Pedoman Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-89 Tahun 2017

Dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-89 Tahun 2017, diwajibkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (KL), Gubernur, Bupati, Walikota, dan seluruh pemangku kepentingan kepemudaan, agar dalam melaksanakan peringatan Hari Sumpah Pemuda berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

 

1. Melaksanakan Upacara bendera di instansi masing-masing pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 atau hari kerja sebelum/sesudahnya
2. Melibatkan Organisasi Kepemudaan, Pramuka, Satuan Pendidikan baik Umum maupun keagamaan dan unsur kepemudaan lainnya
3, Menggunakan logo, tema, tagline, dan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga yang dapat diunduh melalui website www.kemenpora.go.id (terlampir)
4. Pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda, diserahkan sepenuhnya kepada K/L dan Pemerintah Daearah sesuai situasi dan kondisi setempat
5. Menjadikan bulan Oktober sebagai bulan Pemuda yang berisikan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada penumbuhkembangan semangat persatuan dan kesatuan
Berikut Link Download Berkas
Surat Edaran Menpora
Link Download Berkas Surat
Edaran Mendikbud untuk Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-89
dilingkungan Kemendikbud.
1.
Surat Edaran tentang Pedoman Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemudake-89

3. Logo
Peringatan HSP ke-89

Demikian, semoga Pedoman Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-89 Tahun 2017 dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian.

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018

Download Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 Disini [Download File]

Meski
Tahun 2018 masih jauh, Pemerintah melalui Keputusan Bersama Menteri
Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018.

Keputusan 3 Menteri ini
tertuang dalam SKB 3 Menteri nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017,
Nomor:01/Skb/Menpan-Rb/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti
Bersama Tahun 2018.

Keputusan
Bersama itu ditandatangani oleh Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim
Saifuddin, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri, dan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman
Abnur.
Dalam
keputusan bersama itu ditetapkan, jumlah Hari Libur Nasional dan Cuti
Bersama tahun 2018 sebanyak 21 hari, dengan rincian Hari Libur Nasional
sebanyak 16 hari, dan cuti bersama sebanyak 5 hari untuk Hari Raya Idul
Fitri 1439 Hijriah dan Hari Raya Natal.
Nah,
dalam dunia pendidikan, penetapan hari libur nasional dan cuti bersama
ini amat penting, karena terkait dengan pembelajaran yang sudah sejalan
dengan kalender pendidikan. 

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018

Download Surat Keputusan Bersama 3 Menteri nomor 707 Tahun
2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor:01/Skb/Menpan-Rb/09/2017 tentang Hari
Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 disini :

Download File

Pedoman Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017

Setiap tanggal 1 Oktober, negara Indonesia memperingari hari Kesaktian Pancasila. Ada peristiwa penting di balik peringatan ini.
Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, setiap tanggal 1 Oktober setiap instansi melaksanakan upacara bendera. Adapun untuk tahun 2017 ini, Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila diselenggarakan secara nasional dengan tema “Kerja Bersama Berlandaskan Pancasila Mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur” yang dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Jalan Raya Pondok Gee, Jakarta Timur dengan Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia.
Pedoman Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017
Pedoman Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017 dapat diunduh disini [Download File]

Pedoman Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017 

A. Pedoman Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017 di Kementerian-Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Kejaksaan Agung, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Serta Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri. Urutan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017 Di Kementerian-Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Kejaksaan Agung, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Serta Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri
1. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara, dipimpin oleh Komandan Upacara
2. Laporan Komandan Upacara, upacara siap
3. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara
4. Pembacaan Teks Pancasila
5. Pembacaan Naskah Pembukaan Undang-undang Dasar 1945
6. Pembacaan Naskah Ikrar
7. Pembacaan Naskah Doa
8. Andhika Bayangkari
9. Laporan Komandan Upacara, upacara selesai
10. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara
11. Upacara selesai
B. Pedoman Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017 di Kampus, Sekolah Negeri, dan Swasta. Urutan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017 di Kampus, Sekolah Negeri, dan Swasta

1. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara, dipimpin oleh Komandan Upacara
2. Laporan Komandan Upacara, upacara siap
3. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara
4. Pembacaan Teks Pancasila
5. Pembacaan Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
6. Pembacaan Naskah Ikrar
7. Pembacaan Naskah Doa
8. Andhika Bayangkari
9. Laporan Komandan Upacara, upacara selesai
10. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara
11. Upacara selesai.
Catatan: Pimpinan pelaksanaan penyelenggaraan diserahkan kepada Kepala Sekolah, atau Rektor berdasarkan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Keterangan:
– Tanggal 30 September 2017 – Bendera berkibar setengah tiang
– Tanggal 1 Oktober 2017 pukul 06.00 WIB – Bendera berkibar satu tiang penuh

Untuk Pedoman Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017 versi full pdf silahkan download di bawah ini :
Demikian, semoga pedoman ini bermanfaat bagi Bapak/Ibu sekalian.

