Pendaftaran CPNS 2019 dibuka 11 November, Ini Syarat dan Dokumen yang Diperlukan

Berdasarkan pengumuman dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/1069/M.SM.01.00/2019 tentang Informasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah, penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil akan segera dibuka.

PENDAFTARAN CPNS 2019

DOWNLOAD EDARAN RESMI MENPAN RB PENERIMAAN CPNS 2019 KLIK DISINI

Pendaftaran direncanakan akan dimulai pada 11 Oktober 2019, secara online melalui situs SSCASN BKN di https://sscasn. bkn.go.id/.

Tahun ini, pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan dilakukan menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Tes ini rencananya dimulai pada bulan Februari 2020 dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada bulan Maret 2020.

Dalam pengumuman yang telah disampaikan, keterangan lebih lanjut terkait persyaratan dan lainnya akan diumumkan oleh Badan Kepegawaian Negara dan instansi masing-masing.

Syarat Pelamar

DOWNLOAD SYARAT PENDAFTARAN CPNS 2019 KLIK DISINI

Menurut Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada dasarnya setiap warga negara Indonesia dapat melamar sebagai PNS apabila memenuhi persyaratan berikut:

  1. Minimal berusia 18 tahun dan maksimal berusia 35 tahun saat melamar
  2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dua tahun atau lebih
  3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan tersendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta
  4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia
  5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik maupun terlibat politik praktis
  6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan yang akan dilamar
  7. Sehat jasmani dan rohani sesuai kualifikasi jabatan yang akan dilamar
  8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah

DOWNLOAD JUMLAH FORMASI UNTUK TIAP-TIAP DAERAH KLIK DISINI

Sementara, untuk persyaratan lain disesuaikan dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.Pengecualian batas usia diberlakukan untuk jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 tahun. Jabatan tertentu yang dimaksud adalah yang ditetapkan oleh Presiden. Seleksi pengadaan PNS terdiri atas tiga tahap, yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.

Dokumen yang Diperlukan Sebelumnya, BKN telah meminta calon peserta yang berminat melamar sebagai CPNS 2019 untuk mempersiapkan dokumen-dokumen seperti scan KTP, kartu keluarga, foto diri, ijazah, dan transkrip nilai. Hal ini pun disampaikan kembali oleh Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan. Ada beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh peserta, yaitu scan KTP asli, foto, swafoto, ijazah, transkrip nilai asli, dan beberapa dokumen pendukung lain yang disyaratkan oleh instansi.

Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan diunggah melalui portal SSCASN. Dalam masa pengumuman ini, instansi yang membuka formasi CPNS 2019 dapat melakukan pengumuman resmi di situs web dan media sosial masing-masing. Ketika pendaftaran daring (online) dibuka, masyarakat dapat terlebih dahulu membaca dan memahami segala ketentuan pendaftaran yang ada dalam portal SSCASN, misalnya melalui kanal Frequently Asked Question (FAQ) ataupun helpdesk. Menurut Ridwan, mulai 11 November, juga akan dibuka layanan helpdesk luring (offline) oleh BKN di Kantor Pusat BKN, Jalan Mayjend Sutoyo No. 12 Jakarta Timur dan Kantor Regional BKN.

Pemerintah akan membuka 197.111 formasi yang terdiri dari instansi pusat sebanyak 37.854 formasi pada 68 kementerian/lembaga dan instansi daerah 159.257 formasi pada 462 pemerintah daerah. Pada rekrutmen kali ini, pemerintah tidak membuka formasi tenaga administrasi. Adapun formasi CPNS yang dibuka terbagi atas dua jenis, yaitu formasi umum dan formasi khusus. Formasi khusus meliputi cumlaude, diaspora, dan disabilitas pada Instansi Pusat dan Daerah, serta formasi khusus putra-putri Papua, dan formasi lainnya yang bersifat strategis pada Instansi Pusat. Sedangkan formasi jabatan yang dibuka adalah tenaga pendidikan, kesehatan, dosen, teknis fungsional, dan teknis lainnya.

SUMBER : KOMPAS

Juknis Bantuan Program Pustaka Mainan PAUD Tahun 2019

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, peningkatan akses dan kualitas PAUD secara holistik dan integratif merupakan pondasi terwujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan program prioritas yang diamanatkan Nawa Cita, khususnya Nawa Cita ke-5 “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, Nawa Cita ke-6 “meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional”, dan Nawa Cita ke-8 yaitu “melakukan revolusi karakter bangsa”.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada poin ke-empat, yakni memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif melalui penyiapan manusia berkualitas sejak dini. Senada dengan komitmen pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan bahwa pada tahun 2030, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Komitmen pemerintah berangkat dari kesadaran akan keberlanjutan suatu bangsa yang ditentukan oleh kesiapan dan kesanggupan generasi penerusnya, dan itu harus dipersiapkan sejak anak masih berusia dini. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa PAUD yang berkualitas akan sangat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya.

