Permendikbud Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat bagi Guru Non PNS Sebagai Perubahan Atas Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014

Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pemberian Kesetaraan adalah pengakuan terhadap kualifikasi akademik, masa kerja, dan sertifikat pendidik yang dimiliki guru bukan pegawai negeri sipil yang diformulasikan dengan menggunakan angka kredit, jabatan, dan pangkat yang setara dengan angka kredit, jabatan, dan pangkat pada jabatan fungsional guru pegawai negeri sipil. Pemberian Kesetaraan ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat bagi Guru Non PNS Sebagai Perubahan Atas Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014.
Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah guru tetap yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, atau masyarakat, yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, kecuali guru tetap yang diangkat oleh masyarakat, dan melaksanakan tugas sebagai guru sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus pada satuan administrasi pangkal yang sama yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.

Prosedur pengusulan pemberian kesetaraan sebagai berikut:

a. kepala sekolah mengusulkan kepada Menteri melalui Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, atau Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan pada kepala dinas yang membidangi pendidikan di provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;
Permendikbud Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat bagi Guru Non PNS Sebagai Perubahan Atas Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014

b. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri /pejabat yang membidangi pendidikan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengusulkan kepada Menteri melalui Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian;
c. kepala madrasah mengusulkan kepada kepala kantor kementerian agama provinsi/kabupaten/kota bagi guru madrasah, selanjutnya kepala kantor kementerian agama provinsi/kabupaten/kota meneruskan pengusulan kepada Menteri Agama melalui Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama untuk diproses lebih lanjut; atau

d. kepala sekolah pada kementerian lain/lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan pendidikan mengusulkan kepada kepala biro yang menangani kepegawaian pada kementerian lain/lembaga pemerintah non-kementerian yang bersangkutan.

Baca :

Unduh Permendikbud Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat bagi Guru Non PNS di sini :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer ke Derah dan Dana Desa

Rencana Dana Pengeluaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan rencana kerja dan anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana dalam rangka pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Selanjutnya Pengelolaan Transfer ke Derah dan Dana Desa tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016.
Lebih lanjut Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam pasal 2 disebutkan bahwa Transfer ke Daerah dan Dana Desa, meliputi:
a. Transfer ke Daerah
b. Dana Desa.
Kemudian Transfer ke Daerah dibagi lagi menjadi 3 jenis yakni :
a. Dana Perimbangan
b. DID
c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer ke Derah dan Dana Desa
Ruang lingkup pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:
a. Penganggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
b. Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa
c. Penyaluran dan Penatausahaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
d. Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah oleh Pemerintah Daerah
e. Pemantauan clan Evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Unduh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer ke Derah dan Dana Desa disini :

  • [UNDUH] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 
  • [UNDUH] Bahan Musrenbag

Sekian share Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer ke Derah dan Dana Desa, semoga bermanfaat.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi PNS

Tunjangan Hari Raya tahun anggaran 2016 bagi PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016. PP ini dibuat karena Pemerintah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan bagi PNS sebagai wujud apresiasi pemerintah atas pengabdian pada negara. Pemberian tunjangna hari raya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan PNS.
Pemberian tunjangan hari raya diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, sehingga kebijakan besaran tunjangan hari raya bagi PNS, Prajurt TNI, Anggota Polri, dan Pejabat negara diberikan sevesar gaji poko sebulan.

Penetapan peraturan pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara sebagaimana telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
Baca :

PP Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji Ke-13

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi PNS
Tunjangan hari raya tersebut diberikan sebesar gaji pokok pada bulan Juni 2016. Perlu diketahui bahwa gaji pokok tidak dikenakan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.  Namun, tetap dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. 
Dalam PP Nomor 20 Tahun 2016 tersebut dijelaskan bahwa tunjangan hari raya PNS akan dibayarkan pada bulan Juni 2016 dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pejabat negara menerima lebih dari satu gaji pokok, tunjangan hari raya diberikan salah satu  yang jumlahnya lebih besar
2. Apabila PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pejabat negara menerima lebih dari satu gaji pokok kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Silahkan unduh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi PNS disini :

