Juknis Bantuan Program Pustaka Mainan PAUD Tahun 2019

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, peningkatan akses dan kualitas PAUD secara holistik dan integratif merupakan pondasi terwujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan program prioritas yang diamanatkan Nawa Cita, khususnya Nawa Cita ke-5 “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, Nawa Cita ke-6 “meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional”, dan Nawa Cita ke-8 yaitu “melakukan revolusi karakter bangsa”.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada poin ke-empat, yakni memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif melalui penyiapan manusia berkualitas sejak dini. Senada dengan komitmen pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan bahwa pada tahun 2030, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Komitmen pemerintah berangkat dari kesadaran akan keberlanjutan suatu bangsa yang ditentukan oleh kesiapan dan kesanggupan generasi penerusnya, dan itu harus dipersiapkan sejak anak masih berusia dini. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa PAUD yang berkualitas akan sangat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya.

Layanan PAUD seyogyanya dapat memenuhi hak-hak anak khususnya hak memperoleh stimulasi pendidikan, hak bermain, dan hak memperoleh perlindungan. Sementara kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak lembaga PAUD yang belum dapat memenuhi hak-hak anak tersebut karena keterbatasan sarana yang dimilikinya.

Sebagai salah satu langkah startegis dalam mewujudkan perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan PAUD, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program Bantuan Pustaka Mainan (Toy Library) PAUD Tahun 2019 di lokasi terpilih. Program bantuan pemerintah tersebut guna memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan bermain dan stimulasi pendidikan bagi anak usia dini di lokasi tersebut. Pustaka Mainan (Toy Library) untuk membantu penyediaan sarana PAUD yang merupakan bagian dari strategi untuk mendukung peningkatan akses layanan PAUD berkualitas.

Selanjutnya untuk mewujudkan tata kelola program bantuan yang baik (good) dan bersih (clean), terbuka (transparant), dan bertanggungjawab (accountable) ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pustaka Mainan (Toy Library) PAUD Tahun 2019.

B. Tujuan Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Program Pustaka Mainan (Toy) Library Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2019

Sebagai acuan bagi Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas, Unit Pelaksana Teknis (UPT) PAUD dan Dikmas, Dinas Pendidikan setempat, Lembaga/organisasi, santuan Pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan pendayagunaan, pertanggungjawaban, supervisi, dan pengawasan bantuan Pustaka Mainan (Toy Library) PAUD Tahun 2019.

C. Indikator Keberhasilan

  1. Tersalurkannya dana bantuan secara tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran;
  2. Terlaksananya pembangunan Ruang Kelas Baru Tahun 2019;
  3. Adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sesuai ketentuan.

BANTUAN PROGRAM PUSTAKA MAINAN PAUD TAHUN 2019

A. Pengertian

Pustaka Mainan (Toy Library) PAUD adalah program layanan yang menyediakan tempat bermain serta berbagai alat mainan anak usia dini yang dapat diakses oleh anak usia dini, orangtua anak usia dini, dan/atau satuan pendidikan yang menyelenggarakan program PAUD dan membutuhkan tambahan sarana pembelajaran untuk peserta didiknya.

B. Tujuan

  1. Membantu terpenuhinya kebutuhan bermain dan stimulasi pendidikan bagi anak usia dini;
  2. Membantu orang tua anak usia dini yang membutuhkan tambahan sarana bermain untuk anaknya;
  3. Membantu terpenuhinya sarana pembelajaran pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan program PAUD dan membutuhkan tambahan sarana pembelajaran untuk peserta didiknya.
    C. Prinsip Pelaksanaan Pustaka Mainan (Toy Library)

>> Juknis Bantuan Program Pustaka Mainan PAUD Tahun 2019

Juknis PPDB Tahun 2019/2020 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 (Sistem Zonasi)

Paparan Dirjen Dikdasmen pada Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 11 Februari 2019

Prinsip & Tujuan PPDB

PPDB memiliki prinsip dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan.