Layanan PAUD seyogyanya dapat memenuhi hak-hak anak khususnya hak memperoleh stimulasi pendidikan, hak bermain, dan hak memperoleh perlindungan. Sementara kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak lembaga PAUD yang belum dapat memenuhi hak-hak anak tersebut karena keterbatasan sarana yang dimilikinya.

Sebagai salah satu langkah startegis dalam mewujudkan perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan PAUD, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program Bantuan Pustaka Mainan (Toy Library) PAUD Tahun 2019 di lokasi terpilih. Program bantuan pemerintah tersebut guna memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan bermain dan stimulasi pendidikan bagi anak usia dini di lokasi tersebut. Pustaka Mainan (Toy Library) untuk membantu penyediaan sarana PAUD yang merupakan bagian dari strategi untuk mendukung peningkatan akses layanan PAUD berkualitas.

Selanjutnya untuk mewujudkan tata kelola program bantuan yang baik (good) dan bersih (clean), terbuka (transparant), dan bertanggungjawab (accountable) ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pustaka Mainan (Toy Library) PAUD Tahun 2019.

B. Tujuan Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Program Pustaka Mainan (Toy) Library Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2019

Sebagai acuan bagi Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas, Unit Pelaksana Teknis (UPT) PAUD dan Dikmas, Dinas Pendidikan setempat, Lembaga/organisasi, santuan Pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan pendayagunaan, pertanggungjawaban, supervisi, dan pengawasan bantuan Pustaka Mainan (Toy Library) PAUD Tahun 2019.

C. Indikator Keberhasilan

  1. Tersalurkannya dana bantuan secara tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran;
  2. Terlaksananya pembangunan Ruang Kelas Baru Tahun 2019;
  3. Adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sesuai ketentuan.

BANTUAN PROGRAM PUSTAKA MAINAN PAUD TAHUN 2019

A. Pengertian

Pustaka Mainan (Toy Library) PAUD adalah program layanan yang menyediakan tempat bermain serta berbagai alat mainan anak usia dini yang dapat diakses oleh anak usia dini, orangtua anak usia dini, dan/atau satuan pendidikan yang menyelenggarakan program PAUD dan membutuhkan tambahan sarana pembelajaran untuk peserta didiknya.

B. Tujuan

  1. Membantu terpenuhinya kebutuhan bermain dan stimulasi pendidikan bagi anak usia dini;
  2. Membantu orang tua anak usia dini yang membutuhkan tambahan sarana bermain untuk anaknya;
  3. Membantu terpenuhinya sarana pembelajaran pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan program PAUD dan membutuhkan tambahan sarana pembelajaran untuk peserta didiknya.
    C. Prinsip Pelaksanaan Pustaka Mainan (Toy Library)

>> Juknis Bantuan Program Pustaka Mainan PAUD Tahun 2019

Download Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS

Kabar baik bagi Bapak/Ibu sekalian, karena Pemerintah telah menerbitkan eraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS.

Adapun yang diatur di dalam PP 30 tahun 2019 antara lain Substansi Penilaian Kinerja PNS yang terdiri atas penilaian prilaku kerja dan penilaian Kinerja PNS, Pembobotan Nilai SKP, dan Prilaku Kerja PNS, Pejabat penilai dan Tim Penilai kinerja PNS, atta cara penilaian, tindak lanjut penilaian berupa pelaporan kinerja, pemeringkatan kinerja, penghargaan kinerja, dan sanksi serta keberatan dan sistem informasi kinerja PNS.

Download Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS

Selengkapnya download Penilaian Kinerja PNS dalam PP nomor 30 tahun 2019 berikut ini : Download File pdf

Penilaian kinerja PNS dilaksanakan dalam suatu sistem manajemen kinerja PNS yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja. Selain itu ada juga penilaian kinerja, tindak lanjut dan Sistem Informasi Kinerja PNS. Perencanaan kinerja itu sendiri terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dengan memperhatikan Perilaku Kerja.

Proses penyusunan SKP sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dilakukan dengan memperhatikan: a. perencanaan strategis Instansi Pemerintah; b. perjanjian kinerja; c. organisasi dan tata kerja; d. uraian jabatan; dan/atau e. SKP atasan langsung.