Inilah Kesetaraan Kode Mapel Sertifikasi Guru Kemenag Lulusan 2007-2008

Sehubungan dengan pelaksanaan program pengelolaan data peserta sertifikasi guru dalam jabatan dan tunjangan profesi guru berbasis SIMPATIKA yang akan dimulai pada semester 1 tahun pelajaran 2016/2017, maka perlu dibuat kebijakan baru terkait kode mapel sertifikasi, mengingat selama proses pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan antara tahun 2007-2011 telah terjadi beberapa perubahan nomor kode dan bidang studi sertifikasi guru, yakni sejak tahun 2009. Perubahan ini tertuang dalam surat kepala BPSDMPK-PMP Nomor: 26269/J/LL/2012 tanggal 9 Oktober 2012 tentang penyesuaian kode dan nama bidang studi sertifikasi.
Kaitannya dengan perubahan kode mapel tersebut, Kementerian Agama RI melalui Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam nomor 1761/Dj.I/Set.I/PP.00.11/05/2016
tertanggal 30 Mei 2016 perihal Kesetaraan Kode Mata Pelajaran
Sertifikasi Guru lulusan tahun 2007-2008
.
 
Kesetaraan kode mapel tersebut diimplementasikan melalui sistem pengelolaan tunjangan profesi guru berbasis SIMPATIKA sebagai dasar kesesuaian antara bidang studi yang diampu dengan sertifikat pendidik sebagai salah satu persyaratan pembayaran tunjangan profesi guru.
 
Kode Mapel Sertifikasi :
 
Inilah Kesetaraan Kode Mapel Sertifikasi Guru Kemenag Lulusan 2007-2008 
Inilah Kesetaraan Kode Mapel Sertifikasi Guru Kemenag Lulusan 2007-2008
 
Untuk lebih jelasnya silahkan unduh Kesetaraan Kode Mapel Sertifikasi Guru Kemenag Lulusan 2007-2008 disini :

Perka BKN Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Guru dan PTK Kab/Kota Menjadi PNS Provinsi

Perka BKN Nomor 1 Tahun 2016  – Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan menjadi pegawai negeri sipil daerah provinsi telah diatur ndalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 tertanggal 26 Januari 2016.

Dalam pasal 1 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan guru dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut :
1. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional guru pada satuan pendidikan menengah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatantenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah, yang terdiri atas:
a. Pengawas Sekolah
b. Kepala Sekolah
c. Pengelola Laboratorium/Bengkel
d. Pranata Laboratorium Pendidikan;
e. Pengelola Perpustakaan;
f. Pr,rstakawan; dan
g. Pejabat Pengawas dan Pelaksana.


Selanjutnya untuk Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
Perka BKN Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Guru dan PTK Kab/Kota Menjadi PNS Provinsi

Pengalihan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Tentang Pengalihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) disebutkan dalam pasal 2. PNS KabupatenlKota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi. Pegawai Negeri Sipil yang telah dialihkan ditempatkan pada satuan pendidikan menengah.

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru yang telah dialihkan  tetap menduduki jabatan fungsional Guru.

Tata Cara Pengalihan

Sekretaris Daerah Kabupaten I Kota wajib menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi kepada Pejabat yang Berwenang.

Pejabat yang Berwenang berdasarkan daftar nominatif yang disampaikan oleh masing-masing Sekretaris Daerah Kabupatenf Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan seluruh daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan di lingkungannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Demikian informasi mengenai Perka BKN Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Guru dan PTK Kab/Kota Menjadi PNS Provinsi. Semoga bermanfaat.

Cek NIP PNS di Web BKN Ternyata Data Tidak Ditemukan, Kenapa?

Cek NIP PNS di Web BKN Ternyata Data Tidak Ditemukan, Kenapa?  – Untuk melihat profil PNS di website BKN, Anda yang sudah berstatus PNS dapat mengeceknya melalui http://www.bkn.go.id/. Namun, beberapa PNS mendapati error dengan keterangan “Maaf profil PNS dengan NIP Baru: tidak ditemukan”. NahApakah website ini berhubungan dengan pendataan PUPNS? Kita simak dulu penjabaran berikut ini?
PUPNS merupakan pendataan ulang pegawai negeri sipil yang diatur oleh BKN. Pendataan ini dimaksudkan untuk mengupdate data PNS agar benar-benar valid. PUPNS ini telah dilaksanakan sesuai jadwal dengan batas dead line 31 Desember 2015. Namun, kemudian diperpanjang kembali hingga 31 Januari 2016 bagi PNS yang belum melakukan pendataan. Meski sudah diberikan perpanjangan ternyata masih ada oknum PNS yang tetap belum melakukan registrasi, akibatnya mereka akan kehilangan fasilitas kepegawaian yang diberikan oleh BKN.

Selanjutnya bagi yang sudah melakukan pendataan PUPNS, Anda dapat mengecek profil masing-masing melalui website BKN dengan cara memasukan NIP kedalam kolom yang sudah disediakan di sisi kanan web. Namun, anehnya ketika memasukan NIP ternyata hasilnya “Data Tidak Ditemukan”.

