Jadwal Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahun 2019

LINK PENDAFTARAN & INFORMASI LPDP 2019 : KLIK DISINI

Beasiswa Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat BPI, adalah program beasiswa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia melalui LPDP, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam rangka pembiayaan pendidikan di dalam negeri atau luar negeri.

Jadwal Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahun 2019
Jadwal Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahun 2019

Seleksi beasiswa LPDP 2019 ini akan digelar dalam dua tahap. Pada tahap pertama, pendaftaran LPDP mulai 10 Mei 2019 di https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id/. Sementara pendaftaran tahap kedua akan dimulai pada 1 Juli 2019.

Pendaftar Beasiswa yang tidak lulus pada Tahap Adiministrasi atau Seleksi Berbasis Komputer (SKB), diperbolehkan mendaftar kembali pada Seleksi Tahap 2 di tahun yang sama pada program yang sama atau berbeda.

Namun pendaftar Beasiswa LPDP 2019 yang tidak lulus pada tahap wawancara, tidak diperbolehkan mendaftar lagi pada Seleksi Tahap 2 ditahun yang sama pada semua program.

Jenis beasiswa yang disediakan LPDP untuk periode 2019 terdiri dari umum, afirmasi dan targeted group. Beasiswa umu terdiri dari reguler, dokter spesialis, perguruan tinggi peringkat utama dunia dan beasiswa disertasi.

Beasiswa afirmasi yang tersedia meliputi daerah afirmasi, alumni bidikmisi, prasejahtera berprestasi, santri, prestasi olahraga internasional, prestasi seni internasional, penyandang disabilitas dan Indonesia timur.

Beasiswa targeted group yang disediakan LPDP diantaranya, unggulan dosen Indonesia (BUDI), beasiswa PNS/TNI/Polri dan beasiswa olimpiade internasional.

Jadwal Seleksi LPDP 2019 Tahap I

Informasi Beasiswa: 26 April 2019
Pembukaan Pendaftaran: 10 Mei 2019
Penutupan Pendaftaran: 31 Mei 2019
Pelaksanaan Seleksi Administratif: 1 – 13 Juni 2019
Pengumuman Hasil Seleksi Administratif: 14 Juni 2019
Seleksi Berbasis Komputer: 24 Juni – 5 Juli 2019
Pengumuman Hasil Seleksi Berbasis Komputer: 12 Juli 2019
Seleksi Wawancara I: 17 Juli – 1 Agustus 2019
Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara I: 7 Agustus 2019
Seleksi Wawancara II: 12 Agustus – 6 September 2019
Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara II: 16 September 2019

Jadwal Seleksi LPDP 2019 Tahap II

Pembukaan Pendaftaran: 1 Juli 2019
Penutupan Pendaftaran: 10 September 2019
Pelaksanaan Seleksi Administratif: 11 – 23 September 2019
Pengumuman Hasil Seleksi Administratif: 24 September 2019
Seleksi Berbasis Komputer: 2 – 18 Oktober 2019
Pengumuman Hasil Seleksi Berbasis Komputer: 25 Oktober 2018
Seleksi Wawancara: 4 November – 6 Desember 2019
Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara: 18 Desember 2019

