Ketentuan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Pengawas Sekolah 2015

Ketentuan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Pengawas Sekolah 2015 – Kami infokan kembali bahwa Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Auditor yang merupakan penilaian prestasi kerja sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan, kenaikan jabatan dan/atau pangkat.

Penilaian prestasi dan kinerja Auditor antara lain dilakukan dengan mekanisme pemberian angka kredit dengan memperhitungkan setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan penugasan yang dilaksanakan. Masing-masing kegiatan penugasan dinilai dengan satuan angka kredit sesuai dengan kompleksitas kegiatan dan jenjang jabatan Auditor.

Berikut ini adalah Ketentuan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Pengawas Sekolah 2015 yang dikutip melalui webiste resmi gtkkemdikbud.go.id

Berdasarkan Peraturan MENPAN-RB Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, maka dalam rangka pengembangan karier pengawas dalam jabatan/pangkat, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

wimaogawa.blogspot.com

  • Berkas usul penilaian dan penetapan angka kredit pengawas Madya dengan pangkat Pembina Tk I golongan ruang IV/b ke atas, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi ke golongan IV/c sampai dengan golongan IV/e dinilai oleh Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penilaian dimaksud akan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu untuk kenaikan pangkat bulan April dan Oktober tahun berjalan.
  • Pengajuan usul penilaian angka kredit pengawas satuan pendidikan, termasuk pengawas SMP/SMA/SMK berdasarkan surat pengusulan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat dan disampaikan kepada  Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan u.p Sekretariat Bersama Tim Penilai Pusat Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan alamat PO Box 3878 JKP 10038.
  • Bagi Pengawas TK/RA, pengajuan berkas usul penilaian ditujukan kepada Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan alamat PO BOX 4644 JKP 10046
  • Bagi pengawas TK/SD yang belum ditetapkan sebagai pengawas satuan pendidikan, maka pengajuan berkas usul penilaian ditujukan kepada Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung C Lantai 5 Komplek Kemdikbud Senayan Jakarta.
  • Pengajuan usul penilaian dilampiri 1 (satu) set berkas/dokumen lengkap yang terdiri atas :

1. DUPAK disertai bukti fisik kegiatan sesuai dengan masa penilaian sebagaimana diatur dalam PERMENPAN-RB Nomor 21 Tahun 2010 dan Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014
2. Usulan apelan (perbaikan) agar dilampiri dengan Surat Laporan Hasil Penilaian yang ditandatangani oleh Sekretaris Tim Penilai Pusat.
3. PAK terakhir.
4. SK kenaikan pangkat terakhir.
5. PPKPNS dua tahun terakhir.
6. Karpeg/Konversi NIP.
7. jazah pendidikan terakhir yang belum diajukan penilaian angka kreditnya yang dilengkapi dengan surat izin belajar, atau SK tugas belajar dengan menyertakan :
8. SK pembebasan sementara dari jabatan fungsional pengawas, dan
9. SK pengaktifan/pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional pengawas.

Selengkapnya download surat edaran terkait Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Pengawas Sekolah 2015 melalui link berikut :
Surat Edaran Penilaian dan Pengetapan Angka Kredit Pengawas Sekolah

Demikian informasi Ketentuan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Pengawas Sekolah 2015, semoga bermanfaat

Daftar Nama Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum – Kaitannya dengan pendataan PUPNS, banyak diantara kita yang masih rancu dengan pembagian jabatan baik Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) maupun Jabatan Fungsional Umumj (JFU). Di Indonesia banyak sekali profesi-profesi kepegawaian, sehingga perlu adanya pembagian jabatan tersebut agar lebih terkoordinir terkait dengan pendataan ini.

Daftar Nama Jabatan Fungsional Tertentu

1. Administrator Kesehatan
2. Analisis Kepegawaian
3. Apoteker
4. Arsiparis
5. Asisten Apoteker
6. Bidan
7. Dokter
8. Dokter Gigi
9. Fisioterapis
10. Guru
11. Guru Agama
12. Guru Bahasa Indonesia
13. Instruktur
14. Nutrisionis
15. Pengawas Benih Tanaman
16. Pengawas Bibit Ternak
17. Pengawas Perikanan
18. Pengawas Sekolah
19. penyuluh Kehutanan
20. Penyuluh Keluarga Berencana
21. Penyuluh Kesehatan Masyarakat
22. Penyuluh Pajak
23. Penyuluh Perikanan
24. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
25. Penyuluh Pertanian
26. Penyuluh Sosial
27. Perawat
28. Perawat Gigi
29. Perekam Medis
30. Perencana
31. Polisi Kehutanan
32. Pranata Komputer
33. Sanitarian
34. Teknik Jalan dan Jembatan
35. Teknik Pengairan
36. Teknisi Elektromedis
37. Teknisi Transfusi Darah
38. Widyaiswara

