Juknis Jabatan Fungsional Pustawakan dan Angka Kreditnya Berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No 11 Tahun 2015

Jabatan Fungsional Pustakawan, pertama kali diatur dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1988 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pustakawan, keputusan di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
Dalam rangka mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya tersebut, maka disusun Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Juknis Jabatan Fungsional Pustawakan dan Angka Kreditnya Berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No 11 Tahun 2015

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya berisi penjelasan rinci tentang kegiatan Pustakawan, Pembinaan karier Pustakawan, angka kredit Pustakawan, dan Tim Penilai Pustakawan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pustakawan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan
Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan.
Lebih lanjut mengenai Juknis Jabatan Fungsional Pustawakan dan Angka Kreditnya Berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No 11 Tahun 2015 silahkan download melalui link di bawah ini :

 

Download Juknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya 

Download juga : 

Demikian, semoga Juknis Jabatan Fungsional Pustawakan dan Angka Kreditnya Berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No 11 Tahun 2015 ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian.

Program Kerja Perpustakaan Sekolah SD, SMP, SMA, SMK Update

Dalam pengelolaan Perpustakaan sekolah tentu harus berdasar pada program kerja yang telah dibuat. Program kerja yang dimaksud antara lain program kerja harian, mingguan, dan juga bulanan. Nah, pada postingan kali ini admin akan membahas contoh Program Kerja Perpustakaan Sekolah SD, SMP, SMA, SMK yang dapat dijadikan pedoman di sekolah-sekolah Bapak/Ibu sekalian.
Program Kerja Perpustakaan Sekolah SD, SMP, SMA, SMK Update
Berikut ini beberapa program kerja perpustakaan :
1. Setiap istirahat siswa mengunjungi perpustakaan
2. Pagi sebelum KBM berjalan siswa diharapkan pagi membaca di perpustakaan kurang lebih 10 menit maupun lebih
3. Satu minggu satu kali diadakan sosialisasi mengenai perkembangan perpust maupun pengumuman mengenai perlombaan di perpustakaan
4. Satu minggu sekali diadakan mading yang menyusun warga sekolah dari siswa,pendidik maupun tenaga kependidikan
5. Penyiangan bahan pustaka mingguan
6. Nonton pemutaran kegiatan siswa diperpustakaan maupun film dokumenter kegiatan,film sejarah jadwal disesuaikan
7. Rapat petugas perpustakawan
8. Diadakan membaca bersama dengan Perpusda menggunakan sarana Perpstakaan Keliling yang diikuti warga sekolah
9. Diadakan lomba kerajinan membaca di perpustakaan dan lomba karya mading dalam rangka promosi perpustakaan
10. Diadakan penyiangan buku satu bulan satu kali

Selengkapnya silahkan download Program Kerja Perpustakaan Sekolah SD, SMP, SMA, SMK Update melalui tautan berikut :

Demikian share Program Kerja Perpustakaan Sekolah SD, SMP, SMA, SMK Update, semoga bermanfaat.

Aplikasi Cetak Kartu Anggota Perpustakaan Format Baru Siap Cetak

Aplikasi Cetak Kartu Anggota Perpustakaan Format Baru Siap Cetak – Memang sudah banyak blog yang membahas Aplikasi Cetak Kartu Anggota Perpustakaan, namun tidak ada salahnya jika admin membagikan aplikasi ini karena aplikasi cetak anggota perpus ini berbeda dari versi-versi sebelumnya.
Contoh kartu anggota perpustakaan ini dapat digunakan untuk semua jenjang, baik SD, SMP, SMA ataupun SMP. Kartu perpustakaan menggunakan excel yang admin bagikan ini memiliki banyak fitur. Pada
halaman awal aplikasi memuat 3 menu utama, yakni menu input data
master, input data siswa, dan cetak kartu. Pada menu data master ini
Anda bisa mengisi nama sekolah beserta alamat sekolah secara lengkap.

Untuk
input data siswa memuat nama siswa, kelas dan NIS, sedangkan pada menu
cetak dapat memuat banyak kartu siap print, jadi lebih simple dan mudah.