Ketentuan yang perlu diperhatikan

1. Seleksi Beasiswa LPDP tahun 2019 dibuka dalam 2 tahap baik untuk tujuan Dalam Negeri dan Luar Negeri.
2. Pendaftar Beasiswa yang tidak Lulus pada Tahap Adiministrasi atau Seleksi Berbasis Komputer, diperbolehkan mendaftar kembali pada Seleksi Tahap 2 ditahun yang sama pada program yang sama atau berbeda.
3. Pendaftar Beasiswa yang Tidak Lulus pada Tahap Wawancara, tidak diperbolehkan mendaftar lagi pada Seleksi Tahap 2 ditahun yang sama pada semua Program.
4. Mulai perkuliahan yang diperbolehkan untuk Seleksi Beasiswa Tahap 1 dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Seleksi Wawancara pada Seleksi Beasiswa Tahap I akan dibagi ke dalam 2 gelombang yaitu Wawancara I dan Wawancara II
b. Seleksi Wawancara I untuk pendaftar yang melampirkan LoA Unconditional pada saat melakukan pendaftaran Online.
c. Seleksi Wawancara II untuk pendaftar yang tidak melampirkan LoA Unconditional pada saat melakukan pendaftaran Online.
d. Bagi pendaftar yang telah memiliki LoA Unconditional pada saat melakukan pendaftaran online terdapat ketentuan sebagai berikut:
i. Seleksi Berbasis Komputer akan dilakukan sesuai pilihan lokasi seleksi saat pendaftaran online,
ii. Jika dinyatakan lulus Seleksi Berbasis Komputer dan selanjutnya mengikuti tahap wawancara yang akan dipusatkan pada 4 (empat) kota yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung atau Yogyakarta karena peserta tersebut akan mengikuti Wawancara I. Sehingga pendaftar yang pilihan saat pendaftaran online diluar dari 4 lokasi seleksi tersebut, LPDP akan persilahkan menyesuaikan lokasi agar dapat mengikuti Wawancara I.
e. Pendaftar yang melampirkan LoA Unconditional pada saat pendaftaran online dapat memulai perkuliahan paling cepat pada bulan Agustus tahun 2019 untuk Dalam Negeri dan bulan September tahun 2019 untuk Luar Negeri berdasarkan peringkat dan kuota;
f. Pendaftar yang telah memiliki LoA Unconditional tetapi tidak masuk peringkat dan kuota tahun 2019, maka diharuskan memulai perkuliahan pada tahun 2020.
g. Pendaftar yang tidak melampirkan LoA Unconditional saat melakukan pendaftaran secara online mulai perkuliahan tahun 2020.
5. Seleksi Beasiswa Tahap 2 diberlakukan untuk perkuliahan paling cepat pada bulan Januari tahun 2020.
6. Bagi pendaftar yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi wawancara kecuali karena sakit yang menyebabkan calon penerima beasiswa tidak dapat melanjutkan studi dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/rumah sakit yang mencantumkan rekomendasi untuk tidak melanjutkan studi maka akan dilakukan pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang.

SELENGKAPNYA LIHAT PENGUMUMAN DISINI

Cek Info GTK Semester 2 Tahun 2018 Melalui Sim PKB

 Update !!! Anda dapat login Info GTK melalui :

  • http://info.gtk.kemdikbud.go.id:20171 (Link Baru)
  • http://223.27.144.195:20171 (Link Baru)
  • http://223.27.144.195:8081/info
  • http://223.27.144.195:8082/info
  • http://223.27.144.195:8083/info
  • http://223.27.144.195:8084/info
  • http://223.27.144.195:8085/info
  • http://223.27.144.195:8086
  • http://223.27.144.195:8087 (baru)
  • http://223.27.144.195:8088 (baru)
  • http://223.27.144.195:8089 (baru)
  • http://info.gtk.kemdikbud.go.id

Cek Info GTK sebelumnya dapat diakses melalui laman http://gtk.kemdikbud.go.id, namun mulai tahun pelajaran 2017/2018 untuk pengecekan SKTP melalui info GTK hanya dapat diakses melalui SIM PKB. Agar data Info GTK terkait pencairan sertifikasi guru ataupun tunjangan fungsional benar-benar muncul pada layanan SIM PKB, operator jangan lupa untuk menginput nomor UKG di aplikasi dapodik secara benar. Pertanyaannya adalah sudahkah Anda terdaftar di salah satu kelompok kerja Guru/Kepala Sekolah/Pengawas yang dikelola melalui SIMPKB? Jika belum silahkan daftar melalui http://simpkb.id.