Peraturan Menteri tetang PPDB bertujuan untuk:

  1. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
  2. digunakan sebagai pedoman bagi:
    a. kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis
    pelaksanaan PPDB; dan
    b. kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB dengan sistem zonasi.

Tahapan Pelaksanaan Penerimaan PPDB

a. PPDB dilaksanaan pada bulan Mei setiap tahun dengan mekanisme dalam jaringan (daring) kecuali di daerah tidak tersedia fasilitas jaringan.
b. SMK dapat melakukan proses seleksi khusus sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

Ketentuan Pengumuman Pendaftaran PPDB

  1. Persyaratan;
  2. Tanggal pendaftaran;
  3. Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;
  4. Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP, dan kelas 10 SMA/SMK sesuai dengan data rombongan belajar dalam Data
    Pokok Pendidikan (Dapodik);
  5. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

Jalur Zonasi

Cakupan PPDB Jalur Zonasi

  1. Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona. Domisili berdasarkan alamat KK yang dikeluarkan paling cepat1 tahun sebelumnya.
  2. Kuota paling sedikit 90% termasuk bagi peserta didik
    tidak mampu; dan/atau anak disabilitas pada sekolah
    inklusif
  3. Peserta didik dari keluarga tidak mampu dibuktikan
    dengan keikutsertaan dalam program penanganan
    keluarga tidak mampu dari Pusat atau Pemda. (KIP, PKH,
    KJP)

Selengkapnya download Juknis PPDB Tahun 2019/2020 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 (Sistem Zonasi) di bawah ini :

>> Download File


Download Permendikbud Nomor 11 Tahun 2019 pdf

Pada Permendikbud Nomor 11 Tahun 2019 ini berisi tentang STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN BIDANG KETERAMPILAN PERBAIKAN AC, TARI MODERN INDONESIA, PENGEMBANGAN GIM, DESAIN WEB, PEMROGRAMAN WEB, DESAIN DENGAN BANTUAN KOMPUTER, KOMPUTER APLIKASI PERKANTORAN, PENGASUHAN ANAK, PERBAIKAN TELEPON SELULER, ELEKTRONIKAINDUSTRI PENGENDALI LOGIKA TERPROGRAM, PERAKITAN PIPA BAHAN LOGAM, PENGOPERASIAN ALAT BERAT, AKUPRESUR, PENYUTRADARAAN TELEVISI, PENYIARAN RADIO, TARI TRADISIONAL, BAHASA INGGRIS UNTUK PEKARYA KESEHATAN, JURNALISTIK, DESAIN INTERIOR, PERBAIKAN SEPEDA MOTOR, ROBOTIKA, AWAK KABIN PESAWAT UDARA, TATA OPERASI DARAT, PIJAT URUT TRADISIONAL, DAN PEMASARAN DIGITAL

>> Download Permendikbud Nomor 11 Tahun 2019 pdf

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan
Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan Perbaikan AC, Tari Modern Indonesia, Pengembangan Gim, Desain Web, Pemrograman Web, Desain dengan Bantuan Komputer, Komputer Aplikasi Perkantoran, Pengasuhan Anak, Perbaikan Telepon Seluler, Elektronika Industri Pengendali Logika Terprogram, Perakitan Pipa Bahan Logam, Pengoperasian Alat Berat, Akupresur, Penyutradaraan Televisi, Penyiaran Radio, Tari Tradisional, Bahasa Inggris untuk Pekarya Kesehatan, Jurnalistik, Desain Interior, Perbaikan Sepeda Motor, Robotika, Awak Kabin Pesawat Udara, Tata Operasi Darat, Pijat Urut Tradisional, dan Pemasaran Digital;

Pasal 1

Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Pasal 2

Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai:

a. pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi yang belajar mandiri; dan
b. acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum.