wimaogawa.blogspot.com

Daftar Nama Jabatan Fungsional Tertentu

1. Operator Komunikasi
2. Analisis Barang dan Jasa
3. Analisis Basis Pengolah Data Kelautan dan Kedirgantaraan
4. Analisis Bidang Pengembangan
5. Analisis Bina Keluarga Berencana
6. Analisis Budidaya
7. Analisis Budidaya Perikanan
8. Analisis Dampak Politik, Pertahanan, dan Kemanan
9. Arsip
10. Caraka
11. Instalator Jaringan IT
12. Juru Informasi dan Komunikasi
13. Kameramen
14. Operator Video Visual
15. Operator Basis Pengolah Data
16. Operator Basis Pengolah Data Batas Wilayah
17. Operator Data Entry
18. Operator Fotocopy
19. Operator Global Positioning System (GPS)
20. Operator Katalog WEB
21. Operator Kompilasi Pengolah data
22. Operator Komputer
23. Operator Komputer Akta Catatan Sipil
24. Operator Komputer Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
25. Operator Komputer Kepegawaian
26. Operator Komputer Perbendaharaan
27. Operator Komputer Pindah Datang Penduduk
28. Operator Laboraturium Citra dan Reproduksi
29. Operator Mesin
30. Operator Mesin Cetak
31. Operator Pendataan
32. Operator Pengolah Data Geodesi/Geodinamika
33. Operator Sarana Komunikasi
34. Operator Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
35. Operator Sistem Informasi Manajemen Dearah
36. Operator Sound Sistem
37. Operator Telekomunikasi
38. Operator Topomini dan Pengolah Data
39. Operator Website
40. Pekerja Jalan
41. Pelaksanan
42. pengetik Agenda Surat
43. Pengetik Penetapan Pegawai
44. Petugas Advis Perencanaan Pembangunan Bangunan
45. Petugas Advis Survey dan Analisis Bangunan
46. Petugas Akomodasi
47. Petugas Dokumentasi
48. Petugas Entomologi Kesehatan
49. Petugas Entry Data
50. Petugas Epidemologi Kesehatan
51. Petugas Gudang dan Bangunan
52. Petugas Kebersihan
53. Petugas Kebersihan Lingkungan
54. Petugas Kerja TPP
55. Petugas Laboraturium
56. Petugas Lapangan
57. Petugas Laporan Penanggulangan Bencana
58. Petugas Operasi dan Pemeliharaan Bimbingan Serta Monitoring
59. Petugas Pendapatan Anggaran Belanja
60. TI

Demikian informasi Daftar Nama Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum, semoga bermanfaat.

Pakaian Dinas PNS Terbaru Menurut Permendagri Nomor 68 Tahun 2015

Permendagri Nomor 68 Tahun 2015  – Permendagri No. 68 Tahun 2015 merupakan perubahan atas Permendagri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah.

Beberapa ketentuan dalam Permendagri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diubah sebagai berikut:


Perubahan Pada Pasal 2

(1) Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri terdiri dari:
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
1) PDH Warna khaki;
2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;dan
3) PDH batik
a. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
b. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; dan
c. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.

wimaogawa.blogspot.com
 Seragam Linmas
wimaogawa.blogspot.com
PDH Kemeja Putih
wimaogawa.blogspot.com
PDH Warna Khaki

(2) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari:
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
1) PDH Warna khaki;
2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;dan
3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah
b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan
e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.

Jadwal Lengkap Penggunaan Pakaian Dinas PNS
wimaogawa.blogspot.com

(3) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari:
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
1) PDH Warna khaki;
2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;dan
3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah
b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

Perubahan Pasal 12

(1) Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2, Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2 dan Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Model PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika dilingkungan kerja serta budaya daerah.

(3) Jadwal pemakaian pakaian dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Selengkapnya download Permendagri Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas PNS Terbaru melalui link berikut :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian informasi terkait dengan Pakaian Dinas Terbaru menurut Permendagri Nomor 68 Tahun 2015 , semoga bermanfaat.