Agar data yang muncul pada cek halaman info GTK benar-benar valid, operator harus memastikan kevalidan data berikut :

Sebelum membuka layanan SIM PKB untuk akses info GTK, cek terlebih dahulu data-data berikut pada aplikasi Dapodik rekan-rekan sekalian.
1. Operator harus memastikan keaktifan PTK, keaktifan siswa, rombongan kelas, jumlah jam mengajar pada menu pembelajaran sudah terinput dengan benar.
2.  Operator harus mengecek kembali data diri GTK yang diinputkan pada aplikasi Dapodik. Ini sangat riskan terkait data yang muncul pada halaman info GTK, misalnya TMT tugas, TMT CPNS, TMT PNS, riwayat gaji berkala/jumlah gaji.
3. Sama seperti poin nomor 2, kepangkatan GTK juga mempengaruhi jumlah tunjangan yang akan diterima.
4. Inputkan nomor UKG pada menu yang tersedia

Link Cek SK Tunjangan Profesi Guru 2017/2018 ( http://info.gtk.kemdikbud.go.id:20171)

Cek Info GTK di SIM PKB (Versi Terbaru)

1. Pertama, silahkan masuk ke halaman http://app.simpkb.id
2. Kemudian Anda masukan email (Nomor UKG) dan password. Jika lupa, silahkan reset akun dengan menghubungi ketua KKG setempat

3. Selanjutnya car menu “Layanan Info GTK”
4. Data yang muncul adalah lembar info GTK sesuai dengan hasil sinkronisasi Dapodik terakhir.

 

Informasi Bagi SK Tunjangan Profesi yang Belum Terbit
Bagi yang SK Tunjangan Profesi belum terbit karena masalah aplikasi Dapodik, segera perbaiki kesalahan. Perbaikan data GTK akan diakomodir selama SK Tunjangan Pforegi Guru belum terbit dan belum melewati semester berjalan.

Beberapa data penting yang dapat kita cek melalui Info GTK antara lain :
1.  Tunjangan Profesi Bagi guru yang sudah sertifikasi
2.  Tunjangan Fungsional Non PNS
3.  Bantuan Kualifikasi Akademik bagi daerah terpencil

Link Cek SK Tunjangan Profesi Guru 2017/2018 (Versi Lama)

Bapak/Ibu dapat mengakses Info GTK melalui beberapa pilihan link berikut ini :

  • http://info.gtk.kemdikbud.go.id:20171 (Link Baru)
  • http://223.27.144.195:20171 (Link Baru)
  • http://223.27.144.195:8081/info
  • http://223.27.144.195:8082/info
  • http://223.27.144.195:8083/info
  • http://223.27.144.195:8084/info
  • http://223.27.144.195:8085/info
  • http://223.27.144.195:8086
  • http://223.27.144.195:8087 (baru)
  • http://223.27.144.195:8088 (baru)
  • http://223.27.144.195:8089 (baru)
  • http://info.gtk.kemdikbud.go.id
wimaogawa.blogspot.com


Masih seperti versi sebelumnya bahwa untuk login Info GTK harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut ini :

1. Masukan NRG sebagai UserID Jika sudah sertifikasi dan NUPTK jika belum sertifikasi

2. Masukan tanggal lahir sebagai password dengan format penulisan :
YYYYMMDD
dengan ketentuan :
YYYY = tahun lahir 4 digit
MM = bulan 2 digit
DD = tanggal 2 digit
contoh :
Tanggal lahir 10 Januari 1968
Cara menuliskannya :
19680110
3. Isikan kode captcha, klik login maka Data GTK akan terlihat.

Jika dalam tampilan GTK terdapat data yang belum benar, silahkan edit melalui aplikasi Dapodik kemudian lakukan sincronisasi. Tunggu 1×24 jam/lebih agar data dalam lembar GTK tersebut sesuai dengan data yang diedit sebelumnya.
baca juga : Link Info GTK/PTK Alternatif (Versi Sebelumnya)

Bagi guru Non PNS yang ingin melihat proses inpasing Bapak/Ibu dapat menggunakan NRG sebagai user id. Maka pada lembar Info GTK akan menginformasikan : Informasi LIP (lembar Identitas Pengusul). Jika sudah mendapat Lembar Identitas Pengusul (LIP) Bapak/Ibu dapat melengkapi berkas sesuai dengan persyaratan yang ada, selanjutnya kirim data tersebut sesuai dengan petunjuk.

 

Informasi UKG melalui situs GTK
Guru memiliki posisi strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pencanangan guru sebagai profesi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 Desember 2004, memperkuat peran guru dalam pelaksanaan pendidikan. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara eksplisit mengamanatkan adanya pembinaan dan pengembangan profesi guru secara berkelanjutan sebagai aktualisasi dari sebuah profesi pendidik. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dilaksanakan bagi semua guru, baik yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat.