Aplikasi Cetak Kartu Anggota Perpustakaan Format Baru Siap Cetak

Aplikasi Cetak Kartu Anggota Perpustakaan Format Baru Siap Cetak
Bagaimana? Aplikasi Katu Perpustakaan Sekolag Gratis? Silahkan download aplikasi pembuatan kartu anggota perpustakaan melalui tautan berikut ini :
Nah, selanjutnya Bapak/Ibu dapat mendownload administrasi pendukung / Aplikasi lain melalui tautan berikut :
Sekian sharing seputar Aplikasi Cetak Kartu Anggota Perpustakaan Format Baru Siap Cetak, semoga bermanfaat.

Aplikasi Peminjaman Buku Perpustakaan Terupdate

Aplikasi Peminjaman Buku Perpustakaan Terupdate – Sekolah yang memiliki Perpustakaan perlu dikelola dengan baik agar buku yang tertata di dalamnya dapat lebih terawat. Untuk itu seorang pustakawan selain menggunakan cara manual, dapat pula menggunakan aplikasi peminjaman buku perpustakaan agar dapat lebih efisien dalam pengelolaan.

Selain untuk pengelolaan buku, aplikasi pengelolaan perpustakaan ini juga digunakan untuk pendataan semua buku yang ada di perpstakaan, termasuk jumlah beserta judul-judulnya.

Dalam aplikasi peminjaman buku ini terdapat beberapa menu, yakni :

1. Pengaturan
2. Input Data Buku
3. Input Nama Anggota
4. Jurnam Peminjaman
5. Buku Tabel
6. Simpan dan Keluar
7. Cetka Buku
8. Cetak Pelanggan
9. Cetak Jurnal
Aplikasi Peminjaman Buku Perpustakaan Terupdate

Selengkapnya silahkan unduh Aplikasi Peminjaman Buku Perpustakaan Terupdate di sini :

Aplikasi / File / Adm Terkait :

Demikian share Aplikasi Peminjaman Buku Perpustakaan Terupdate, semoga bermanfaat.

Contoh Program Kerja Perpustakaan SD Lengkap dari Program Harian, Mingguan dan Bulanan

Contoh Program Kerja Perpustakaan SD Lengkap dari Program Harian, Mingguan dan Bulanan bisa Bapak/Ibu gunakan sebagai referensi dalam pengelolaan program Perpustakaan tingkat sekolah dasar (SD). Program kerja ini dibuat dengan maksud agar minat baca peserta didik dapat meningkat sehingga wawasan siswa akan bertambah.

Dalam program kerja yang admin bagikan ini memuat 3 jenis program kerja, yakni :
– Program kerja harian
– Program Kerja Mingguan
– Program Kerja Bulanan
Contoh Program Kerja Perpustakaan SD Lengkap dari Program Harian, Mingguan dan Bulanan

Beberapa jenis kegiatan yang terdapat dalam Program Kerja Perpustakaan :
1. Setiap istirahat siswa mengunjungi perpustakaan
2. Pagi sebelum KBM berjalan siswa diharapkan pagi membaca di perpustakaan kurang lebih 10 menit maupun lebih
3. Satu minggu satu kali diadakan sosialisasi mengenai perkembangan perpust maupun pengumuman mengenai perlombaan di perpustakaan
4. Satu minggu sekali diadakan mading yang menyusun warga sekolah dari siswa,pendidik maupun tenaga kependidikan
5. Penyiangan bahan pustaka mingguan
6. Nonton pemutaran kegiatan siswa diperpustakaan maupun film dokumenter kegiatan,film sejarah jadwal disesuaikan
7. Rapat petugas perpustakawan
8. Diadakan membaca bersama dengan Perpusda menggunakan sarana Perpstakaan Keliling yang diikuti warga sekolah
9. Diadakan lomba kerajinan membaca di perpustakaan dan lomba karya mading dalam rangka promosi perpustakaan
10. Diadakan penyiangan buku satu bulan satu kali
11. Penyerahan laporan bulanan kepada kepala perpustakaan dan kepala sekolah oleh pustakawan
12. Penyiangan bahan pustaka mingguan

Download Contoh Program Kerja Perpustakaan SD Lengkap dari Program Harian, Mingguan dan Bulanan

Sekian share Contoh Program Kerja Perpustakaan SD Lengkap dari Program Harian, Mingguan dan Bulanan, semoga bermanfaat.

Juknis Pembangunan Perpustakaan Madrasah Untuk MI/MTs/MA Tahun 2016

Banyaknya madrasah yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya perpustakaan yang memenuhi standard kualifikasi minimal. Keadaan ini tentu memberi kontribusi belum optimalnya mutu pendidikan madrasah di Indonesia. Diantaranya semangat baca yang rendah dikalangan siswa, ketersediaan koleksi buku/referensi yang terbatas sampai pada rendahnya minat guru dan siswa untuk melakukan penelitian (riset). Oleh karenanya perpustakaan madrasah harus dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan layanan yang berkualitas.