Cek NIP PNS di Web BKN Ternyata Data Tidak Ditemukan, Kenapa?
Melalui Fanspage nya BKN menginformasikan permasalahan ini. Umumnya hal ini terjadi pada CPNS. Namun ternyata yang sudah berstatus PNS pun hasilnya sama, yaitu data tidak ditemukan. 
Cek NIP PNS di Web BKN Ternyata Data Tidak Ditemukan, Kenapa?
Simak Penjelasan Berikut :
Jika seorang CPNS sudah mendapatkan SK namun DI profil PNS di webiste BKN belum muncul, hal ini dikarenakan Nomor SK CPNS tersebut belum diupdate di database BKN. Yang dilakukan adalah menghubungi BKD untuk input nomor SK, dan setelah diupdate maka data akan muncul di website BKN.

Cek Profil PNS di BKN : www.bkn.go.id


Jika ingin bertanya lebih lanjut silahkan hubungi BKN (FB)
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai data tidak ditemukan dalam web BKN. Semoga bermanfaat.

Cara Verval Inpassing PTK pada Simpatika Kemenag

Cara Verval Inpassing PTK pada Simpatika Kemenag – Pada panduan sebelumnya telah admin share bagaimana cara edit portofolio PTK pada layanan Simpatika Kemenag. Selanjutnya Setelah PTK melakukan Edit Portofolio Inpasing PTK, PTK yang memiliki SK Inpassing diharuskan melakukan Verval Inpassing untuk melengkapi prasyarat tunjangan PTK.

 

Bagaimana Cara Verval Inpassing PTK pada Simpatika Kemenag?

Berikut adalah Cara Verval Inpassing PTK pada Simpatika Kemenag yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2016 : 
1. Sebelumnya login terlebih dahulu sebagai PTK melalui halaman http://simpatika.kemenag.go.id/ 
Cara Verval Inpassing PTK pada Simpatika Kemenag
2. Kemudian masukan user ID dan password login Simpatika
Cara Verval Inpassing PTK pada Simpatika Kemenag
3. Pilih layanan SIMPATIKA PTK.
 Cara Verval Inpassing PTK pada Simpatika Kemenag
4. Selanjutnya pada dasbor PTK, pilih menu Verval Inpassing dan jangan lupa klik tombol Formulir.
Cara Verval Inpassing PTK pada Simpatika Kemenag
5. Maka akan muncuk jendela baru, silakan lengkapi formulir ajuan Verval Inpassing (perhatikan gambar, pastikan Anda telah menscan SK Inpassing Anda dan melampirkannya pada formulir tersebut), jika sudah lengkap dan sesuai klik Simpan & Cetak Surat Ajuan.
Cara Verval Inpassing PTK pada Simpatika Kemenag
6. Selanjutnya Serahkan hasil Cetak Surat Ajuan Verval Inpassing (S31a) beserta dokumen yang disyaratkan kepada Admin Mapenda kota/kabupaten setempat. 
Cara Verval Inpassing PTK pada Simpatika Kemenag
7. Jangan lupa untuk memantau terus status ajuan Anda pada menu Verval Inpassing. Berikut contoh tampilan status ajuan Verval Inpassing Anda jika ajuan Anda telah disetujui Admin Mapenda. 
Cara Verval Inpassing PTK pada Simpatika Kemenag
8. Pastikan pula Anda telah menerima Surat Tanda Bukti Penerimaan Ajuan Verval Inpassing (S31b) dari Mapenda kota/kabupaten setempat.
Cara Verval Inpassing PTK pada Simpatika Kemenag
9. Berikut ini contoh tampilan status ajuan Verval Inpassing Anda jika ajuan Anda telah disetujui dan diterbitkan oleh Admin Kanwil Provinsi setempat. 
Cara Verval Inpassing PTK pada Simpatika Kemenag
Demikian share Cara Verval Inpassing PTK pada Simpatika Kemenag, semoga bermanfaat.