Demikain informasi Cek Info GTK di SIM PKB Tahun Pelajaran 2017/2018 , semoga bermanfaat.

Juknis Pembayaran TPG Madrasah 2018 KEMENAG PDF

Kabar baik bagi Bapak/Ibu sekalian guru yang berada di naungan Kemenag, karena juknis Pembayaran TPG telah keluar. Hal ini merupakan salah satu alasan untuk meningkatkan kinerja, motivasi, kompetensi dan profesionalisme guru
dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik yang berkualitas. Adapun keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017.
Download Juknis Pembayaran TPG = DOWNLOAD FILE
Selanjutnya di dalam juknis ini dapat diketahui besaran tunjangan, sumber dana, penerima tunjangan, prosedur pembayaran dan waktu pembaran tunjangan.
Ada beberapa poin penting dalam juknis TPG madrasah 2018, silahkan simak informasi berikut atau download disini 
Juknis Pembayaran TPG Madrasah 2018 KEMENAG PDF
Tujuan
Petunjuk teknis disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan penyaluran TPG guru madrasah bagi stakeholder terkait meliputi Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Inspektorat Jendral Kementrian Agama, Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota, Pengawas dan Guru.

Tujuan dari pemberian TPG bagi guru dilingkungan madrasah adalah untuk meningkatkan:
  • Kualitas kegiatan belajar mengajar dan prestasi belajar peserta dalam pendidikan madrasah.
  • Kinerja dan kompetensi Guru dalam melaksanakan tugasnya.
  • Kesejahteraan untuk Guru madrasah.
  • Profesional, tanggung jawab, amanah dan berintregritas.
Sasaran
Sasaran guru penerima tunjangan adalah Guru yang berstatus PNS dan bukan PNS yang bertugas pada madrasah Negeri dan/atau madrasah yang diselenggarakan oleh yayasan atau masyarakat, memiliki sertifikat pendidik NRG, memenuhi beban kerja dalam pendidikan dan menjalankan tugas serta fungsi pokoknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Besaran TPG

Guru madrasah yang berhak menerima tunjangan profesi adalah sudah ditetapkan oleh KPA pada satuan kerja kantor Kementrian Agama. Untuk besaran TPG tahun anggaran 2018 yaitu:
  • Guru PNS sebesar gaji pokok perbulan.
  • Guru non PNS yang sudah memiliki SK inpassing sebesar satu kali gaji pokok dan disesuaikan dengan pangkat dan golongan.yang ada pada guru PNS untuk pemberiannya dalam waktu per bulan.
  • Bagi Guru bukan PNS dan belum inpassing sebesar satu juta lima ratus (Rp. 1.500.000,00) per bulan.

Prosedur Pembayaran
  • Pembayaran untuk tunjangan profesi dilaksanakan oleh pada masing-masing SATKER (Satuan Kerja) yang terkait.
  • Verifikasi terhadap kelengkapan usulan berkas sertifikasi guru yang dilakukan oleh kepala kantor Kementrian Agama dan kepala madrasah negeri dengan acuan pada kreteria dan persyaratan yang terdapat dalam Juknis.
  • Apabila terdapat kekurangan atau tunggakan pembayaran pada tahun sebelumnya maka pembayan akan diberikan sepanjang pagu DIPA tanpa adanya revisi DIPA untuk tahun berjalan.
Demikian, semoga Juknis Pembayaran TPG Madrasah 2018 KEMENAG dapat digunakan dengan sbaik-baiknya.

Cek SKTP 2018 Melalui SIM PKB

Cek SKTP 2018 – Cek SKTP yang dahulunya dapat diakses melalui Info GTK, kini sudah terintegrasi dengan layanan SIM PKB. Jadi untuk Cek SK Tunjangan Profesi dapat diakses melalui satu aplikasi khusus yang dinamakan SIM PKB.
Apa itu SIM PKB? SIM PKB (Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian dan Berkelanjutan) merupakan sebuah program tindak lanjut dari hasil Uji Kompetensi Guru
(UKG) yang telah dilakukan pada tahun 2015 lalu. Kabarnya kedepan seluruh proses pengembangan
kemampuan guru akan dipusatkan pada kelompok/komunitas guru di suatu gugus.
Cek SKTP 2018 Melalui SIM PKB

Bagaimana cara CEK SKTP Melalui Aplikasi SIM PKB?