Ingat ! Sekolah Dilarang Lakukan Tes Baca Tulis untuk Masuk SD

Tahun Pelajaran 2017/2018 dua minggu lagi akan dilaksanakan secara serentak di Indonesia. Di minggu ini pula pendaftaran sekolah-sekolah sudah mulai dilaksanakan. Memasuki tahun ajaran baru yang akan datang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melarang sekolah untuk melakukan tes baca untuk masuk Sekolah Dasar (SD).”Untuk masuk SD tidak boleh ada seleksi seperti baca tulis,” ujar Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud, Wowon Hidayat, di Jakarta, Selasa (4/7/2017) melalui okezone.com.

Ingat ! Sekolah Dilarang Lakukan Tes Baca Tulis untuk Masuk SD
ilustrasi

Adapun syarat untuk masuk SD tidaklah dipersulit, cukup umur dan lokasi sekolah dekat dengan rumah. Selain itu, untuk masuk SD tidak mensyaratkan ijazah TK. Usia untuk masuk SD yakni minimal tujuh tahun.

“Sekolah wajib menerima anak yang masuk SD, asalkan syarat cukup umur dan dekat dari rumah terpenuhi,” tambah dia.

Wowon sudah mengirimkan surat edaran kepada sekolah agar tidak melakukan seleksi untuk masuk SD. Selain itu, dia juga meminta agar dinas pendidikan juga memberikan teguran kepada sekolah yang menerapkan seleksi untuk masuk SD.

Penerimaan siswa baru, lanjut dia, sudah diatur dalam Permendikbud 17/2017.

>> DOWNLOAD PERMENDIKBUD NO 17 TAHUN 2017 TENTANG PPDB DISINI”Dengan adanya Permendikbud ini, keluhan orang tua yang anaknya tidak diterima SD seharusnya tidak ada lagi. Jangan kumpul di satu tempat, supaya nanti semua sekolah kualitasnya sama bagusnya,” ujarnya.

Dia juga meminta orang tua tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah favorit yang jaraknya jauh dari rumah, melainkan sekolahkan di sekolah yang terdekat saja, meskipun sarana dan prasarananya masih kurang.

Menurut Wowon, perlahan-lahan sekolah yang dekat dari rumah anak akan memperbaiki sarana prasarananya.

“Orang tua tidak perlu menyekolahkan anaknya jauh-jauh,” katanya.

Adm/Aplikasi Pendukung PPDB 2017/2018 :
sumber : news.okezone.com

Mendikbud : Sekolah Lima Hari Bukan Dibatalkan Tapi Diperkuat

Sekolah-id.com – Mendikbud Muhadjir Effendy secara tegas menyatakan bahwa program “Lima Hari Sekolah”  dengan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) tidak dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo. Akan tetapi diperkuat dari peraturan menteri menjadi peraturan presiden.

“Arahan Presiden, peraturan terkait PPK akan ditata ulang. Permendikbud akan diperkuat menjadi perpres dan Kemendikbud akan menjadi leading sector dalam penyusunannya,” kata Muhadjir dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (21/6) melalui Republika.co.id.
Menurutnya Permendikbud tentang Hari Sekolah yang telah diterbitkan, yakni nomor 23 tahun 2017 akan tetap berlaku menunggu terbitnya perpres tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Penerbitan perpres tentang PPK akan melibatkan lintas kementerian dan lembaga terkait serta ormas-ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. 
Mendikbud : Sekolah Lima Hari Bukan Dibatalkan tapi Diperkuat
Agar respon masyarakat kembali membaik, perlu adanya tindakan komprehensif dalam penerbitkan perpres nanti, yakni dalam mekanisme PPK. Isi perpres bisa jadi akan berbeda dari Permendikbud yang ada saat ini, melihat perkembangan dalam pembahasan. 
Selama belum dicabut, Permendikbud tentang hari sekolah masih berlaku. Terkait pembahasan penyusunan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk
pelaksanaan (juklak) yang sedang berjalan akan dilakukan sinkronisasi
dan harmonisasi dengan peraturan yang sedang disusun. (Staf Ahli Mendikbud bidang Regulasi Chatarina Mulia Girsan)

“Tentu kami akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait dalam setiap penyusunan rancangannya. Uji publik juga akan kita lakukan dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat,” kata Chatarina.