Pasal 3

Standar Kompetensi Lulusan di bidang keterampilan sebagai berikut:

a. perbaikan AC;

b. tari modern Indonesia;

c. pengembangan gim;

d. desain web;

e. pemrograman web;

f. desain dengan bantuan komputer;

g. komputer aplikasi perkantoran;

h. pengasuhan anak;

i. perbaikan telepon seluler;

j. elektronika industri pengendali logika terprogram;

k. perakitan pipa bahan logam;

l. pengoperasian alat berat;

m. akupresur;

n. penyutradaraan televisi;

o. penyiaran radio;

p. tari tradisional;

q. bahasa Inggris untuk pekarya kesehatan;

r. jurnalistik;

s. desain interior;

t. perbaikan sepeda motor;

u. robotika;

v. awak kabin pesawat udara;

w. tata operasi darat;

x. pijat urut tradisional, meliputi:

  1. pijat urut kebugaran; dan
  2. pijat urut perawatan wanita dan bayi; dan

y. pemasaran digital, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2019

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 April 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

Berikut adalah kutipan dari lampiran

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 425

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

Berikut adalah kutipan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 11 Tahun 2019 tersebut:

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk, serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu akan tetapi juga memerlukan upaya- upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional, maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk memiliki Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah dimasuki oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor seperti sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara, antara lain:

  1. meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan;
  2. mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan;
  3. meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja; dan/atau
  4. meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu.

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek dan keberhasilannya sangat tergantung dari sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, asosiasi profesi, asosiasi industri, institusi pendidikan dan pelatihan, serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut tampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal seperti misalnya belum meratanya kesadaran mutu di kalangan institusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasil tenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu, perlu segera diwujudkan upaya- upaya untuk mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan nonformal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan.

Di jalur pendidikan nonformal, pada Agustus 2018 tercatat 16.962 lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal dalam bentuk beragam jenis kursus dan pelatihan (sumber: referensi.data.kemdikbud.go.id) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dan pelatihan dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan yaitu dokumen Standar Kompetensi Lulusan (SKL), sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dalam hal penyusunan suatu SKL.

Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia mendorong perumusan SKL kursus dan pelatihan sesuai jenjang 3 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

>> Download Permendikbud Nomor 11 Tahun 2019 pdf

Download Juknis PPDB SMA-SMK Negeri Provinsi Jateng 2019/2020

Berikut ini kami bagikan Download Juknis PPDB SMA-SMK Negeri Provinsi Jateng 2019/2020.

Dinamika kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat pendidikan pada umumnya, harus mampu pula diikuti oleh penyedia layana pendidikan, baik itu Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun oleh masyarakat. Kondisi ini merupakan sesuatu hal yang wajib diharmonisasikan untuk menjaga gerak penguasaan teknologi dani nformasi mampu menjawab dan memberikan kemanfaatan yang lebih besar.


Salah satu upaya atas pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dimaksud, antara lain dengan implementasi layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daring. PPDB daring untuk SMA Negeri dan SMK Negeri di Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020 memang bulkan merupakan kali yang bertama, dua tahun sebelumnya juga telah dilaksanakan dengan berbagai dinamikamya, Langkah ini dipilih tentunya bukan tanpa alasan. Alasan utama bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam kerangka pemanfaatan kemajuan ilmu dan teknologi. Sistem PPDB Daring yang dirancang secara real time (basic waktu) tentu akan memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat pengguna dalam menentukan pilihan studi lanjut bagi calon peserta didik, maupun bagi para orang tua yang melaksanakan tanggungjawab terhadap pendidikan putera dan puterinya.

rovinsi Jawa Tengah adalah agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam kerangka pemanfaatan kemajuan ilmu dan teknologi. Sistem PPDB Daring yang dirancang secara real time (basic waktu) tentu akan memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat pengguna dalam menentukan pilihan studi lanjut bagi calon peserta didik, maupun bagi para orang tua yang melaksanakan tanggungjawab terhadap pendidikan putera dan puterinya.

Melalui PPDB Daring masyarakat pengguna layanan akan dengan cepat mendapatkan informasi, dan pada saat yang bersamaan pula masyarakat memiliki waktu untuk menentukan pilihan-pilihan lain yang tersedia dalam koridor regulasi yang menjadi panutan utama penyelenggaraan PPDB Daring.