Pada postingan lalu, kami telah membuat artikel bagaimana cara untuk mengecek informasi seputar penerbitan SKTP terbaru.
Silahkan kunjungi halaman ini untuk melihat SK Tunjangan Profesi (SKTP) Tahun 2017 Tri Wulan IV atau SKTP Tahun Pelajaran 2017/2018 Semester 1

Info terbaru, Operator harus menginput daftar hadir GTK Online yang terintegrasi dapodik, selengkapnya baca disini :
>Cara Isi Daftar Hadir GTK Online

Cara Cek SKTP (SK Tunjangan Profesi) Versi Lama

Pada tahun 2015 ini Info PTK untuk mengecek SKTP Guru Serifikasi mengalami perubahan tampilan dan masih menggunankan versi beta, sehingga data yang tampil dalam info tersebut mungkin saja tidak sesuai dengan data yang diinputkan dalam Dapodik. Untuk login Info PTK ini bisa menggunakan 3 cara , yaitu login dengan NRG (Nomor Registrasi Guru), NUPTK, dan NIK (Nomor Induk Kependidikan). Passwordnya masih sama dengan cara lama yaitu Tahun – Bulan -Tanggal lahir.
Berikut ini link untuk login Info PTK terkait cek SKTP 2015 :
  • http://223.27.144.195:8081/
  • http://223.27.144.195:8082/
  • http://223.27.144.195:8083/
Cara Login sebagai berikut :
1. Klik salah satu link di atas, jika muncul notifikasi “maaf akses anda tidak syah”, silahkan klik “kembali ke beranda”
2. Masukan NUPTK/NRG/NIK PTK yang bersangkutan.
wimaogawa.blogspot.com
Ket Lembar Info PTK :

Cek Info GTK Melalui SIM PKB untuk Validasi SKTP

Ini merupakan update terbaru dari artikel sebelumnya : Link Cek SK Tunjangan Profesi Guru (SKTP) Terbaru

Info GTK kini terkoneksi dengan layanan SIM PKB, sehingga setiap guru wajib masuk dalam komunitas SIM PKB agar dapat mengakses layanan tersebut. Layanan tersebut dapat diakses melalui http://app.simpkb.id atau halaman ini.

Pengumuman perubahan akses info GTK sudah diinfokan jauh-jauh hari melalui web resmi Info GTK terdahulu. Pada halaman tersebut diinfokan bahwa Mulai 1 Juli 2017 Info GTK Hanya Bisa Diakses Oleh Guru yang Telah Terdaftar di Komunitas SIM PKB.

Cek Info GTK Melalui SIM PKB

Informasi terbaru, nomor UKG harus dimasukan kedalam aplikasi Dapodik. Untuk itu segeralah hubungi Operator untuk proses input Nomor beserta nilai UKG pada aplikasi dapodik.
Nah, bicara tentang SKTP tentu setiap guru dapat melakukan pengecekan sendiri melalui Info GTK. Jika dulu info GTK dapat diakses melalui http://info.gtk.kemdikbud.go.id/ maka kini halaman tersebut akan muncul pemberitahuan berikut ini :
Jangan panik jika Anda menemukan halaman demikian. Ini karena untuk saat ini Info GTK sudah terkoneksi dengan layanan SIM PKB. 
Sudah kah Anda mengikuti Pre-Tes PKB? Jika belum silahkan hubungi ketua KKG setempat.
Lanjut ke pembahasan awal…
Lalu bagaimana cara cek SKTP melalui Info GTK yang terkoneksi dengan SIM PKB ini? berikut adalah panduan singkat bagaimana cara Cek Info GTK Melalui SIM PKB untuk Validasi SKTP

Cara Cek Info GTK Melalui SIM PKB untuk Validasi SKTP

1. Kunjungi halaman http://app.simpkb.id atau klik halaman ini
2. Masukan email (Nomor UKG) beserta password. Untuk reset akun bisa hubungi ketua KKG
3. Scroll ke bawah, pilih menu “Layanan Info GTK”
4. Hasil Info GTK adalah sebagai berikut :

Data info GTK di atas merupakan hasil dari sinkronisasi Dapodik. Untuk itu Operator harus melakukan updating data, seperti : SK Gaji Berkala PNS yang bersangkutan, Cek Jumlah Beban Kerja melalui Rombel, dan data lain terkait dengan sertifikasi guru.
Demikian informasi tentang bagaimana cara Cek Info GTK Melalui SIM PKB untuk Validasi SKTP, semoga bermanfaat.