“SKP sebagaimana dimaksud memuat kinerja utama yang harus dicapai seorang PNS setiap tahun. Selain kinerja utama sebagaimana dimaksud, SKP dapat memuat kinerja tambahan,” bunyi Pasal 9 ayat (1,2) PP ini.

SKP bagi pejabat pimpinan tinggi, menurut PP ini, disusun berdasarkan perjanjian kinerja Unit Kerja yang dipimpinnya dengan memperhatikan rencana strategis dan rencana kerja tahunan. SKP bagi pejabat pimpinan tinggi utama, disetujui oleh menteri yang mengoordinasikan, SKP bagi pejabat pimpinan tinggi madya disetujui oleh pimpinan Instansi Pemerintah. Sedangkan SKP bagi pejabat pimpinan tinggi pratama disetujui oleh pejabat pimpinan tinggi madya.

SKP bagi pejabat pimpinan tinggi yang memimpin unit kerja paling sedikit mencantumkan indikator kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi serta kinerja penggunaan anggaran.

“SKP bagi pejabat pimpinan Unit Kerja mandiri sebagaimana dimaksud disetujui oleh menteri atau pejabat pimpinan tinggi yang mengoordinasikannya,” bunyi Pasal 16 ayat (1) PP ini.

Untuk SKP bagi pejabat administrasi, menurut PP ini, disetujui oleh atasan langsung. Adapun SKP bagi pejabat fungsional disusun berdasarkan SKP atasan langsung dan organisasi/unit kerja.

“Ketentuan penyusunan SKP sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara atau pimpinan anggota lembaga non struktural, diberhentikan sementara, menjalani cuti di luar tanggungan negara, atau mengambil masa persiapan pensiun,” bunyi Pasal 23 PP ini.

PP ini menegaskan SKP yang telah disusun dan disepakati sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh PNS dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS, ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.

Selanjutnya, penilaian SKP dilakukan dengan menggunakan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS. Khusus pejabat fungsional, penilaian SKP dapat mempertimbangkan penilaian dari Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional.

“Penilaian SKP bagi PNS yang mengalami rotasi, mutasi, dan/atau penugasan lain terkait dengan tugas dan fungsi jabatan selama tahun berjalan dilakukan dengan menggunakan metode proporsional berdasarkan periode SKP pada unit-unit dimana PNS tersebut bekerja pada tahun berjalan,” bunyi Pasal 36 PP ini.

Untuk penilaian Perilaku Kerja, menurut PP ini, dilakukan dengan membandingkan standar Perilaku Kerja dalam jabatan sebagaimana dimaksud dengan Penilaian Perilaku Kerja dalam jabatan, dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS, dan dapat berdasarkan penilaian rekan kerja setingkat dan/atau bawahan langsung.

Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan memberikan bobot masing-masing unsur penilaian, yaitu 70% untuk penilaian SKP, dan 30% untuk penilaian Perilaku Kerja; atau 60% untuk penilaian SKP, dan 40% untuk penilaian Perilaku Kerja. Penilaian Kinerja PNS dengan bobot 70% untuk penilaian SKP dan 30% untuk penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang tidak menerapkan penilaian Perilaku Kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung.

Sedangkan Penilaian Kinerja PNS dengan bobot 60% (enam puluh persen) untuk penilaian SKP dan 40% (empat puluh persen) untuk penilaian Perilaku Kerja, menurut PP ini, dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang menerapkan penilaian Perilaku Kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung.

Menurut PP ini, penilaian Kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat sebagai berikut:

  1. Sangat Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 110- 120 dan menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara
  2. Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 90-120 dan cukup, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 70-90
  3. Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 50-70
    Sangat Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka < 50

PP ini juga menyebutkan, distribusi PNS yang mendapatkan predikat penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dengan ketentuan, paling tinggi 20% dari total populasi pegawai dalam satu unit kerja berada pada klasifikasi status kinerja di atas ekspektasi. Kemudian paling rendah 60% dan paling tinggi 70% dari total populasi pegawai dalam satu unit kerja berada pada klasifikasi status kinerja sesuai ekspektasi dan paling tinggi 20% dari total populasi pegawai dalam satu unit kerja PNS berada pada klasifikasi status kinerja di bawah ekspektasi.

“Penilaian Kinerja PNS dilakukan pada setiap akhir bulan Desember pada tahun berjalan dan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya,” bunyi Pasal 42 PP ini.

Ditegaskan dalam PP ini, dokumen penilaian kinerja PNS dilaporkan secara berjenjang oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS kepada Tim Penilai Kinerja PNS dan PyB (Pejabat Yang Berwenang) paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

PNS yang menunjukkan penilaian kinerja dengan predikat Sangat Baik berturut-turut selama 2 (dua) tahun, menurut PP ini, dapat diprioritaskan untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi (talent pool) pada instansi yang bersangkutan.