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB Daring adalah
berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB Daring,
yaitu :
• Prinsip-prinsip penyelenggaraan PPDB;
• Penyelenggara PPDB;
• Kepanitiaan dalam Penyelenggaraan PPDB;
• Pembiayaan dalam Penyelenggaraan PPDB;
• Penetapan zonasi dalam PPDB;
• Penetapan Nilai Tambahan;
• Pengumuman dimulainya pendaftaran PPDB;
• Jadwal penyelenggaraan PPDB
• Persyaratan peserta PPDB;
• Proses pendaftaran dalam PPDB;
• Penetapan Nilai Akhir;
• Daftar ulang;
• Pengendalian penyelenggaraan PPDB;
• Pengaduan penyelenggaraan PPDB;
• Pelaporan penyelenggaraan PPDB;
• Sanksi penyelenggaraan PPDB.

Lebih lanjut silahkan Download Juknis PPDB SMA-SMK Negeri Provinsi Jateng 2019/2020

Download Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun Pelajaran 2019/2020
Download Lampiran Daya Tampung SMA Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun Pelajaran 2019/2020
Download Lampiran Zonai Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun Pelajaran 2019/2020

Perangkat Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan SD, SMP, SMA, SMK Terbaru

Perangkat Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan SD, SMP, SMA, SMK Terbaru ini disusun mengacu delapan komponen standar nasional pendidikan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, instrumen akreditasi yang disusun oleh Badan Akreditasi Nasional dan peraturan terkait lainnya. Perangkat Instrumen Pemetaan Mutu Tingkat Sekolah Menengah Atas terdiri atas panduan umum, kuesioner pemetaan, petunjuk teknis pengisian kuesioner pemetaan, formulir data pokok pendidikan dan rapor peta mutu pendidikan. Kelima dokumen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah untuk mempelajari dan memahami perangkat instrumen ini.

Perangkat Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan SD, SMP, SMA, SMK Terbaru

PANDUAN UMUM

APA ITU PEMETAAN MUTU?

  • Proses terkait kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan dari mulai tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.
  • Memberikan gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan.

MENGAPA PEMETAAN MUTU DILAKUKAN?

  • Salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam menjalankan penjaminan mutu pendidikan baik secara internal maupun eksternal.
  • Menghasilkan peta mutu pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah sebagai acuan dalam perencanaan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai kewenangan masing-masing.

BAGAIMANA PEMETAAN MUTU DILAKUKAN?

  • Mengacu pada standar nasional pendidikan dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
  • Standar nasional pendidikan dijabarkan dalam bentuk indikator mutu (lihat Gambar 3) dan sub-indikator mutu. Variabel pertanyaan dalam instrumen dibangun dari sub-indikator mutu dan didentifikasi sumber data dan informasi yang mendukung.
  • Bedasarkan sumber data dan informasi, instrumen pemetaan mutu disusun dalam dua jenis yaitu kuesioner pemetaan mutu dan formulir data pokok pendidikan. Data dan informasi untuk formulir data pokok pendidikan diambil dari rekam data sekolah yang ada pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Data dan informasi untuk kuesioner pemetaan mutu perlu dihimpun kembali ke sekolah.
  • Sekolah melakukan kegiatan pemetaan mutu melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut dalam bentuk data dan informasi sesuai dengan instrumen pemetaan mutu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ketentuan yang ada.
  • Data dan informasi dikirim ke sistem informasi mutu pendidikan untuk diolah menjadi peta mutu yang memuat capaian pemenuhan terhadap standar nasional pendidikan untuk disampaikan kepada sekolah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
  • Peta mutu dianalisa lebih lanjut sehingga dapat digunakan sebagai acuan perencanaan pendidikan oleh sekolah, pemerintah daerah dan pusat sehingga upaya pemenuhan mutu pendidikan berjalan sinergis karena berasal dari sumber data dan informasi yang sama.