Permenpan-RB Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit

Permenpan-RB Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit – Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi Guru.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengatur kembali Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Perlu diketahui bahwa Tim penilai Jabatan Fungsional Guru adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Guru.

wimaogawa.blogspot.com

Angka kredit merupakan satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

Guru berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu pada jenjang pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Unduh Permenpan-RB Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya melalui link berikut :
Permenpan Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru Serta Angka Kredit

Demikian informasi seputar Permenpan-RB Nomor 16 Tahun 2009, semoga bermanfaat.

Baca juga : Jabatan Fungsional Guru Terbaru Menurut Permendiknas Nomor 38 Tahun 2010

Jabatan Fungsional Guru Terbaru Menurut Permendiknas Nomor 38 Tahun 2010

Jabatan Fungsional Guru Terbaru Menurut Permendiknas Nomor 38 Tahun 2010 – Dalam penginputan data riwayat jabatan PUPNS terdapat perbedaan pendapat terkait dengan nama jabatan fungsional yang diinput, karena ada beberapa Permendiknas serta peraturan bersama yang menjadi acuan dalam penginputan data ini.

Tak pelak masalah ini membuat kebingungan diantara ribuan PNS/Operator Sekolah termasuk saya. Namun, setelah berkonsultasi dengan Bapak Dadang JSN, saya sedikit lega karena jabatan fungsional guru terbaru telah dijelaskan dalam Permendiknas Nomor 38 Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Mendikbud pada saat itu, Bapak Mohammad Nuh.

Jadi, logikanya dalam penginputan nama jabatan fungsional guru pada PUPNS disesuaikan dengan jabatan fungsional yang tertera dalam SK. Untuk SK Inpassing terakhir/terbaru tambahkan saja ke riwayat jabatan walaupun dengan pangkat yang sama. Ingat bukan diedit, tapi ditambahkan.

Penyesuaian jabatan fungsional guru adalah penyesuaian jabatan fungsional bagi guru yang memiliki jabatan fungsional guru berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ke dalam jabatan fungsional guru yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Penyesuaian jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud dalam pernyataan diatas ditetapkan berdasarkan pangkat dan golongan ruang terakhir yang dimiliki dengan angka kredit yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Baca juga : Permenpan-RB Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit

Persyaratan guru untuk memperoleh penyesuaian jabatan fungsional guru terdiri atas.
1. memiliki pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a, dan jabatan Guru Madya;
2. memiliki penetapan angka kredit terakhir; dan
3. masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, atau guru pembimbing.

wimaogawa.blogspot.com

Selengkapnya download Permendiknas Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru melalui link berikut :
Download Permendiknas Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru

Demikian informasi seputar Penyesuaian Jabatan Fungsional kaitannya dengna PUPNS, semoga bermanfaat.
Baca juga : Cara Mengisi Riwayat Jabatan dalam PUPNS

Syarat Pembuatan KPE, SK Konversi NIP, KARPEG, KARSU, dan KARIS

Syarat Pembuatan KPE, SK Konversi NIP, KARPEG, KARSU, dan KARIS – Dalam data Kepegawaian banyak sekali data-data yang diminta dalam aplikasi pendataan baik yang sifatnya keluarga maupun data kepegawaian. Pada pendataan PUPNS tahun ini data-data seperti KPE, KARPEG, SK Konversi NIP juga diminta. Namun masih banyak juga PNS yang belum paham mengenai syarat-syarat pembuatan data pegawai tersebut.

Berikut adalah syarat-syarat Pembuatan KPE, SK Konversi NIP, KARPEG, KARSU, dan KARIS


Kartu Pegawai Elektronik (KPE berdasarkan Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2008)

Syarat dan berkas yang harus dipersiapkan :
1. Pengantar dari Instansi
2. SK CPNS
3. SK PNS
4. SK Konversi NIP bagi NIP lama

SK Konversi NIP (Berdasarkan Kepala BKN No. 22 Tahun 2007)

Syarat dan berkas yang harus dipersiapkan :
1. Pengantar dari instansi
2. Mengisi blangko PUPNS
3. SK CPNS
4. SK PNS
5. SK Pangkat Terakhir
6. Ijazah pada saat pengangkatan CPNS
7. Daftar gaji 1 bulan terakhir
8. Surat pernyataan alasan tidak mengikuti PUPNS
wimaogawa.blogspot.com