Sedangkan PNS yang menunjukkan penilaian kinerja dengan predikat Baik berturut-turut selama 2 (dua) tahun, menurut PP ini, dapat diprioritaskan untuk pengembangan kompetensi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional yang tidak memenuhi Target kinerja dapat dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian,” bunyi Pasal 56 PP ini.

Ketentuan penilaian kinerja PNS dalam Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan 2 (dua) tahun setelah diundangkan. Adapun Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 29 April 2019.

Selengkapnya download Penilaian Kinerja PNS dalam PP nomor 30 tahun 2019 berikut ini : Download File pdf

sumber : finance.detik.com

Informasi Pengadaan ASN Pusat dan Daerah 2019, Surat Menteri PANRB Nomor : B/617/M.SM.01.00/2019

Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB pada tanggal 17 Mei 2019 telah menerbitkan surat edaran perihal Pengadaan ASN 2019 bernomor surat B/617/M.SM.01.00/2019. Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB pada tanggal 17 Mei 2019 telah menerbitkan surat edaran perihal Pengadaan ASN 2019 bernomor surat B/617/M.SM.01.00/2019. Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB pada tanggal 17 Mei 2019 telah menerbitkan surat edaran perihal Pengadaan ASN 2019 bernomor surat B/617/M.SM.01.00/2019.

Yang dimaksud Pengadaan ASN 2019 pada surat edaran tersebut adalah pengadaan CPNS Tahun 2019 dan Pengadaan PPPK Tahap II Tahun 2019.

Berikut adalah isi dari Informasi Pengadaan ASN Pusat dan Daerah berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor : B/617/M.SM.01.00/2019

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dinyatakan bahwa setiap instansi Pusat dan Daerah wajib melaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang hasilnya ditetapkan dalam dokumen Peta Jabatan, yang antara lain berisi kebutuhan ASN untuk 5 (lima) tahun, dan diperinci untuk setiap tahun.

Download Surat Menteri PANRB Nomor : B/617/M.SM.01.00/2019 Tentang Pengadaan ASN Tahun 2019 : Download Disini

Dokumen Peta Jabatan dimaksud ditetapkan oieh Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya secara teknis diinput ke dalam aplikasi e-Formasi paling lambat akhir Mei 2019.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut di atas, Menteri PANRB telah menetapkan Keputusan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2019.

Keputusan Menteri PANRB tersebut secara bertahap dalam rangka memenuhi kebutuhan ASN guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Khusus untuk Pemerintah Daerah, usulan kebutuhan ASN tahun 2019 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar.

Penyampaian usulan untuk jabatan pelaksana harus berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana.

Dan Penyampaian usulan untuk jabatan fungsional diprioritaskan pada jenjang ahli pertama, terampil, serta masih dimungkinkan untuk jenjang pemula.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan formasi sebagai berikut:

  1. Pemerintah Pusat

Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK (dilampirkan), dan jumlah PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun tahun 2019, serta kesediaan anggaran untuk latsar bagi CPNS, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Alokasi untuk CPNS 50% dan PPPK 50% diprioritaskan untuk satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawat baru.

b. Instansi dapat mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional yang dapat diisi dad PPPK dengan memberi kesempatan kepada pegawai non PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus menerus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Pemerintah Daerah

Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK (dilampirkan), dan memperhatikan jumlah PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun tahun 2019, rasio jumlah penduduk dengan PNS, luas wilayah serta melampirkan surat pemyataan kesediaan anggaran gaji dan latsar bagi CPNS, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Alokasi CPNS 30% dan PPPK 70% diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan/unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar dengan memberi kesempatan kepada pegawai non PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus menerus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Diutamakan bagi satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.

Data usulan kebutuhan yang telah diinput ke dalam aplikasi e-Formasi agar dicetak dan disampaikan secara resmi kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN dengan cara diunggah dalam format file pdf pada menu “unggah usulan formasi” yang terdapat dalam aplikasi e-Formasi, paling lambat minggu ke-2 bulan Juni 2019.

Dalam surat tersebut Menpan menegaskan bahwa jika PPK Pusat / Daerah belum menyampaikan usulan sampai dengan minggu ke-2 bulan Juni 2019, maka dinyatakan K/L/Pemda tersebut tidak melaksanakan pengadaan ASN Tahun 2019.