SIAPA YANG TERLIBAT DALAM PEMETAAN MUTU?

  • Warga sekolah yang memberikan data dan informasi pada level sekolah yaitu:
    ▪ Kepala sekolah
    ▪ Perwakilan guru
    – minimal 1 guru per mata pelajaran.
    – total perwakilan guru minimal 8 – 10 guru
    ▪ Perwakilan siswa, dengan ketentuan:
    – minimal 5 siswa per tingkat kelas.
    – total perwakilan siswa minimal 15 siswa tiap sekolah.
    ▪ Perwakilan komite sekolah
    – minimal 1 orang perwakilan pimpinan komite
    – minimal 2 orang perwakilan orangtua siswa
    ▪ Pengawas yang merupakan pengawas pembina/manajerial.
    menggunakan instrumen berupa kuesioner pemetaan mutu pendidikan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.Pengawas sekolah dan/atau petugas pemetaan mutu yang telah dibina oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan untuk melakukan proses verifikasi dan validasi atas data yang akan disampaikan oleh sekolah.
    – Petugas pemetaan mutu atau operator DAPODIK dapat dilibatkan untuk membantu sekolah dalam merekam dan mengirimkan data dan informasi pemetaan mutu melalui aplikasi pengumpulan data yang ada di sekolah.
    – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengkoordinir agar seluruh sekolah dapat terpetakan mutunya.
  • Warga sekolah yang memberikan data dan informasi pada level sekolah yaitu:
    ▪ Kepala sekolah
    ▪ Perwakilan guru
     minimal 1 guru per mata pelajaran.
     total perwakilan guru minimal 8 – 10 guru
    ▪ Perwakilan siswa, dengan ketentuan:
     minimal 5 siswa per tingkat kelas.
     total perwakilan siswa minimal 15 siswa tiap sekolah.
    ▪ Perwakilan komite sekolah
     minimal 1 orang perwakilan pimpinan komite
     minimal 2 orang perwakilan orangtua siswa
    ▪ Pengawas yang merupakan pengawas pembina/manajerial.
    menggunakan instrumen berupa kuesioner pemetaan mutu pendidikan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
  • Pengawas sekolah dan/atau petugas pemetaan mutu yang telah dibina oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan untuk melakukan proses verifikasi dan validasi atas data yang akan disampaikan oleh sekolah.
  • Petugas pemetaan mutu atau operator DAPODIK dapat dilibatkan untuk membantu sekolah dalam merekam dan mengirimkan data dan informasi pemetaan mutu melalui aplikasi pengumpulan data yang ada di sekolah.
  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengkoordinir agar seluruh sekolah dapat terpetakan mutunya.

†Pengawas sekolah dan/atau petugas pemetaan mutu yang telah dibina oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan untuk melakukan proses verifikasi dan validasi atas data yang akan disampaikan oleh sekolah.
– Petugas pemetaan mutu atau operator DAPODIK dapat dilibatkan untuk membantu sekolah dalam merekam dan mengirimkan data dan informasi pemetaan mutu melalui aplikasi pengumpulan data yang ada di sekolah.
– Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengkoordinir agar seluruh sekolah dapat terpetakan mutunya.

DIMANA PEMETAAN MUTU DILAKSANAKAN?

  • Pemetaan mutu dilaksanakan di sekolah melalui kegiatan Evaluasi Diri Sekolah.
  • Pemetaan mutu pada level kewilayahan dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat dengan menghimpun hasil evaluasi diri sekolah melalui instrumen pemetaan mutu yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dengan bantuan aplikasi pengumpulan data terpadu berbasis komputer yang ada di sekolah (DAPODIK) dan dikirim ke sistem informasi mutu pendidikan.
  • Pengolahan dan penyajian hasil pemetaan mutu dilakukan oleh sistem informasi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KAPAN PEMETAAN MUTU DILAKSANAKAN?