Kartu Pegawai/KARPEG (Berdasarkan KA. BKN No 01/KEP/1994)

Syarat dan berkas yang harus dipersiapkan :
1. Pengantar dari Instansi
2. SK CPNS
3. SK PNS
4. SK STTPL
5. Foto hitam putih 2×3= 4 lembar

Kartu Suami/KARSU (Berdasarkan Kepala BKN No. 1158a tahun 1983)

1. Pengantar dari instansi
2. SK CPNS istri
3. SK PNS istri
4. Mengisi blangko perkawinan
5. Akta nikah/surat nikah
6. Foto suami hitam putih 2×3= 4 lembar

Kartu Istri/KARIS(Berdasarkan Kepala BKN No. 1158a tahun 1983)

1. Pengantar dari instansi
2. SK CPNS Suami
3. SK PNS Suami
4. Mengisi blangko perkawinan
5. Akta nikah/surat nikah
6. Foto istr hitam putih 2×3= 4 lembar

Berkas tersebut dibuat 2 rangkap dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

Demikian Syarat Pembuatan KPE, SK Konversi NIP, KARPEG, KARSU, dan KARIS, semoga bermanfaat.

sumber : BKPP Kab. Tebo

Mekanisme Inpassing Bagi Guru Non PNS

Mekanisme Inpassing Bagi Guru Non PNS – Apa itu inpassing guru? Inpassing adalah penetapan jabatan fungsional Guru Non PNS. Inpassing tidak hanya untuk memberikan tunjangan profesi, namun juga untuk menetapkan kesetaraan jabatan, pangkat/golongan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekailgus demi tertib administrasi Guru Non PNS. Persyaratan Guru Non PNS yang dapat ditetapkan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya adalah:

1. Guru tetap yang mengajar pada satuan pendidikan, TK/TKLB/RA/BA atau yang sederajat; SD/SDLB/MI atau yang sederajat; SMP/SMPLB/MTs atau yang sederajat; dan SMA/SMK/SMALB/MA/MAK atau yang sederajat, yang telah memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi setempat. Guru dimaksud adalah guru yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah dan yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan;

2. Kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV;

3. Masa kerja sebagai guru sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut pada satmingkal yang sama;

4. Usia setinggi-tingginya 59 tahun pada saat diusulkan;
wimaogawa.blogspot.com
5. Telah memiliki NUPTK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional; dan

6.  Melampirkan syarat-syarat administratif:
a. Salinan/fotokopi sah surat keputusan tentang pengangkatan atau penugasan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh yayasan/penyelenggara satuan pendidikan yang mempunyai izin operasional tempat satuan administrasi pangkal (satmingkal) guru yang bersangkutan.

b. Salinan atau fotokopi ijazah terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerbitkan ijasah dimaksud).

c.  Surat keterangan asli dari kepala sekolah/madrasah bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan proses pembelajaran/pembimbingan pada satmingkal guru yang bersangkutan.

Terkait dengan hal tersebut Kemendikbud telah menetapkan Peraturan Menteri No 28 tahun 2014 Tentang pemberian Kesetaraan Pemberina Jabatan dan Pangkat bagi guru Non PNS. Akan tetapi dengan diterbitkannya peraturan tersebut masih ada juga Guru Non PNS yang belum bisa inpassing. Permasalahannya sendiri belum begitu jelas apakah mekanismenya yang susah atau bagaimana.

Berikut adalah Mekanisme Inpassing Bagi Guru Non PNS
1. Semua guru yang akan mengikuti Inpassing harus mengisi data dapodik dengan benar sesuai dengan kondisi riilnya dan telah dinyatakan valid oleh sistem.

2. Berdasarkan data dapodik tersebut, guru akan diseleksi untuk menentukan prioritas berdasarkan status kepemilikan sertifikat Pendidik, usia Masa kerja, dan Pemenuhan Beban kerja.