Menurutnya, Penguatan Pendidikan Karakter merupakan amanat Nawa Cita yang bertujuan menyiapkan generasi emas 2045. Lima nilai karakter utama yang menjadi target penguatan adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. 

Setidaknya terdapat 8.000 sekolah yang telah mendapatkan pelatihan penerapan praktik PPK dari Kemendikbud sejak 2016.

Penerapan PPK diharapkan mendorong sekolah menjadi tempat yang menyenangkan bagi siswa untuk belajar dan mengembangkan diri. Pengoptimalan beraneka sumber-sumber belajar menjadi salah satu pokok penting penerapan PPK. Siswa tidak harus belajar di dalam kelas tapi dapat belajar di luar kelas maupun di luar sekolah, tambahnya
sumber : republika.co.id

Pada PP Nomor 19 Tahun 2017, Kepala Sekolah “Tidak Perlu Mengajar” dan Beban Kerja Guru Max 40 Jam

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2017 sebagai perubahan atas PP nomor 74 tahun 2008 dijelaskan terkait perubahan fundamental aturan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Dengan diberlakukannya aturan baru ini ada beberapa perubahan yang mendasar terkait kebijkan-kebijakan yang ada dalam PP sebelum dilakukan perubahan.
Apa saja perubahan yang mendasar pada PP nomor 19 tahun 2017 atas PP nomor 74 tahun 2008?
1. Terkait Beban Kerja Guru PNS minimal 24 jam maksimal 40 Jam
2. Terkait Tugas pokok dan Fungsi Kepala Sekolah tidak Perlu mengajar
3. Dalam hal Guru diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan, akan diberikan tunjangan profesi pengawas satuan pendidikan dan tidak diberikan Tunjangan Profesi. Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
Pada PP Nomor 19 Tahun 2017, Kepala Sekolah "Tidak Perlu Mengajar" dan Beban Kerja Guru Max 40 Jam

Poin Penting pada PP nomor 19 Tahun 2017

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansetelah Guru yang bersangkutan bertugas padasatuan pendidikan paling singkat selama 4(empat) tahun, kecuali Guru yang bertugas di Daerah Khusus.

Pasal 66
  • (l) Bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkatsampai dengan akhir tahun 2015 dan sudahmemiliki kualilikasi akademik S-l/D-IV tetapibelum memperoleh Sertilikat Pendidik dapatmemperoleh Sertifrkat Pendidik melaluipendidikan profesi Guru.
  • (2) Pendidikan profesi Guru sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Pemerintah Pusat,  Pemerintah Daerah,dan/atau satuan pendidikan yangdiselenggarakan oleh Masyarakat.
  • (3) Ketentuan mengenai tata cara memperolehSertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan PeraturanMenteri.

Lebih lanjut silahkan download PP Nomo 19 Tahun 2017 di sini :

PP nomor 19 Tahun 2017.pdf

Penting !! Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H

Terkait himbauan ini tertuan dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2/M.KT.02/2017 tertanggal 30 Mei 2017. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik berkaitan dengan pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 H, dengan ini kami sampaikan agar setiap instansi Pemerintah memperhatikan hal hal berikut :
1. Mengingat pasal 333 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengamanatkan bahwa cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan maka dihimbau kepada para pimpinan Instansi Pemerintah untuk tidak memerikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama kepada Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI di lingkungan Instansi Pemerintah masing-masing.
Penting !! Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H
2. Bagi Aparatur Sipil Negara, TNI, dan POLRI yang pada cuti bersama, karena tuganya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya Pegawai Rumah Sakit, Petugas Imigrasi, Bea Cukai, Lembaga Permasyarakan, dan lain-lain, sehingga tidak dapat melaksanakan cuti bersama, dapat diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti bersama tersebut sebagaimana pasal 333 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Managemen Pegawai Negeri Sipil.
Lebih lanjut mengenai penjelasan lain, silahkan download surat edaran di sini :
  • Download Surat Edaran Menpan-RB Terkait Cuti Tahunan

Surat Edaran Menpan Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI Pada Bulan Ramadhan

Terkait dengan datangnya bulan Suci Ramadhan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI menerbitkan surat edaran Nomor B/19/M.MT.02/2017 tentang Surat Edaran Menpan Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI Pada Bulan Ramadhan tertanggal 16 Mei 2017.
Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah puasa pada bulan ramadhan, maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan ramadhan.
Surat Edaran Menpan Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI Pada Bulan Ramadhan
Surat edaran ini berdasar pada surat edaran Menpan RB nomor 20 tahun 2017, adapun penggolongan jam kerja yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Bagi instansi Pemerintah dengan 5 hari kerja diberlakukan jam kerja dengan ketentuan terlampir
2. Bagi instansi Pemerintah dengan 6 hari kerja diberlakukan jam kerja dengan ketentuan terlampir
Jumlah jam kerja efektif bagi instansi Pemerintah Pusat dan Derah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,50 jam per minggu.

Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.

Surat Edaran Menpan Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI Pada Bulan Ramadhan

Selengkapnya download Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI Pada Bulan Ramadhan di sini :

–>>> Download Penetapan Jam Kerja ASN TNI POLRI Pada Bulan Ramadhan

Syarat Kenaikan Pangkat PNS Tahun 2017 Update

Syarat Kenaikan Pangkat PNS Tahun 2017 Update – Kenaikan pangkat bagi PNS secara umum dapat dibagi menjadi 5 (lima) jenis yaitu :
1. Kenaikan Pangkat Pilihan
2. Kenaikan Pangkat Reguler
3. Kenaikan Pangkat Anumerta
4. Kenaikan Pangkat Pengabdian
5. Kenaikan Pangkat Prajurit Wajib
Syarat Kenaikan Pangkat PNS Tahun 2017 PDF

Syarat Kenaikan Pangkat PNS

Evaluasi Kenaikan Pangkat April 2017
Disampaikan bahwa jumlah usul Kenaikan Pangkat PNS Provinsi Jawa Tengah Periode 1 April 2017 adalah sejumlah 3118 orang, dan setelah penelitian berkas yang memenuhi syarat untuk diteruskan ke BKN sejumlah 2340 orang dan sampai dengan hari ini telah terealisasi sejumlah 1975 orang (84 %), sisa sebanyak 365 orang masih proses di BKN.

Jika melihat capaian selesainya SK KP periode April 2017 di atas, mungkin Bapak/Ibu sekalian merasa periode ini lebih lama jadinya dari periode sebelum-sebelumnya yang mana pada saat rakor biasanya sudah jadi lebih dari 95 % sedangkan saat ini baru selesai sebesar 84 %, maka dari itu di kesempatan yang tepat ini marilah kita saling berdiskusi terkait masalah-masalah yang terjadi untuk perbaikan periode berikutnya.

Proses Kenaikan Pangkat Oktober 2017

Proses Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2017 direncanakan akan dilaksanakan melalui beberapa tahap kegiatan, diawali dengan Rakor pada hari ini tanggal 26 April 2017, pengusulan melalui E-KP pada simpeg.bkd.jatengprov.go.id dilanjutkan pengusulan secara terpadu dan terjadwal pada tanggal 15-19 Mei 2017 di Hotel Grand Wahid Salatiga. Oleh karena itu kami mohon kerjasamanya agar proses Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2017 dapat dilaksanakan tepat waktu.

Selengkapnya silahkan download Syarat Kenaikan Pangkat PNS Tahun 2017 PDF di sini :

Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2017

Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2017 – Pemilihan kepala sekolah/madrasah berprestasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu bentuk penghargaan dari pemerintah bagi kepala sekolah/madrasah yang memiliki prestasi tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan di daerahnya. Melalui penghargaan tersebut diharapkan dapat lebih memotivasi dan meningkatkan profesionalisme kepala sekolah/madrasah yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2017

Tema pemilihan kepala sekolah/madrasah berprestasi tingkat nasional tahun 2017 adalah “KEPALA SEKOLAH MULIA KARENA KARYA”. Subtema kegiatan ini adalah: (1) Membangun Budaya Literasi di Satuan Pendidikan, (2) Meningkatkan Profesionalitas Kepala Sekolah/Madrasah Melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Dan Penguatan Kepemimpinan Pembelajaran Abad 21, (3) Optimalisasi Peran Tripusat Pendidikan (Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat) Dalam Penguatan Pendidikan Karakter, dan (4) Inovasi dan Integritas Tata Kelola Satuan Pendidikan.
Pedoman ini diterbitkan untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pihak terkait pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional.
Tema pemilihan kepala sekolah/madrasah berprestasi adalah: Kepala Sekolah Mulia karena Karya. Sub-tema:
1) Membangun Budaya Literasi di Satuan Pendidikan,
2) Meningkatkan Profesionalitas Kepala Sekolah/Madrasah Melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan Penguatan Kepemimpinan Pembelajaran Abad 21,
3) Mengoptimalisasi Peran Tripusat Pendidikan (Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat) dalam Penguatan Pendidikan Karakter, dan
4) Inovasi dan Integritas Tata Kelola.
Lebih lanjut silahkan download Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestrasi Tahun 2017 di sini :