  • Pengumpulan data dan informasi dilakukan selama kurang lebih 4 bulan (Juni – September).
  • Peta mutu pendidikan sebagai hasil pengolahan data dan informasi yang dihimpun dilakukan dan disajikan pada sistem informasi mutu pendidikan setelah proses pengumpulan data dan informasi selesai.

KUESIONER PEMETAAN

  • Sekolah dapat membentuk tim yang terdiri atas pihak-pihak relevan agar dapat mengawal proses pengumpulan data dan informasi pemetaan mutu berjalan optimal.
  • Kepala sekolah dan tim yang terlibat dalam pengisian hendaknya mempelajari secara seksama setiap butir pernyataan pada masing-masing komponen dengan membaca bagian panduan teknis pengisian kuesioner yang dijabarkan pada bagian setelahnya.
  • Kepala sekolah dan tim dapat berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau petugas pemetaan mutu daerah atau Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan untuk memperoleh informasi dan klarifikasi lebih lengkap terhadap setiap butir pertanyaan pada instrumen.
  • Seluruh butir pertanyaan harus dijawab dan diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya dengan mengacu pada bukti fisik dan non-fisik yang ada di sekolah.
  • Jawaban untuk setiap butir pertanyaan perlu diteliti kembali secara seksama sebelum dikirimkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  • Pemberian jawaban untuk pilihan angka dilakukan dengan memilih salah satu angka, untuk pilihan bertanda  dilakukan dengan menyilang (X) salah satu tanda dan untuk pilihan bertanda  dilakukan dengan menyilang (X) satu atau lebih tanda.

Download Perangkat Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan SD, SMP, SMA, SMK Terbaru

Download Perangkat Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan SD Terbaru pdf
Download Perangkat Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan SMP Terbaru pdf
Download Perangkat Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan SMA Terbaru pdf
Download Perangkat Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan SMK Terbaru pdf

Kalender Pendidikan (Kaldik) Madrasah Tahun Pelajaran 2018/2019

Pada Kalender Pendidikan (Kaldik) Madrasah tahun Pelajaran 2018/2019, hari pertama masuk sekolah jatuh pada tanggal 16 Juli 2018. Hal ini sesuai dengan Kaldik yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama melalui SK Dirjen Pendis nomor 2941 tahun 2018 tentang Kalender Pendidikan Madrasah tahun pelajaran 2018/2019. Baca juga Kalender Pendidikan Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019

Pada kalender Pendidikan Madrasah Kemenag tahun Pelajaran 2018/2019, untuk kegiatan Penialaian Akhir Semeseter/Ulangan Akhir Semester Ganjil akan diselenggarakan pada tanggal 3 sampai 8 Desember 2018. Kemudian untuk pembagian rapor semester ganjil rencananya tanggal 15 Desember 2018. Nah, untuk libur semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019 dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 31 Desember 2018.

Awal masuk sekolah pada semester genap tahun pelajaran 2018/2019 pada kalender pendidikan Madrasah ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2019. UAMBN MA dilaksanakan sekitar tanggal 8-11 April 2019, untuk UN Utama MA sekitar 8-11 April 2019. Kemudian perkiraan UAMBN MTs sekitar tanggal 22 April -26 April 2019, Perkiraan UN Utama sekitar tanggal 6-9 Mei 2019.

Kalender Pendidikan (Kaldik) Madrasah Tahun Pelajaran 2018/2019
Kalender Pendidikan (Kaldik) Madrasah Tahun Pelajaran 2018/2019

Kemudian Pada Kalender Pendidikan Madrasah 2018/2019 ini, Ujian Akhir Semester Genap (UKK/PAT) akan dilaksanakan pada tanggal 17-22 Juni 2019. Rapor semester genap akan dibagikan pada tanggal 29 Juni 2019. sedangkan libur akhir tahun pelajaran atau libur semester genap tahun pelajaran 2018/2019 antara tanggal 30-14 Juli 2019.