Informasi Persiapan Pencairan Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS Naungan Kemenag (Inpassing)

Informasi Persiapan Pencairan Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS Naungan Kemenag (Inpassing) – Sesuai dengan Surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) nomor Dt.I.I/2/HM.01/64/2016 tanggal 14 Januari 2016 dalam poin ke-4 disebutkan persiapan kelengkapan persyaratan pencairan tunjangan profesi guru bukan PNS. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi,  Cq. Kepala Bidang Pendidkan Madrasah/Pendidikan Islam seluruh Indonesia. 
Berikut ini adalah 5 poin penting dalam surat tersebut :

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Program Sertifikasi Guru tahun 2016 angara Direktur Pendidikan Madrasah, Sekretaris Inspektorat Jenderal dan para Inspektur wilayah I, II, III, dan IV pada inspektorat Jenderal Kementerian Agama tanggal 14 Januari 2016 disampaikan hal-hal berikut ini :


1. Inspektorat Jenderal telah membentuk Tim Audit program Inpassing Guru Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil tahun 2016

2. Audit yang dimaksud akan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dimulai pada tanggal 18 Januari 2016 dan diperkirakan sampai dengan tanggal 29 Januari 2016
Informasi Persiapan Pencairan Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS Naungan Kemenag (Inpassing)

3. Berkenaan dengan 2 poin diatas, dimohon agar segera berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan Kepala Madrasah di wilayah masing-masing untuk segera mempersiapkan seluruh dokumen fisik yang berkenaan dengan kelengkapan persyaratan pencairan tunjangan profesi guru bukan PNS

4. Kriteria guru bukan PNS yang akan direview dokumennya adalah guru madrasah lulusan sertifikasi guru (sampai Desember 2014) dan sudah menerima SK Inpassing

5. Selanjutnya guru Madrasah sebagaimana yang terdapat pada poin 4 agar segera melakukan update dengan melengkapi direktori dasarnya secara mandiri melalui SIMPATIKA terutama pada fiture Inpassing.
Demikian Informasi Persiapan Pencairan Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS Naungan Kemenag, semoga bermanfaat.

Kriteria Pengajuan Inpassing Guru Bukan PNS Beserta Cara Status SK Inpassing nya

Cara Cek Status SK Inpassing guru bukan PNS – Apa itu Inpassing guru? Inpassing merupakan suatu penetapan
jabat an fungsional guru bukan PNS. Info terbaru yang admin himpun dari berbagai sumber, bahwa untuk mengecek inpassing guru non PNS kini lebih mudah dengancara terbaru. Dengan cara ini proses SK Inpassing guru bukan PNS akan lebihmudah.
Manfaat Inpassing sangat kompleks, salah satu manfaatnyaadalah sebagai kebija kan dalam penetapan kesetaraan jabatan, pangkat/golonganyang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu juga sebagai penetapan pemberian tu njangan bagi guru non PNS. Namun ada yang lebih penting lagi yaitu agar guru yang berstatus bukan PNS lebih tertib dalam administrasi.
Selanjutnya seperti apa kriteria guru bukan PNS yang dapatditetapkan jabata n fungsional dan angka kreditnya? Tentunya adalah guru yangmengajar pada satuan pendidikan sepertiĀ  TK/TKLB/RA/BA/Sederajat,SD/SDLB/MI/Sederaj at, SMA/SMALB/SMK/MA/MAK/Sederajat yang sebelumnya telahmem ilik i izin operasional dari Dinas Pendidikan Kab/Kota atau Dinas PendidikanProvinsi setempat.
Cek Proses SK Inpassing Guru Bukan PNS
Cek Proses SK Inpassing Guru Bukan PNS
Perlu dipahami dan perlu digaris bawahi bahwa guru yang
dimaksud dalam pernyataan ini adalah guru yang diangkat oleh
pemerintah/pemerintah daerah/yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan. Apa
saja kriterianya?

Berikut adalah kriteria guru bukan pns yang dapat ditetapkan
Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya :

  1. Memiliki kualifikasi Akademik minimal S-1/D-IV
  2. Memiliki masa kerja sebagai guuru sekurang-kurangnya 2 tahu berturut-turut
    pada satmingkal yang sama
  3. Usia maksimal 59 tahun pada saat diusulkan
  4. Memiliki NUPTK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal
    Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan
    Nasional; dan Melampirkan syarat-syarat administratif
  5. Fotokopi sah SK pengangkatan/penugasan sebagau guru tetap
    yang ditandatangani oleh Ketua yayasan/penyelenggara satuan pendidikan yang
    mempunyai izin operasional tempat satuan administrasi pangkal (satmingkal) guru
    yang bersangkutan.
  6. Fotokopi ijazah terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh
    pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang ada(Perguruan Tinggi/Lembaga
    Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerbitkan ijasah dimaksud).