Download Surat Menteri PANRB Nomor : B/617/M.SM.01.00/2019 Tentang Pengadaan ASN Tahun 2019 : Download Disini

Juknis PPDB Tahun 2019/2020 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 (Sistem Zonasi)

Paparan Dirjen Dikdasmen pada Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 11 Februari 2019

Prinsip & Tujuan PPDB

PPDB memiliki prinsip dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan.

Peraturan Menteri tetang PPDB bertujuan untuk:

  1. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
  2. digunakan sebagai pedoman bagi:
    a. kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis
    pelaksanaan PPDB; dan
    b. kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB dengan sistem zonasi.

Tahapan Pelaksanaan Penerimaan PPDB

a. PPDB dilaksanaan pada bulan Mei setiap tahun dengan mekanisme dalam jaringan (daring) kecuali di daerah tidak tersedia fasilitas jaringan.
b. SMK dapat melakukan proses seleksi khusus sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

Ketentuan Pengumuman Pendaftaran PPDB

  1. Persyaratan;
  2. Tanggal pendaftaran;
  3. Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;
  4. Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP, dan kelas 10 SMA/SMK sesuai dengan data rombongan belajar dalam Data
    Pokok Pendidikan (Dapodik);
  5. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

Jalur Zonasi

Cakupan PPDB Jalur Zonasi

  1. Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona. Domisili berdasarkan alamat KK yang dikeluarkan paling cepat1 tahun sebelumnya.
  2. Kuota paling sedikit 90% termasuk bagi peserta didik
    tidak mampu; dan/atau anak disabilitas pada sekolah
    inklusif
  3. Peserta didik dari keluarga tidak mampu dibuktikan
    dengan keikutsertaan dalam program penanganan
    keluarga tidak mampu dari Pusat atau Pemda. (KIP, PKH,
    KJP)

Selengkapnya download Juknis PPDB Tahun 2019/2020 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 (Sistem Zonasi) di bawah ini :

>> Download File


Buku Pedoman (Juknis) LKS XXVII Tahun 2019 SMK-Revisi

Berikut ini kami bagikan Buku Pedoman (Juknis) LKS XXVII Tahun 2019 SMK-Revisi.

Pada tahun 2019 ini, LKS SMK Tingkat Nasional XXVII diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 13 Juli 2019 di Yogyakarta. Bidang kompetensi yang akan dilombakan meliputi 29 jenis bidang lomba. Selain lomba, juga diselenggarakan kegiatan pendukung lainnya seperti pameran produk inovasi unggulan hasil karya siswa SMK, seminar, pelatihan, pentas seni budaya, gerakan literasi sekolah (GLS), Sertifikasi dan Kewirausahaan.

LKS SMK Tingkat Nasional XXVII Tahun 2019 akan diselenggarakan di Provinsi D.I Yogyakarta, akan melibatkan peran serta SMK di Provinsi D.I Yogyakarta sebagai pengampu bidang lomba yang ber tugas mengkoordinasikan peralatan, bahan, dan kelengkapan lomba. Selain itu, peran serta dari kalangan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) juga dioptimalkan antara lain sebagai sponsorship, peserta pameran, narasumber, pelatih, asesor, juri dan sebagainya.

>> Download Buku Pedoman (Juknis) LKS XXVII Tahun 2019 SMK-Revisi

A. Latar Belakang

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senantiasa memperbaiki kualitas pendidikan dengan menyesuaikan kebutuhan dunia usaha/industri yang saat ini memasuki revolusi industri 4.0, siswa dididik agar dapat meraih prestasi setinggi – tingginya sehingga siap kerja sesuai keterampilan yang dipersyaratkan di pasar kerja dalam maupun di luar negeri. Untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan pasar kerja tersebut, siswa SMK harus memiliki keahlian maupun keterampilan abad ke 21 sebagai bagian dari proses pengembangan sumber daya manusia (SDM), maka pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus mampu menghasilkan lulusan yang mampu berpartisipasi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan mampu menunjukkan keahlian dan daya saing di kancah nasional maupun internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelenggaraan pendidikan di SMK harus senantiasa dapat bertujuan untuk membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan kompetensi teknis yang relevan sesuai perkembangan industri 4.0. Selain itu, lulusan SMK harus memiliki kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh setiap lulusan yang ditunjang dengan kemampuan softskill, antara lain kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, memecahkan masalah, berinteraksi, serta kemampuan bekerjasama secara efektif dengan pihak lain. Aspek penunjang lainnya bagi lulusan SMK adalah karakter yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab, kreatif dan berjiwa wirausaha.