Download Kalender Pendidikan Madrasah tahun pelajaran 2018/2019 disini

Demikian, semoga Kaldik Madrasah 2018/2019 ini dapat bermanfaat bagi Bapak/Ibu sekalian.

Pedoman Umum Ejaan Basaha Indonesia Edisi Keempat (Terbaru)

Pedoman Umum Ejaan Basaha Indonesia Edisi Keempat (Terbaru) – Pada kesempatan ini admin akan membagikan Pedoman Umum Ejaan Basaha Indonesia Edisi Keempat (Terbaru) yang dapat dijadikan pedoman dalam mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia baik untuk guru kelas SD maupun guru mata pelajaran bahasa Indonesia SMP, SMA, SMK atau sederajat. Pedoman ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 50 tahun 2015 tentang Pdoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penggunaannya pun semakin luas dalam beragam ranah pemakaian, baik secara lisan maupun tulis. Oleh karena itu, kita memerlukan buku rujukan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan berbagai kalangan pengguna bahasa Indonesia, terutama dalam pemakaian bahasa tulis, secara baik dan benar.
Pedoman Umum Ejaan Basaha Indonesia Edisi Keempat (Terbaru)
Sehubungan dengan itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menerbitkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman ini disusun untuk menyempurnakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (PUEYD). Pedoman ini diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan bahasa Indonesia yang makin pesat.

Daftar Isi Pedoman Umum Ejaan Basaha Indonesia Edisi Keempat (Terbaru)

I. PEMAKAIAN HURUF
A. Huruf Abjad 
B. Huruf Vokal 
C. Huruf Konsonan 
D. Huruf Diftong
E. Gabungan Huruf Konsonan
F. Huruf Kapital
G. Huruf Miring
H. Huruf Tebal
II. PENULISAN KATA
A. Kata Dasar 
B. Kata Berimbuhan
C. Bentuk Ulang
D. Gabungan Kata
E. Pemenggalan Kata
F. Kata Depan
G. Partikel
H. Singkatan dan Akronim
I. Angka dan Bilangan
J. Kata Ganti ku-, kau-, -ku, -mu, -nya
K. Kata Sandang si dan sang 
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia
III. PEMAKAIAN TANDA BACA
A. Tanda Titik (.)
B. Tanda Koma (,) .
C. Tanda Titik Koma (;)
D. Tanda Titik Dua (:)
E. Tanda Hubung (-)
F. Tanda Pisah (—)
G. Tanda Tanya (?)
H. Tanda Seru (!)
I. Tanda Elipsis (…)
J. Tanda Petik (“…”)
K. Tanda Petik Tunggal (‘…’)
L. Tanda Kurung ((…))
M. Tanda Kurung Siku ([…]) 
N. Tanda Garis Miring (/)
O. Tanda Penyingkat atau Apostrof (‘)
IV. PENULISAN UNSUR SERAPAN

Selengkapnya silahkan download Pedoman Umum Ejaan Basaha Indonesia Edisi Keempat (Terbaru) di sini :

Demikianlah share Pedoman Umum Ejaan Basaha Indonesia Edisi Keempat (Terbaru), semoga bermanfaat.

Contoh Materi Pesta Pramuka Siaga Lengkap Format Word

Contoh Materi Pesta Pramuka Siaga Lengkap Format Word – Pramuka siaga merupakan sebutan bari mereka anggora pramuka yang berusia antara 7 sampai dengan 10 tahun. Mengapa disebut siaga? disebut demikian karena merupakan kiasan dari masa perjuangan bangsa Indonesia, yakni saat rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan yang ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia.

Satuan Pramuka Siaga
Dalam ruang lingkup pramuka siaga, terdapat satuan terkecil, yakni Barung dimana setiap beberapa Barung ihimpun dalam sebuah satuan besar yang bernama Perindukan. Dari setiap barung diberi sebuah nama, misalnya Barung Merah, Barung Merah, Barung Hijaudan lain sebagainya. 
Contoh Materi Pesta Pramuka Siaga Lengkap Format Word
Pada setiap Barung terdiri dari 6 sampai dengan 10 anggota Pramuka siaga yang dipimpin oleh seorang Pemimpin Barung (Pinrung) yang dipilih dari Barung tersebut. Kemudian dari beberapa ketua barung akan ditunjuk satu pemimpin, yakni Pemimpin Barung Utama yang disebut Sulung. Sebuah Perindukan terdiri dari beberapa Barung yang akan dipimpin oleh Sulung itu tadi.