Peraturan Batas Usia Pensiun PNS 2017 yang Menduduki Jabatan Fungsional Sesuai Surat Kepala BKN

Bapak/Ibu sekalian, berikut ini adalah informasi penting terkait Batas Usia Pensiun Bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional yang secara resmi diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 15 September 2017 dengan nomor K.26-30/V. 105-2/99.
Berikut adalah isi dari Peraturan Batas Usia Pensiun PNS 2017 yang Menduduki Jabatan Fungsional Sesuai Surat Kepala BKN :

Peraturan Batas Usia Pensiun PNS 2017 

 1. Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dapat kami sampaikan bahwa dalam Pasal 239, Pasal 240, Pasal 354, dan Pasal 355 ditentukan bahwa:
a. PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
b. Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu:
1) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fu ngsional keterampilan;
2) 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
3) 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.
c. Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.
d. PNS yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan sedang menduduki JF ahli madya, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun, Batas Usia Pensiunnya tetap 65 (enam puluh lima) tahun.

e. PNS yang berusia di atas 58 (lima puluh delapan) tahun dan sedang menduduki JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF penyelia, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun, Batas Usia Pensiunnya tetap 60 (enam puluh) tahun.

2. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
a. PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli pertama, ahli muda, dan jabatan  fungsional keterampilan batas usia pensiunnya 58 (lima puluh delapan) tahun.
b. PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli madya, batas usia pensiunnya 60 (enam puluh) tahun.
c. PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli utama, batas usia pensiunnya 65 (enam puluh lima) tahun.
d. PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (7 April 2017) batas usia pensiunnya diatur sebagai berikut:


1) berusia 60 (enam puluh) tahun (yang lahir tanggal 7 April 1957) atau kurang dari 60 (enam puluh) tahun (yang lahir setelah tanggal 7 April 1957), dan menduduki jabatan fungsional ahli madya yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun maka batas usia pensiunnya menjadi 60 (enam puluh) tahun.
2) berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun (yang lahir sebelum tanggal 7 April 1957) dan menduduki jabatan fungsional ahli madya yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun maka batas usia pensiunnya tetap 65 (enam puluh lima) tahun.
3) berusia 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir tanggal 7 April 1959) atau kurang dari 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir setelah tanggal 7 April 1959), dan menduduki jabatan fungsional ahli pertama dan jabatan  fungsional ahli muda, dan jabatan  fungsional penyelia, yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan ditetapkan 60 (enam puluh) tahun maka batas usia pensiunnya menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun.
4) berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir sebelum tanggal 7 April 1959) dan menduduki jabatan  fungsional ahli pertama dan jabatan fungsional ahli muda, dan jabatan fungsional penyelia yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun maka batas usia pensiunnya tetap 60 (enam pufuh) tahun.
e. PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil lahir pada bulan April 1957 dan seterusnya serta menduduki jabatan fungsional ahli utama yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun, batas usia pensiunnya menjadi 65 (enam puluh lima) tahun.

3. Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d angka 1) dan angka 3) telah mencapai batas usia pensiun 60 (enam puluh) atau 58 (lima puluh delapan) tahun, agar segera menyampaikan usul pemberhentian dan pemberian pensiun kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

4. Dalam hal terdapat PNS yang menduduki jabatan fungsional jenjang utama yang sudah ditetapkan keputusan pemberhentian dan pensiunnya karena mencapai BUP 60 tahun yang seharusnya ditetapkan menjadi 65 tahun, tetapi tidak bersedia lagi melaksanakan tugas maka keputusan pemberhentian dan pemberian kenaikan pangkat pengabdiannya yang sudah ditetapkan tetap berlaku.