Mengikuti perubahan zaman Direktorat Pembinaan SMK menyelenggarakan lomba-lomba secara luring (offline) tetapi juga menyelenggarakan lomba-lomba secara daring (online) yang kita harapkan dapat menjadi wadah penyaluran bakat dan minat serta kompetensi yang sesuai dengan perkembangan teknologi masa kini. Adapun berbagai kompetensi keahlian yang dikuasai siswa SMK akan terwadahi kinerjanya melalui kegiatan LKS Siswa SMK Tingkat Nasional. Melalui kegiatan tersebut, peserta dituntut untuk memiliki kompetensi dalam mengerjakan soal-soal dalam bidang lomba sesuai dengan keahliannya. Selanjutnya dari ajang LKS ini, akan dihasilkan para pemenang LKS yang akan berkiprah dalam World Skills Asia (WSA) dan World Skills Competition (WSC) sehingga mampu meningkatkan reputasi Indonesia di kancah internasional. Kegiatan LKS juga memberikan peluang kepada dunia usaha dan industri untuk berpartisipasi menyukseskan dan memeriahkan penyelenggaraan LKS sekaligus dalam rangka penyiapan SDM industri yang lebih baik.

LKS SMK Tingkat Nasional XXVII Tahun 2019 serta pameran produk inovasi unggulan SMK
bertujuan untuk:

  1. Menyediakan wahana bagi siswa SMK untuk mengasah karakter positif, produktif, kreatif, dan inovatif;
  2. Memotivasi siswa SMK untuk meningkatkan keahlian sesuai standar dunia industri;
  3. Mendorong produktivitas siswa SMK untuk mampu bekerja secara optimal dan menghasilkan produk inovatif;
  4. Mengetahui peta kualitas dan kemampuan SMK di seluruh Indonesia sesuai standar dunia usaha industri;
  5. Mempromosikan performa kerja siswa SMK dan meningkatkan citra SMK;
  6. Meningkatkan kerjasama yang lebih intensif antara lembaga pendidikan (SMK) dengan dunia usaha/dunia industri (DUDI), asosiasi profesi dan berbagai pihak lainnya;
  7. Menjalin persahabatan dan kerjasama secara nasional maupun internasional dalam membangun pendidikan menengah kejuruan;
  8. Memberikan kesempatan dan motivasi kepada siswa SMK untuk berkompetisi secara positif
  1. Menyediakan sarana pengembangan dan pengakuan keunggulan kerja bagi siswa SMK yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan dunia kerja;
  2. Melibatkan publik dan ekosistem pendidikan dan kebudayaan untuk berpartisipasi aktif sehingga tercipta kebersamaan serta proses akulturasi kebudayaan.

B. Tema

Tema kegiatan LKS SMK Tingkat Nasional XXVII dan pameran produk inovasi unggulan siswa SMK tahun 2019 serta kegiatan pendukung lainnya di Provinsi D. I Yogyakarta adalah: “KOMPETEN MENYONGSONG INDUSTRI 4.0”

C. Motto

Motto SMK adalah “SMK Bisa, SMK Hebat, Siap Kerja, Santun, Mandiri, Kreatif” dengan melambangkan kotak berwarna-warni yang dapat diartikan generasi muda “zaman now” yang dinamis, aktif, dan kreatif dalam mengasah kompetensi, bekerja secara produktif serta tangguh dalam menjawab tantangan di era digital dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Kontingen Provinsi

  1. Ketua Kontingen

a. Setiap provinsi menunjuk satu orang perwakilan dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi sebagai Ketua Kontingen;

b. Ketua Kontingen bertanggung jawab mengkoordinir seluruh delegasi LKS di masing-masing provinsi secara menyeluruh mencakup antara lain keselamatan, kesehatan, transportasi keberangkatan dan kepulangan, dukungan kelengkapan lomba, helper dan model (apabila diperlukan), ser ta keikutsertaan delegasi dalam lomba dan kegiatan pendukung lainnya;

c. Ketua Kontingen bertanggungjawab mendampingi delegasi saat melakukan registrasi;

d. Ketua Kontingen bertanggungjawab mengkoordinasikan hal teknis dan non teknis peserta/model;

e. Ketua Kontingen menigkuti Technical Committee Meeting (TCM) Umum.