3. Setelah itu, Guru akan mendapatkan prioritas untuk inpassing dan akan diberikan nomor urut dan dicetak sebagai bukti terpanggil untuk inpasssing dan menjadi satu kesatuan dalam dokumen yang harus dikirim ke Direktur Pembinaan PTK Dikdas, dan dapat diakses http://gtk.kemdikbud.go.id/

http://gtk.kemdikbud.go.id/4. Pemanggilan guru untuk disetarakan Jabatan dan pangkatnya dilakukan dengan beberapa tahap melalui laman

5. Bagi guru yang masuk dalam pengumuman tersebut, harus mengumpulkan berkas.

6. Kepala Sekolah membuat surat pengantar dan mengirimkan berkas yang sudah diverifikasi Kepada menteri Pendidikan dan kebudayaan U.P Direktur Pembinaan PTK Dikdas, Dirjen Dikdas Kemdikbud dengan alamat : PO BOX 1316 JKS 12013.

7.  Pengiriman Berkas dilampirkan : lembar identitas pengusul Kesetaraan jabatan dan pangkat Guru Non PNS, yang dicetak melalui fasilitas Lembar Transkip Data.

8.  Guru yang tidak terpanggil namun mengirimkan berkas, maka berkas tidak akan diproses serta tidak masuk dalam daftar informasi progres Pemberian kesetaraan pangkat dan jabatan yang diumumkan di http://gtk.kemdikbud.go.id/

9. Seluruh informasi terkait dengan proses kesetaraan jabatan dan pangkat guru non PNS berupa mekanisme inpassing, persyaratan dan contoh dokumen disampaikan melalui http://gtk.kemdikbud.go.id/

Demikian informasi terkait Mekanisme Inpassing Bagi Guru Non PNS, semoga bermanfaat.

Cara Daftar Anggota Baru PGRI Secara Online

Cara Daftar Anggota Baru PGRI Secara Online – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya berprofesi sebagai guru. PGRI secara resmi diakui oleh pemerintah dengan jumlah anggota yang mencapai jutaan dari Sabang sampai Merauke.

Bagi Bapak/Ibu guru yang belum terdaftar sebagai anggota PGRI, ada satu cara yang relatif mudah untuk menjadi anggota PGRI, yaitu dengan mendaftarkan diri secara online. Bagaimana cara dan syarat-syaratnya? Berikut penjelasannya.

Sebelumnya siapkan dahulu KTP serta pas foto dengan ukuran 120 x 180 pixel JPEG 200 dpi atau max file size 1024 kb (1MB) dan alamat email aktif.

Cara Daftar Keanggotaan Baru PGRI Online

1.  Kunjungi http://anggota.pgri.or.id/keanggotaan.php
“REGISTRASI ANGGOTA BARU” bagi pengunjung yang akan mendaftarkan diri sebagai anggota baru PGRI. Bila registrasi berhasil, akan terbit informasi Nomor Pokok Anggota (NPA) secara otomatis.

wimaogawa.blogspot.com

2. Selanjutnya isi form dengan lengkap

wimaogawa.blogspot.com
wimaogawa.blogspot.com

3. Terakhir pada form pernyataan centang semua pada checlist, klik kirim

wimaogawa.blogspot.com

Penjelasan lain :
–  “UPDATE” untuk pemutakhitan data bagi anggota yang telah terdaftar sebelumnya sebagai anggota PGRI. Menu ini tidak mengubah NPA, kecuali hanya perubahan data saja.
– “MUTASI” untuk pemutahiran data bagi anggota PGRI yang mengalami mutasi alamat tempat bertugas. Perubahan data ini berakibat perubahan NPA.
– “CEK NPA” untuk mengetahui NPA yang terdaftar dengan memasukkan NPA lama atau dengan NIK.

Semua kolom isian data yang tersedia dalam formulir, harap diisi dengan benar dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Data yang telah diisi akan tersimpan sebagai informasi permanen dalam database untuk anggota bersangkutan. Bila terjadi kesalahan entri data untuk REGISTRASI ANGGOTA BARU, atau dengan sengaja memasukkan data yang tidak benar, dapat berakibat pembatalan atau penghapusan status keanggotaan setelah dilakukan verifikasi oleh petugas administrasi PGRI.

Apabila terjadi permasalahan registrasi, update ataupun mutasi data dapat menghubungi petugas admin keanggotaan PGRI di daerah tempat tugas/tempat terdaftar sebagai anggota atau mengirimkan email ke Support Sistem Informasi Keanggotaan PB PGRI (frozenjava@gmail.com) Terima kasih

Bagi yang melakukan registrasi baru maupun update data jika nama cabang/cabang khusus/kecamatan belum muncul di sistem, mohon mengirimkan email nama cabang/cabang khusus/kecamatan beserta nama kabupaten/kota asal/tempat tugas.

