, III, IV dan V Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp450.000,00;
b. Peserta didik Kelas VI Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp225.000,00;
c. Peserta didik Kelas II, III, IV, V dan VI Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp450.000,00;
d. Peserta didik Kelas I Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp225.000,00.

2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Paket B:

a. Peserta didik Kelas VII dan VIII Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp750.000,00;
b. Peserta didik Kelas IX Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000,00;
c. Peserta didik Kelas VIII dan IX Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp750.000,00;
d. Peserta didik Kelas VII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000,00.

3. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Paket C:
a. Peserta didik Kelas X dan XI Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00;
b. Peserta didik Kelas XII Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00;
c. Peserta didik Kelas XI dan XII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00;
d. Peserta didik Kelas X Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00.

4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):
a. Program 3 Tahun
1) Peserta didik SMK Kelas X dan XI Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00;
2) Peserta didik SMK Kelas XII Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00;
3) Peserta didik SMK Kelas XI dan XII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00;
4) Peserta didik SMK Kelas X Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00.

b. Program 4 tahun
1) Peserta didik SMK Kelas X, XI dan XII Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00;
2) Peserta didik SMK Kelas XIII Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00;
3) Peserta didik SMK Kelas XI, XII dan XIII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00;
4) Peserta didik SMK Kelas X Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00.
Baca dulu :
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar, perlu menetapkan Peraturan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2016. Maka dari itu disusunlah peraturan bersama antara Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah dan Ditjen PAUD DIKMAS noor 08/D/PP/2016 & nomor 04/C/PM/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2016.
Baca : Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 Tentang PIP
Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2016 yang selanjutnya dalam Peraturan Bersama ini disebut Juklak PIP Tahun 2016 merupakan pedoman bagi penyelenggara pemerintah, pemerintah provinsi/kabupaten/ kota, dan satuan pendidikan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.
Silahkan unduh Juknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2016 disini :

Sekian share tentang Juknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2016, semoga bermanfaat.

Cek Nama Siswa yang Dipastikan Mendapatkan Bantuan PIP

Cek Nama Siswa yang Dipastikan Mendapatkan Bantuan PIP  – Pada artikel sebelumnya admin sudah membahas mengenai 7 Prioritas Penerima Bantuan PIP selain pemagang kartu KIP, dimana operator wajib menginputkan data nomor KIP/KPS/KKS/PKH dalam aplikasi Dapodik dan kemudian melakukan sincronisasi data sehingga secara otomatis peserta didik pemegang kartu sakti tersebut dapat menerima bantuan dari pemerintah.
Bagaimana cara cek data siswa penerima Bantuan PIP melalui website Dapodikdasmen?
1. Pertama Anda kungjungi http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/
2. Login Operator Sekolah dengan email & password Dapodik
Cek Nama Siswa yang Dipastikan Mendapatkan Bantuan PIP
3. Klik Menu Profil Sekolah yang berada di sebelah kiri, unduh file tersebut
Cek Nama Siswa yang Dipastikan Mendapatkan Bantuan PIP
4. Hasilnya seperti ini. Yang ditandai kotak merah adalah calon penerima Bantuan PIP.

Cek Nama Siswa yang Dipastikan Mendapatkan Bantuan PIP
Sekian share Cara Cek Nama Siswa yang Dipastikan Mendapatkan Bantuan PIP , semoga bermanfaat

7 Prioritas Penerima Bantuan PIP Selain Pemegang Kartu KIP

7 Prioritas Penerima Bantuan PIP Selain Pemegang Kartu KIP – KIP (Kartu Indonesia Pintar) merupakan salah satu kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. KIP ini ditujukan kepada mereka yang kurang mampu dari segi ekonomi untuk meringankan beban dalam hal pembiayaan pendidikan. 
Mungkin sebelumnya Anda pernah menginput KKS/KPS dalam aplikasi Dapodik? Ya, KKS/KPS merupakan kartu sejenis KIP yang sama-sama ditujukan bagi mereka yang kurang mampu, sehingga keluarga yang memiliki anak usia sekolah dapat menerima bantuan dari pemerintah. Jadi, apakah KIP merupakan pengganti KPS/KKS? ya, bisa dibilang seperti itu.
Baca juga : Cek Siswa Penerima PIP yang telah diinput dalam Dapodik
Jika kita cermati, anak yang memiliki KPS sudah pasti memiliki KIP. Namun, dari data yang saya ambil dari desa maupun dari dinas, di Sekolah saya terdapat satu anak yang dulunya memiliki KPS, akan tetapi sampai sekarang belum memiliki KIP (anggap saja masih dalam proses/ terlewatkan).
Di lain sisi, dari Dinas Sosial juga gencar melakukan pendataan keluarga kurang mampu yang memiliki anak usia sekolah. Bagi mereka yang tercatat dalam data tersebut nantinya akan mendapatkan bantuan dari PKH (Program Keluarga Harapan).