  1. Delegasi Teknis

a. Setiap provinsi mengirimkan satu orang dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi atau perwakilan dari sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi sebagai Delegasi Teknis;

b. Delegasi Teknis membantu Ketua Kontingen mengkoordinir hal teknis dan non teknis peserta, helper, dan model;

c. Delegasi Teknis bersama ketua kontingen bertanggungjawab mendampingi delegasi saat melakukan registrasi;

d. Delegasi Teknis bersama ketua kontigen menigkuti Technical Committee Meeting (TCM) Umum;

  1. Pembimbing Bidang Lomba

a. Setiap provinsi mengirimkan satu orang Pembimbing untuk setiap bidang lomba, dari SMK asal peserta lomba serta harus sesuai dengan bidang lomba peserta yang didampingi;

b. Pembimbing bidang lomba bertanggung jawab mendampingi peserta lomba
baik di tempat lomba maupun di luar tempat lomba;

c. Pembimbing bidang lomba berkoordinasi dengan Ketua Kontingen dan Delegasi
Teknis terkait hasil Technical Committee Meeting (TCM) Umum;

d. Pembimbing bidang lomba wajib mengikuti TCM Khusus per bidang lomba yang bersifat teknis;

e. Pembimbing membantu mengatasi permasalahan peserta dan memberikan dorongan semangat/motivasi kepada peserta;

f. Pembimbing bidang lomba diharapkan mengikuti kegiatan pendukung lainnya seperti workshop nasional maupun internasional, gerakan literasi sekolah (GLS), pameran, pelatihan, sertifikasi, OSOP dan lain-lain.

  1. Peserta Lomba

a. Persyaratan Peserta Lomba Luring (offline)

1) Peserta lomba adalah siswa SMK yang masih aktif sebagai siswa dan dibuktikan dengan fotokopi rapor (diutamakan siswa tingkat akhir tahun pelajaran 2018/2019 atau kelas XII untuk program 3 tahun dan kelas XIII untuk program 4 tahun);

2) Peserta LKS SMK adalah siswa yang sudah mengikuti seleksi dan dinyatakan juara pada tingkat Provinsi dan selanjutnya dapat mengikuti penyelenggaraan LKS SMK Tingkat Nasional XXVII tahun 2019 dibuktikan dengan fotocopy Piagam Penghargaan sebagai Juara;

3) Bagi peserta yang sudah mengikuti LKS SMK tingkat Nasional pada tahun sebelumnya baik yang mendapat juara maupun tidak mendapatkan juara, tidak dapat mengikuti LKS SMK Tingkat Nasional XXVII tahun 2019;

4) 4Setiap provinsi mengirimkan daftar nama siswa dan bidang lomba yang diikuti melalui pendaftaran yang dilakukan secara dalam jaringan (daring), dan panitia akan memberikan konfirmasi telah mendaftar;

5) Pendaf taran peserta LKS SMK Tingkat Nasional XXVII dibuka tanggal 1 April 2019 pukul 00.00 WIB;

6) Peserta lomba adalah siswa SMK yang masih aktif sebagai siswa dan dibuktikan dengan fotokopi rapor (diutamakan siswa tingkat akhir tahun pelajaran 2018/2019 atau kelas XII untuk program 3 tahun dan kelas XIII untuk program 4 tahun);

7) Peserta LKS SMK adalah siswa yang sudah mengikuti seleksi dan dinyatakan juara pada tingkat Provinsi dan selanjutnya dapat mengikuti penyelenggaraan LKS SMK Tingkat Nasional XXVII tahun 2019 dibuktikan dengan fotocopy Piagam Penghargaan sebagai Juara;

8) Bagi peserta yang sudah mengikuti LKS SMK tingkat Nasional pada tahun sebelumnya baik yang mendapat juara maupun tidak mendapatkan juara, tidak dapat mengikuti LKS SMK Tingkat Nasional XXVII tahun 2019;

9) 4Setiap provinsi mengirimkan daf tar nama siswa dan bidang lomba yang diikuti melalui pendaftaran yang dilakukan secara dalam jaringan (daring), dan panitia akan memberikan konfirmasi telah mendaftar;

10) Pendaftaran peserta LKS SMK Tingkat Nasional XXVII dibuka tanggal 1 April 2019 pukul 00.00 WIB;

11) Pendaf taran peserta LKS SMK Tingkat Nasional XXVII ditutup tanggal 29 Mei 2019 pukul 23.59 WIB;

12) Penambahan atau perubahan bidang lomba maupun siswa yang didaftarkan apabila melewati tanggal 29 Mei 2019 tidak dapat diterima, dan dampak dari hal tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing provinsi;

SE Mendikbud No. 47426/MPK.A/TU/2019 Tentang Pedoman Upacara Harkitnas dan Lahir Pancasila 2019

Berikut ini informasi mengenai SE Mendikbud No. 47426/MPK.A/TU/2019 Tentang Pedoman Upacara Harkitnas dan Lahir Pancasila 2019

Dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019, para pimpinan unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para kepala UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi serta Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dan para Kepala Sekolah/Madrasah di seluruh Indonesia kami imbau untuk:

  1. menyelenggarakan upacara bendera peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada:
    hari, tanggal : Senin, 20 Mei 2019
    pakaian : adat/tradisional sesuai dengan norma kepantasan sesuai petunjuk pelaksanaan (akan diinformasikan lebih lanjut).
  2. menyelenggarakan upacara bendera peringatan Hari Lahir Pancasila pada:
    hari, tanggal : Sabtu, 1 Juni 2019
    pakaian : adatltradisional sesuai dengan norma kepantasan sesuai petunjuk pelaksanaan (akan diinformasikan lebih lanjut).
  3. memasang bendera merah putih berukuran besar pada dinding luar gedung-gedung di instansi masing-masing mulai tanggal 17 Mei 2019 s.d. 2 Juni 2019.

