Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru SD/SMP/Sederajat Tahun 2016 (TP Pusat Dikdas)

Posted on
Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru SD/SMP/Sederajat Tahun 2016 – Tunjangan profesi dimaksudkan untuk peningkatan mutu guru bukan PNS Jenjang Pendidikan Dasar, guru PNS dan pengawas satuan pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar di bawah binaan provinsi sebagai penghargaan atas profesionalitas untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Tunjangan profesi yang dibayarkan melalui DIPA Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar tahun anggaran 2016 adalah tunjangan yang diberikan kepada guru bukan PNS jenjang pendidikan dasar, guru PNS jenjang pendidikan dasar di bawah binaan provinsi, dan pengawas satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar di bawah binaan provinsi yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya.

Tunjangan profesi dibayarkan paling banyak 12 (dua belas) bulan dalam satu tahun, terhitung mulai awal tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus sertifikasi dan memperoleh Nomor Registrasi Guru (NRG) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Baca juga : Juknis Penyaluran Tunjangan Khusus Dikdas 2016

Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru SD/SMP/Sederajat Tahun 2016 (TP Pusat Dikdas)
Besaran tunjangan profesi bagi guru PNS jenjang pendidikan dasar dan pengawas satuan pendidikan dasar di bawah binaan Provinsi adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok per bulan sesuai peraturan perundang-undangan. Bagi guru bukan PNS jenjang pendidikan dasar diberikan sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan, sedangkan bagi guru bukan PNS yang sudah disetarakan (inpassing) adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok per bulan. Tunjangan profesi tersebut dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dana untuk pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS Jenjang Pendidikan Dasar di bawah binaan provinsi dan guru bukan PNS jenjang pendidikan Dasar serta pengawas pada Jenjang Pendidikan Dasar di bawah binaan Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2016 Nomor: 102711/A.A2/KU/2015 tanggal 18 Desember 2015.
Jika terdapat kelebihan dana tahun anggaran 2016 setelah realisasi pembayaran tunjangan profesi guru PNS di bawah binaan provinsi, guru bukan PNS jenjang pendidikan dasar serta pengawas pada jenjang pendidikan dasar di bawah binaan provinsi, maka dana tersebut dapat digunakan untuk pembayaran kekurangan tunjangan profesi guru PNS di bawah binaan provinsi dan guru bukan PNS jenjang pendidikan Dasar serta pengawas pada jenjang pendidikan dasar di bawah binaan provinsi tahun-tahun sebelumnya, setelah SK carry-over diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
Kriteria penerima tunjangan profesi melalui DIPA Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar tahun anggaran 2016:
1. Guru Tetap Bukan PNS yang diangkat oleh Kepala Daerah yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan oleh Bupati/Walikota/Gubernur atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati/Walikota/Gubernur yang masih berlaku dan pembiayaan gajinya dibebankan pada APBD;
2. Guru Tetap Yayasan yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan oleh Ketua Yayasan, dan mengajar pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kecuali guru pendidikan agama;
3. Guru PNS jenjang pendidikan dasar di bawah binaan provinsi;
4. Pengawas satuan pendidikan dan pengawas mata pelajaran jenjang pendidikan dasar di bawah binaan provinsi;
5. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap guru hanya memiliki satu NRG walaupun guru yang bersangkutan memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik.
6. Memiliki Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. bertugas pada satuan pendidikan yang memiliki rasio peserta didik terhadap guru di satuan pendidikan sesuai ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mulai tahun pelajaran 2016/2017.
8. Guru yang mendapat tugas tambahan, pemenuhan beban kerja minimal tatap muka dan tugas tambahannya dilaksanakan di satuan administrasi pangkalnya (satminkal),
9. Beban kerja guru adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu untuk mata pelajaran yang diampu, sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya.
Ketentuan lain dalam juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru SD/SMP/Sederajat Tahun 2016 ini silahkan download melalui link berikut :
Demikian informasi mengenai Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru SD/SMP/Sederajat Tahun 2016 (TP Pusat Dikdas), semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.