5. PNS yang tidak bersedia lagi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis bermaterai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

6. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Perka BKN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian Inpassing dan Pengangkatan Jabatan Fungsional

Melalui website resmi BKN, diberitahukan terkait tata cara penyesuaian/inpassing, pelaksanaan uji kompetensi, dan penetapan kebutuhan jabatan fungsional analisis kepegawaian, auditor kepegawaian dan assesor sumber daya manusia aparatur. Hal ini tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2017.
Sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional (Jabfung) Kepegawaian yang terdiri dari Analis Kepegawaian; Auditor Kepegawaian; dan Assessor SDM Aparatur, BKN resmi terbitkan Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan ketiga Jabfung Kepegawaian tersebut.

Perka BKN 12/2017 telah mengakomodir ketentuan mulai dari syarat/kualifikasi pengangkatan, tata cara/pelaksanaan uji kompetensi hingga mekanisme pelaksanaan bagi PNS yang diusulkan inpassing ke dalam 3 (tiga) Jabfung Kepegawaian.

Perka BKN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian Inpassing dan Pengangkatan Jabatan Fungsional

>> Download Perka BKN Nomor 12 Tahun 2017 Disini

Perka BKN Nomor 12 Tahun 2017 


Sejak PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional melalui inpassing diterbitkan, BKN sudah menghimbau agar Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) seluruh instansi wajib menghitung kebutuhan Jabfung di instansinya sebelum mengusulkan daftar nominatif PNS yang akan diikutsertakan dengan memperhatikan keempat kategori PNS yang memenuhi kualifikasi ikut inpassing sbb:

1. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan Assessor SDM Aparatur yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.
2. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan Assessor SDM Aparatur dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
3. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Tetapi bagi PNS yang sudah diberhentikan dari jabatan fungsional karena tidak dapat memenuhi angka kredit tidak dapat mengikuti pengangkatan ke dalam jabatan fungsional melalui inpassing;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian anatara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional yang akan diduduki.

Sesuai dengan PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2016 instansi pembina jabatan fungsional bertanggung jawab menghitung komposisi kebutuhan jabatan fungsional yang diusulkan PPK dengan berorientasi pada kebutuhan formasi. Jika usulan yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan dalam formasi akan dikembalikan kepada PPK.

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian, Aswin Eka Adhi, Kamis (24/8/2017) menyampaikan bahwa direncanakan pada 4 September 2017 mendatang Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan melaksanakan Sosialisasi Perka BKN Nomor 12 Tahun 2017 kepada seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Provinsi bertempat di Kantor Pusat BKN Jakarta. Aswin berharap seluruh undangan dapat hadir dalam acara tersebut agar lebih memahami terkait tata cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kepegawaian. Pelaksanaan kebijakan inpassing ini dilakukan sejak PermenpanRB 26/2016 diberlakukan Desember 2016 hingga 31 Desember 2018 mendatang.
Lebih lanjut Silahkan Perka BKN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian Inpassing dan Pengangkatan Jabatan Fungsional Disini
sumber : http://www.bkn.go.id/berita/bkn-terbitkan-perka-bkn-inpassing-jabatan-fungsional-kepegawaian

PP Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan PP Nomor 74 Tahun 2008

Perlu Bapak/Ibu ketahui bahwa PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru telah dilakukan perubahan. Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2017. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Gurrr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49411 diubah sebagai berikut:
PP Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan PP Nomor 74 Tahun 2008
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
3. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru.
4. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.
5. Gaji adalah hak yang diterima oleh Guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
7. Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Guru untuk mengembangkan profesionalitas Guru.
8. Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama adalah perjanjian tertulis antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau diangkat oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan telah bertugas untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus serta tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat.
10. Guru Dalam Jabatan adalah Guru pegawai negeri sipil dan Guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.
11. Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian Kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama Guru karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selengkapnya mengenai penjelasan PP Nomor 19 tahun 2017 silahkan downlaod melalui link berikut :

>>PP Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan PP nomor 74 Tahun 2008.pdf <<

Ini Syarat Pengajuan inpassing Guru Tahun 2017 (Update)

Syarat Pengajuan inpassing Guru Tahun 2017 – Inpassing adalah proses penyetaraan kepangkatan, golongan, dan jabatan fungsional guru Non PNS dengan kepangkatan, golongan, dan jabatan guru PNS. 