7 Prioritas Penerima Bantuan PIP Selain Pemegang Kartu KIP

Darimana asal data PKH? Tentunya data PKH tersebut  diambil dari data KIP/KPS, karena sudah pasti pemilik KIP/KPS adalah keluarga kurang mampu. Namun, demikian Operator/Pendamping PKH tetap akan melakukan kroscek ke sekolah-sekolah agar data PKH benar-benar valid dan tepat sasaran.
Lalu bagaimana jika ada siswa yang tidak memiliki KIP? Apakah tidak bisa menerima bantuan? Tentu saja bisa, karena kita dapat mengusulkannya.

Berikut ini 7 Prioritas Penerima Bantuan PIP Selain Pemegang KIP.

Selain KIP, ada 7 prioritas siswa yang dapat kita usulkan agar mendapat bantuan :
1. Siswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);           
2. Siswa yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan           
3. Siswa yang terkena dampak bencana alam           
4. Siswa yang pernah droup out           
5. Kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik           
6. Dari Keluarga terpidana, berada di LAPAS           
7. Memiliki lebih dari 3 Saudara yang tinggal serumah           

Dari uraian diatas, dapat kita simpulkan bahwa bagi siswa yang memiliki KIP/KPS/KKS/PKH wajib diinputkan salah satu nomor kartu tersebut di Dapodik agar nantinya secara otomatis mendapatkan bantuan. Kenapa? karena prioritas utama dari Program Indonesia Pintar adalah bagi mereka yang memiliki kartu-kartu tersebut.

Contoh Penginputan dalam dapodik

7 Prioritas Penerima Bantuan PIP Selain Pemegang Kartu KIP

PENTING

Jika sebelumnya yang diinput adalah nomor KPS apa perlu diganti dengan KIP? 

Jika sudah memiliki KIP silahkan ganti nomor KPS yang ada di aplikasi dengan KIP saja.

Bagaimana cara cek siswa penerima PIP secara Online?

Anda dapat mengeceknya melalui web yang sudah disediakan, kunjungi : Inquiry Status Pencairan BSM

Berkas Ajuan Pencairan PIP & Pelaporan

PIP dicairkan secara bertahap, karena tidak mungkin dicairkan dalam satu waktu. Apa saja berkas yang perlu dipersiapkan dalam pencairan PIP maupun pelaporannya?

1. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah
2. Surat Kuasa Orang Tua/Wali Siswa (jika diambil secara kolektif oleh sekolah)
3. Surat Laporan Pencairan Secara Kolektif 
4. Surat Pertanggungjawaban Mutlak 

Demikian share 7 Prioritas Penerima Bantuan PIP Selain Pemegang Kartu KIP, semoga bermanfaat.

SK Penerima PIP Tahap 1 Tahun 2016 SMK Beserta Daftar Nama Penerima PIP

SK Penerima PIP Tahap 1 Tahun 2016 SMK – Salah satu program Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016 adalah Program Indonesia Pintar.
Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut berasal dari 34 provisni, 505 Kab/Kota, pada 9028 SMK dengan jumlah siswa sebanyak 301.324 siswa. Jumlah dana yang akan disalurkan sebesar Rp 150.662.000.000 (seratus lima puluh milyar enam ratus enam puluh dua juta rupiah)
Sehubungan dengan pencairan PIP angkatan 1 (tahap 1), Pejabat pembuat komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud menerbitkan SK Nomor 647/D5.5/KU/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Program Indonesia Pintar Angkatan 1 tahun 2016.

Unduh SK Penerima PIP Tahap 1 Tahun 2016 SMK disini :

SK Penerima PIP Tahap 1 Tahun 2016 SMK Beserta Daftar Nama Penerima PIP

 Daftar Nama Penerima PIP disini :

Sekian share SK Penerima PIP Tahap 1 Tahun 2016 SMK Beserta Daftar Nama Penerima PIP, semoga bermanfaat.

Informasi Pencairan Dana BSM/PIP yang Belum Diambil Tahun 2014, 2015, & 2016

Ditjen GTK secara resmi mengeluarkan surat edaran nomor : 05/D/SE/2016 tertanggal 25 April 2016 tentang Syarat Dokumen Pencairan Dana Program Indonesia Pintar yang belum diambil tahun 2014, 2015 dan 2016. Surat edaran tersebut diberikan pada direktur Bank BRI dan BNI.

Merujuk pada surat edaran nomor 04/D/SE/2016 tentang syarat dokumen pencairan dana Program Indonesia Pintar ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perlu dilakukan langkah-langkah percepatan pengambilan/pencairan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2014, 2015, dan 2016 yang belum diambil oleh siswa.

Yang kedua adalah pengambilan/pencairan dana BSM/PIP tahun 2014, 2015, dan 2016 yang belum diambil oleh siswa cukup dengan syarat satu dokumen, yaitu surat keterangan dari kepala sekolah.

Informasi Pencairan Dana BSM/PIP yang Belum Diambil Tahun 2014, 2015, & 2016

Dan yang terakhir pengambilan kolektif hanya disyaratkan surat keterangan kepala sekolah disertai surat pernyataan kepala sekolah akan menyerahkan dana PIP kepada siswa sesuai penetapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (tidak perlu meminta keterangan persetujuan kepala dinas setempat)
Demikian Informasi Pencairan Dana BSM/PIP yang Belum Diambil Tahun 2014, 2015, & 2016, semoga bermanfaat.