Hasil kajian mengenai perpustakaan madrasah disimpulkan bahwa: (1) Masih banyak madrasah yang belum memiliki perpustakaan; (2) Perpustakaan madrasah belum memberikan layanan yang baik, kurang membantu proses belajar mengajar, dan sering berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku belaka; (3) Keberadaan perpustakaan madrasah belum terintegrasi dengan kegiatan belajar mengajar; (4) Keberadaan dan kegiatan perpustakaan madrasah sangat bergantung pada sikap kepala madrasah sebagai pemegang kebijakan dalam segala hal; (5) Belum memiliki pustakawan (tenaga pengelola tetap); (6) Koleksi perpustakaan madrasah umumnya kurang bermutu dan belum terarah sesuai dengan tujuannya; (7) Dana yang dialokasikan untuk pembinaan dan pengembangan perpustakaan sangat terbatas.
Juknis Pembangunan Perpustakaan Madrasah Untuk MI/MTs/MA Tahun 2016

Fungsi perpustakaan madrasah adalah untuk membantu siswa memperoleh prestasi yang unggul. Diantaranya mempermudah akses siswa mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi peradaban kemanusiaan dan kebudayaan dan bahan kajian serta riset yang sangat dibutuhkan. Oleh karenanya harus dikelola secara efektif dan efisien dan harus di dukung oleh seluruh civitas akademika madrasah. Pengadaan perpustakaan dengan segala macam sarana dan prasarananya tidak hanya menjadi tanggung jawab madrasah, perlu kebijakan dan program pemerintah yang mendorong agar semua madrasah di Indonesia memiliki perpustakaan yang layak dan berkualitas.
Keadaan ini tentu menjadi perhatian Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, sebagai institusi pembina pendidikan madrasah. Salah satu ikhtiar membantu madrasah dalam penyediaan perpustakaan dan sarana prasarananya adalah melalui program Bantuan Pembangunan Perpustakaan Madrasah.

Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perpustakaan Madrasah menggunakan mekanisme Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.

Baca juga : Juknis Program Rehabilitasi Ruang Kelas untuk Madrasah Tahun 2016

Baca juga : Juknis Bantuan Pengembangan Sarpras RA Tahun 2016

Unduh Juknis Pembangunan Perpustakaan Madrasah Untuk MI/MTs/MA Tahun 2016 di sini :

Download Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Download Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedangkan, hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil.
KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie. Pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.
Download Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Download Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS), yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, dalam Pasal XVII UU Nomor 2 Tahun 1946 juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa: “Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden.” Dengan demikian, pemberlakuan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht hanya terbatas pada wilayah jawa dan Madura. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang  Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1958 yang berbunyi: “Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.” Jadi, per tanggal 1 Januari 2013, KUHP tersebut sudah berlaku selama 95 (sembilan puluh lima) tahun.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diberlakukan secara nasional tidak berarti bahwa upaya untuk membuat sistem hukum pidana yang baru terhenti. Upaya melakukan pembaruan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk KUHP Nasional yang baru. Seminar Hukum Nasional I yang diadakan pada tahun 1963 telah menghasilkan berbagai resolusi yang antara lain adanya desakan untuk menyelesaikan KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sebenarnya sudah beberapa kali ada usaha perbaikan KUHP dengan pembuatan Rancangan KUHP. Rancangan tersebut antara lain:

  1. Konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1968.
  2. Konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1971.
  3. Konsep Tim Harris, Basaroeddin, dan Situmorang tahun 1981.
  4. Konsep RKUHP tahun 1981/1982 yan diketuai oleh Prof. Soedarto.
  5. Konsep RKUHP tahun 1982/1983.
  6. Konsep RKUHP tahun 1982/1983 yang mengalami perbaikan.
  7. Konsep RKUHP tahun 1982/1983 yang merupakan hasil penyempurnaan tim sampai 27 April 1987 dan disempurnakan lagi sampai pada November 1987.
  8. Konsep RKUHP tahun 1991/1992 yan diketuai oleh Prof. Marjono Reksodiputro.
Demikian share Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), semoga bermanfaat.
referensi : wikipedia