Contoh Materi Pesta Pramuka Siaga Lengkap Format Word

Nah, dalam setiap tahun Pramuka Siaga mengadakan sebuah event, yang dinamakan pesta siaga. Pesta Siaga adalah pertemuan untuk golongan Pramuka Siaga. Pesta Siaga diselenggarakan dalam dan/atau gabungan dari bentuk: Permainan Bersama, adalah kegiatan keterampilan kepramukaan untuk golongan Pramuka Siaga, seperti menyusun puzzle, mencari jejak, permainan kim dan sejenisnya.
Berikut ini admin bagikan Contoh Materi Pesta Pramuka Siaga Lengkap Format Word yang dapat dijadikan referensi dalam pelatihan Pramuka, khususnya pramuka siaga.
Sekian share Contoh Materi Pesta Pramuka Siaga Lengkap Format Word, semoga bermanfaat.

Daftar Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) Kurikulum KTSP

Daftar Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) Kurikulum KTSP – Daftar Nilai merupakan catatan nilai yang berisi rekapan nilai peserta didik termasuk nilai ulangan harian, PR, ulangan tengah semester, ulangan semester dan juga nilai praktik. Format yang digunakan pada Daftar Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) Kurikulum KTSP ini secara umum hampir sama dengan daftar nilai guru kelas pada umumnya.
Adapun format yang tersedia :
1. Nomor urut
2. Nomor Induk
3. Jenis Kelamin
4. KKM + KD
5. RTA (A)
6. Tugas/PR
7. RTA (B)
8. Portofolio (C)
9. RTA A, B, C
10.UTS
11. UAS/UKK
12. Nilai Rata-rata

Daftar Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) Kurikulum KTSP

Daftar Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) Kurikulum KTSP

Selengkapnya silahkan download contoh format Daftar Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) Kurikulum KTSP melalui tautan berikut ini :

Sekian share Daftar Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) Kurikulum KTSP, semoga bermanfaat.

Contoh Absensi Siswa Mapel Pendidikan Agama Islam (PAI)

Contoh Absensi Siswa Mapel Pendidikan Agama Islam (PAI) bisa Bapak/Ibu gunakan sebagai referensi dalam pembuatan dafar hadir siswa. Untuk Format Contoh absen siswa mapel PAI ini tentunya berbeda dengan absensi guru kelas karena jika guru kelas adalah absen harian, maka absensi mapel PAI adalah satu kali pertemuan tiap minggu.
Format  Absensi Siswa Mapel Pendidikan Agama Islam (PAI) ini dibuat dalam versi excel yang mudah digunakan oleh siapapun, baik guru SD, SMP, SMA maupun SMK.
Selain untuk tingkat SD, absensi ini dapat digunakan sebagai contoh absensi siswa SMP atau SMA/SMK, karena format yang digunakan pada umumnya sama. 
Perlu diketahui juga bahwa yang admin share adalah contoh absen siswa kurikulum KTSP, bukan absen siswa kurikulum 2013. Namun, format dari kurikulum 2013 tidak jauh berbeda.

Contoh Absensi Siswa Mapel Pendidikan Agama Islam (PAI)

Contoh Absensi Siswa Mapel Pendidikan Agama Islam (PAI)

Silahkan download contoh daftar hadir siswa  Mapel Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui tautan berikut ini :

  • Download File  (Contoh Absensi Siswa Mapel Pendidikan Agama Islam (PAI))

Administrasi PAI lainnya :

    Sekian share Contoh Absensi Siswa Mapel Pendidikan Agama Islam (PAI), semoga bermanfaat.