Permendikbud Nomor 12 Tahun 2016 sendiri berisi Syarat pengajuan Inpassing tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.

Ini Syarat Pengajuan inpassing Guru Tahun 2017 (Update)


Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pemberian Kesetaraan adalah pengakuan terhadap kualifikasi akademik, masa kerja, dan sertifikat pendidik yang dimiliki guru bukan pegawai negeri sipil yang diformulasikan dengan menggunakan angka kredit, jabatan, dan pangkat yang setara dengan angka kredit, jabatan, dan pangkat pada jabatan fungsional guru pegawai negeri sipil.

Persyaratan Pengajuan Inpassing Guru Tahun 2017


Tujuan Inpassing adalah
1. Menetapkan Inpassing atau kesetaraan jabatan dan pangkat GBPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku/
2. Akan menjadi acuan/rujukan bagi guru, pengelola pendidikan, penyelenggara pendidikan, tim penilai, maupun pihak lain yang mempunyai kepentingan dan kewenangan dalam melaksanakan pengusulan dan pemrosesan penetapan angka kredit GBPNS
3. Menjadi acuan/rujukan bagi GBPNS untuk memenuhi kewajiban dan haknya terkait dengan pemberian tunjangan profesi
Download Syarat Pengajuan Inpassing Guru Tahun 2017 Sesuai Permendikbud

Syarat Pengajuan inpassing Guru Tahun 2017 (Update) :

 

Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Tahun 2017

Berikut ini kami share Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Tahun 2017. Ini merupakan peraturan yang sesuai dengan  Kepmenpan 84/1993 dan yang terbaru Permeneg Pan RB no 16 tahun 2009.
Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Tahun 2017

Mekanisme Pemberkasan, Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru


A. Persyaratan DUPAK
A. Persyaratan DUPAK
Pengajuan berkas usul penilaian dan penetepan angka kredit sebanyak satu set terdiri atas :
1. PAK terakhir (disertakan pula penyesuaian PAK, jika ada menurut Permendikbud nomor 13 tahun 2016)
2. Keputusan kenaikan pangkat terakhir
3. Penilaian prestasi Kerja Pegawai (PPKP) 1 (satu) tahun terakhir
4. KARPEG atau Konversi NIP
5. Ijazah pendidikan terakhir yang belum pernah diajukan penilaian angka kreditnya dilengkapi dengan surat izin belajar, bagi yang tugas belajar dilengkapi dengan :
a. SK Pembagian tugas mengajar
b. SK Pembebasan sementara dari jabatan fungsional guru
c. SK pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional guru
6. SK Pembagian tugas mengajar
7. Surat laporan hasil penilaian angka kredit yang ditandatangani oleh Sekretaris Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di Jakarta, bila ada 
Pengiriman usul kenaikan pangkat/jabatan dilakukan secara kolektif dengan disertai kelengkapan administrasi, yaitu:
1)  asli penetapan  angka kredit;
2)  fotokopi ijazah terakhir;
3)  fotokopi Karpeg;
4)  fotokopi konver~ NIP
5)  asli atau salinan keputusan pengangkatan dalamjabatan guru sesuai angka kredit terakhir
6)  salinan atau fotokopi keputusan dalam pangkat golongan ruang terakhir dan
7)  asli atau fotokopi S<P/ PPKdalam 2 (dua) tahun terakhir.
f.   Penetapan keputusan kenaikan pangkat dilaksanakan sebagai berikut.

1) Kepala BKN/kepala  kantor regional  BKN akan memberikan pertimbangan  teknis kenaikan pangkat setelah menerima penetapan angka kredit serta kelengkapan berkas bagi guru yang bersangkutan.
2) Tanggal mulai berlakunya kenaikan pangkat adalah tanggal terdekat dengan periode  kenaikan pangkat setelah diterimanya  PAKoleh BKN/kantor  regional BKN.

Selengkapnya download Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Tahun 2017 di sini :