Demikian panduan Cara Daftar Anggota Baru PGRI Secara Online, semoga bermanfaat.

Juklak/Petunjuk Kenaikan Pangkat Guru

Juklak/Petunjuk Kenaikan Pangkat Guru – Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No. 16 Tahun 2009 tanggal 10 November 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Serta Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Berdasar peraturan bersama ini, disebutkan dalam pasal 42: Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2013.
Berikut kutipan sebagian isi Juklak syarat kenaikan pangkat/jabatan guru yang berbeda dengan peraturan sebelumnya

1. III/a ke III/b wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 3 angka kredit.

2. III/b ke III/c wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 3 angka kredit dan publikasi ilmiah/karya inovatif (karya tulis ilmiah, membuat alat peraga, alat pelajaran, karya teknologi/seni) dengan 4 angka kredit.

3. III/c ke III/d wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 3 angka kredit dan publikasi ilmiah/karya inovatif (karya tulis ilmiah, membuat alat peraga, alat pelajaran, karya teknologi/seni) dengan 6 angka kredit.

wimaogawa.blogspot.com

4. III/d ke IV/a wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 4 angka kredit dan publikasi ilmiah/karya inovatif (karya tulis ilmiah, membuat alat peraga, alat pelajaran, karya teknologi/seni) dengan 8 angka kredit.

5. IV/a ke IV/b wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 4 angka kredit dan publikasi ilmiah/karya inovatif (karya tulis ilmiah, membuat alat peraga, alat pelajaran, karya teknologi/seni) dengan 12 angka kredit.

6. IV/b ke IV/c wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 4 angka kredit dan publikasi ilmiah/karya inovatif (karya tulis ilmiah, membuat alat peraga, alat pelajaran, karya teknologi/seni) dengan 12 angka kredit (dan harus presentasi di depan tim penilai).

7. IV/c ke IV/d wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 5 angka kredit dan publikasi ilmiah/karya inovatif (karya tulis ilmiah dengan 14 angka kredit.

8. IV/d ke IV/e wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) yang besarnya 5 angka kredit dan publikasi ilmiah/karya inovatif (karya tulis ilmiah, membuat alat peraga, alat pelajaran, karya teknologi/seni) dengan 20 angka kredit.

Terbitnya PERMENPAN dan PERBES Mendiknas dan Ka. BKN ini telah mengukuhkan guru sebagai jabatan fungsional, dimana proses kenaikan pangkat dan jabatan guru yang semula dilakukan secara otomatis dan periodik (per 4 tahun) diubah menjadi berdasarkan angka kredit, sebagaimana pada pasal 16 ayat (1) PERBES No. 14 Tahun 2014 ini disebutkan bahwa “kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir”, sehingga memungkinkan guru untuk dapat mengajukan kenaikan pangkat dan golongan kurang dari 4 tahun. Walaupun dalam kasus-kasus tertentu, khususnya untuk kenaikan pangkat dari golongan IV.a ke IV.b dan seterusnya, peraturan ini tampaknya menjadi kontra-produktif, karena banyak guru yang terganjal oleh ketentuan yang mewajibkan guru untuk membuat Karya Tulis Ilmiah.

sumber

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen – Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan

Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Sedangkan Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, tek:nologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Dosen Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

wimaogawa.blogspot.com

Kaitannya dengan hal tersebut, para guru diminta memahami Undang-undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam UU Pasal 8 disebutkan, guru wajib memiliki kemampuan untuk menghasilkan siswa berkualifikasi tinggi. Selain itu, guru memiliki 30 persen faktor keberhasilan atau kesuksesan siswa.

“Guru harus meningkatkan kompetensinya agar menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas. Namun, hasil uji kompetensi guru (UKG) per 2014 hasilnya adalah lebih dari 1,3 juta guru dari total sekitar 3 juta guru atau 43,3 persen guru di Indonesia yang memiliki skor di bawah 60 dari total skor 100,” ungkap Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Sumarna Surapranata , Rabu (14/10) melalui jpnn.com

Dia menambahkan, hal itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan sekolah. Siswa, orang tua, masyarakat, organisasi profesi serta dunia usaha dan industri juga harus berperan.

“Masyarakat mempunyai peranan dalam pendidikan di Indonesia meliputi penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” terang Pranata.

Selengkapnya download Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen melalui link di bawah ini :
Download UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Demikian Informasi seputar Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, semoga bermanfaat.