Kemdikbud Surati Dinas Pendidikan Agar Menghentikan Kurikulum 2013

Posted on
JAKARTA – Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menunda
pelaksanaan Kurikulum 2013 (K-13) lalu beralih ke Kurikulum 2006
(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP) mendapat respons beragam.
Banyak daerah yang ngeyel tetap menjalankan K-13.
Dari tanggapan yang beragam itu,
Mendikbud Anies Baswedan mengirimkan surat penghentian implementasi K-13
kali kedua. Bedanya jika pada surat pertama dulu ditujukan ke kepala
sekolah, sedangkan surat kedua ini ditujukan ke kepala dinas pendidikan
kabupaten/kota.
Harapannya, dinas pendidikan kabupaten
dan kota bisa mengkoordinasikan jajaran sekolah di wilayahnya
masing-masing. Supaya sekolah-sekolah bisa menuruti keputusan
penghentian K-13. Jajaran Kemendikbud akan mengevaluasi “keampuhan”
surat kedua itu.
Direktur Pembinaan SMP Ditjen Pendidikan
Menengah (Dikmen) Kemendikbud Didik Suhardi menuturkan, memang benar
banyak sekolah di daerah-daerah yang tetap menjalankan K-13.
Sekolah-sekolah itu ogah kembali menerapkan KTSP dengan beberapa alasan.
“Umumnya mereka menetapkan melanjutkan
K-13 karena merasa sudah siap,” jelas Didik di kompleks DPR, Rabu
(21/1). Dia mengatakan salah satu kesiapan dari sekolah adalah buku-buku
pembelajaran berbasis K-13 sudah sampai di sekolah.
Didik menjelaskan, sah-sah saja sekolah
yang sudah siap untuk tetap menjalankan K-13. Tetapi tidak bisa serta
merta memutuskan di internal sekolah sendiri-sendiri.
Sekolah yang tetap menjalankan K-13
harus mendapatkan izin dari Kemendikbud. Setahu Didik, sampai saat ini
Mendikbud Anies Baswedan belum mengeluarkan surat persetujuan sekolah di
luar sasaran untuk menerapkan K-13.
Seperti diketahui, pemerintah menetapkan
sasaran implementasi K-13 hanya di 6.221 unit sekolah. Sementara
sekolah lainnya, kembali menjalankan KTSP. Aturan ini berlaku pada
Januari ini, tepatnya saat dimulainya semester genap tahun pelajaran
2014/2015.
Didik menjelaskan, di lapangan banyak
sekali faktor yang membuat sekolah tetap melanjutkan implementasi K-13.
Di antaranya adalah sudah adanya buku pelajaran K-13 di sekolah-sekolah.
Jika buku itu tidak digunakan, kepala
sekolah bisa diperiksa aparat penegak hukum terkait pemborosan anggaran
negara. “Kepala sekolah tentu takut jika sampai diperiksa kejaksaan,”
ungkap Didik.
Dengan ketakutan itu, pihak kepala
sekolah memilih cara aman. Yakni tetap menggunakan buku-buku K-13 yang
sudah telanjur dipesan dan sampai di sekolah.
Namun, jika ada keputusan dari dinas
pendidikan kabupaten/kota bahwa semua sekolah harus kembali ke KTSP,
kepala sekolah tidak perlu takut untuk mengikutinya. Sebab, keputusan
kembali ke KTSP dan menyimpan buku-buku K-13 sudah ada rujukan kebijakan
dari dinas pendidikan setempat. (wan/end)
SUMBER : JPNN.COM 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.