Bentuk Layanan Pendidikan untuk Anak TKI Di Sabah, Malaysia

Posted on

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Demikian pula bagi anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, mereka berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan dari pemerintah sehingga tujuan pendidikan Indonesia dapat tercapai.

Pemenuhan layanan pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun untuk anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Sabah, Malaysia masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen GTK Kemendikbud), Anas M. Adam mengungkapkan, dari total 53.687 anak TKI berusia 1-18 tahun, yang baru terlayani pendidikan di Sabah Malaysia hanya sebanyak 24.856 anak. Mereka mendapat layanan pendidikan di tiga lembaga pendidikan, yaitu Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Community Learning Center Sekolah Dasar (CLC SD), dan Pusat Belajar (PB) Humana.

Para anak-anak ini adalah anak TKI yang bekerja di ladang-ladang kelapa sawit. Penyebarannya, sebanyak 927 siswa di satu lembaga (Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), 8.122 siswa di 69 lembaga Community Learning Center Sekolah Dasar (CLC SD), 3.224 siswa di 140 CLC Sekolah Menengah Atas, dan 12.583 siswa di 134 Pusat Belajar (PB) Humana. Data ini bersumber dari Data Kemendikbud per September 2015.
wimaogawa.blogspot.com
SIKK merupakan sekolah formal yang diselenggarakan pemerintah Indonesia. Di sekolah ini, para anak TKI mendapatkan kurikulum, pengajaran, evaluasi yang mengikuti sistem Indonesia. Sedangkan, CLC merupakan pusat kegiatan belajar yang dikelola oleh SIKK. PB Humana adalah pusat belajar yang bersifat non formal dengan kurikulum perpaduan Malaysia dengan Indonesia, dan difasilitasi oleh perusahan tempat pusat belajar tersebur berada, dan orang tua siswa. Pendidik yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.

Atase Pendidikan dan Kebudayaan untuk Indonesia di Kuala Lumpur, Ari Purbayanto menjelaskan,  pengelolaan CLC berada di bawah koordinasi SIKK. “Terdapat koordinator penghubung CLC yang rutin untuk mengawasi, mengontrol kegiatan pengajaran, membina layanan pendidikan di CLC. Kami menunjuk koordinator penghubung CLC, dialah yang melakukan pengecekan apakah para guru mengajar dengan bagus,” jelasnya. Di sini, kata Ari, koordinator CLC membantu bersama dengan para kepala sekolah, dan berkoordinasi dengan kepala sekolah SIKK.

Dari ketiga jenis layanan pendidikan untuk anak TKI, Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Anas M. Adam mengatakan akan mencarikan alternatif solusi bagi persebaran anak TKI yang masih terpencar-pencar. “Kita ada sekitar empat distrik sebagai lokasi penempatan guru dengan tambahan Distrik Tawau. Persoalannya, banyak anak TKI yang terpencar-pencar padahal ladang itu luas, seringkali akses yang ditempuh siswa itu jauh,” ujarnya.

Sehingga, ke depan, lanjut Anas, Kemendikbud akan mencarikan alternatif solusi untuk melayani pendidikan bagi anak-anak TKI yang terpencar. “Mungkin dengan guru kunjung dengan jadwal tertentu, atau model pendudikan kejar paket A atau B dengan materi disesuaikan dengan kemampusn soft skill anak tersebut,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.