Cara Cek Status SK Inpassing Guru Bukan PNS

Untuk mengecek status SK Inpassing kunjungi halaman berikut : http://sdm.kemdikbud.go.id:8080/ropeg-info/index.php?menu=1&submn=3
Caranya masukan NUPTK/ Nama Anda, kemudian klik periksa.

Demikianlah informasi Kriteria Pengajuan Inpassing Guru Bukan PNS Beserta Cara Status SK Inpassing nya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selallu berkunjung ke blog Info Operator Sekolah

Pedoman Pelaksanaan KKG SD dan MGMP SMP/SMA/SMK

Pedoman Pelaksanaan KKG SD dan MGMP SMP/SMA/SMK – Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) Depdiknas, melalui Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Salah satu diantaranya adalah memberdayakan Kelompok Kerja Guru (KKG) Sekolah Dasar dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP, SMA dan SMK

Pemberdayaan KKG dan  MGMP,  diharapkan dapat mendukung secara optimum peningkatan kemampuan profesional guru dalam pembelajaran di sekolah-sekolah terkait. Upaya pemberdayaan tersebut dilakukan karena intensitas  dan kebermaknaan kegiatan forum-forum dimaksud masih kurang optimal.

Yang dimaksud dengan KKG atau Kelompok Kerja Guru adalah wadah (forum) kegiatan bagi guru-guru Sekolah Dasar. Dalam rangka program penyaluran dana blockgrant pemberdayaan KKG tahun 2010, calon penerima blockgrant adalah KKG yang telah menerima blockgrant tahun 2009. Pemberdayaan KKG yang dimaksud, ditangani oleh pengurus dengan anggota/peserta yang berasal dari guru-guru Sekolah Dasar dari kecamatan setempat.

Pedoman Pelaksanaan KKG SD dan MGMP SMP/SMA/SMK

Sedangkan yang disebut MGMP adalah wadah (forum) kegiatan guru-guru mata pelajaran sejenis yang bertugas di SMP, SMA dan SMK    

Masalah utama yang dihadapi, antara lain adalah:
1.    Manajemen KKG  dan MGMP, kurang berfungsi secara optimal.
2.    Program-program KKG dan  MGMP, perlu ditajamkan lagi sehingga sesuai dengan kebutuhan guru.
3.    Dana pendukung operasional KKG dan  MGMP, kurang memadai
4.    Kurang fokusnya perhatian dan kontribusi pemerintah kabupaten/kota melalui dinas pendidikan terkait terhadap program dan kegiatan KKG dan  MGMP.
5.    Belum adanya dukungan asosiasi profesi terhadap KKG dan  MGMP.
6.    Eksistensi KKG dan MGMP belum diberdayakan secara maksimum oleh para stakeholder, dalam peningkatan mutu pembelajaran yang akan berdampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional secara luas.

Dalam konteks itu, guru perlu didorong secara terus menerus untuk senantiasa meningkatkan keprofesionalannya. Oleh karena itu, pemberdayaan KKG dan  MGMP dipandang sangat strategis  untuk meningkatkan mutu guru.

Jika dilihat dari segi tujuan, tujuan KKG SD dan MGMP SMP dan SMA/SM ini dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk mengembangkan kegiatan di KKG dan MGMP untuk meningkatkan mutu pembelajaran sesuai dengan standar pelayanan pendidikan dalam kerangka penjaminan mutu pendidikan nasional.

Sedangkan tujuan khususnya antara lain :
a.    Meningkatkan aktivitas guru di KKG dan MGMP
b.    Memberdayakan Guru Pemandu di KKG dan MGMP
c.    Memetakan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru sehari-hari
d.    Memecahkan masalah pembelajaran yang dihadapi melalui saling berbagi pengalaman dan belajar dari contoh-contoh praktik yang baik (best practices)
e.    Meningkatkan kompetensi guru dalam rangka sertifikasi profesi guru

Dengan adanya program semacam ini diantaranya dapat meningkatkan mutu pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa dalam kerangka pencapaian standar nasional pendidikan dan pengembangan potensi diri peserta didik agar memiliki keunggulan global. Serta termotivasinya sekolah untuk membangun komunitas profesional dan mengembangkan budaya belajar yang keberlanjutan serta berdampak positif terhadap peningkatan kinerja sekolah.

Selengkapnya download Pedoman Pelaksanaan KKG SD dan MGMP SMP/SMA/SMK melalui link berikut :
pedoman Pelaksanaan KKG SD dan MGMP SMP/SMA/SMK

Demikian informasi terkait Pedoman Pelaksanaan KKG SD dan MGMP SMP/SMA/SMK, semoga bermanfaat.