Demikian agar dilaksanakan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih.

>> Download edaran SE Mendikbud No. 47426/MPK.A/TU/2019 Tentang Pedoman Upacara Harkitnas dan Lahir Pancasila 2019

Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019

Pada kesempatan ini kami bagikan mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019, untuk informasinya dapat didownload di halaman ini agar lebih jelas :

>> Download pdf Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019

Berdasarkan SKB nomor 617 tahun 2018, nomor 626 tahun 2018 dan nomor 16 tahun 2018 disebutkan mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019

Pertama : Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Kedua : Penetapan tanggal 1 ramadhan 1440 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, dan Hari raya Idul Adha 1440 ditetapkan dengan keputusan menteri agama, begitu isinya

Selanjutnya juga isi SKB tertulis bagi unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga kemanaan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu peraturan perundan-undangan.

Pendaftaran dan Seleksi Peserta Bantuan Insentif Pembinaan Agama dan Keagamaan Islam di Wilayah Perbatasan ( Bina Kawasan ) Tahun 2019

Program BINA KAWASAN adalah program pengiriman pendidik dalam bidang keagamaan di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) seluruh Indonesia. Program ini dibiayai oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia kepada para pendidik muda yang siap mengabdi di daerah 3T. Pengiriman guru PAI memiliki peranan penting dalam mewujudkan tujuan nasional pendidikan yaitu, untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab .

>> Download Informasi Lengkap Rekrutmen Program Guru Bina Kawasan Tahun 2019

Kementerian Agama lewat Direktorat Pendidikan Agama Islam membuka kembali rekrutmen calon guru pendidikan agama Islam (PAI) yang akan ditugaskan di daerah perbatasan. Program Bantuan insentif pembinaan agama dan keagamaan Islam di wilayah perbatasan (Bina Kawasan) tersebut merupakan satu diantara program unggulan Kemenag dalam rangka mencukupi kebutuhan guru PAI di daerah dengan cara menugaskan guru-guru fresh graduate.

Kementerian Agama lewat Direktorat Pendidikan Agama Islam membuka kembali rekrutmen calon guru pendidikan agama Islam (PAI) yang akan ditugaskan di daerah perbatasan. Program Bantuan insentif pembinaan agama dan keagamaan Islam di wilayah perbatasan (Bina Kawasan) tersebut merupakan satu diantara program unggulan Kemenag dalam rangka mencukupi kebutuhan guru PAI di daerah dengan cara menugaskan guru-guru fresh graduate.

Pendaftaran bina kawasan mulai dibuka tanggal 13 Mei sampai 10 Juni 2019. Sejumlah 50 peserta calon guru PAI akan diambil untuk ditugaskan di 24 provinsi sasaran di seluruh wilyah Indonesia, yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Proses Seleksi Rekrutmen Program Guru Bina Kawasan Tahun 2019

Proses seleksi akan dilakukan dalam dua tahap, yaitu: pertama seleksi adminstrasi dan kedua seleksi wawancara. Dua tahap seleksi tersebut wajib diikuti seluruh peserta sebelum mengikuti proses bimbingan teknis keberangkatan.

Pelaksanaan seleksi adminitrasi akan dilakukan pada tanggal 11 – 16 Juni 2019. Dan untuk proses seleksi wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 – 21 Juni 2019.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat PAI, Nasri, memaparkan bahwa proses seleksi tersebut akan dilaksanakan secara berbeda dengan seleksi di tahun sebelumnya, yaitu dengan memanfaatkan aplikasi daring yang ada.

“Proses seleksi rekrutmen program guru bina kawasan tahun 2019 akan dicoba dengan sistem daring. Kalau seleksi tahun lalu kan peserta bertatap muka dengan tim secara langsung, guna efisiensi waktu dan juga finansial maka akan dilaksanakan secara online,” jelas Nasri.

Download Soal Siap PAS Semester II Kelas 1 SD/ MI Tema 5 K13 Revisi 2018 Tahun Pelajaran 2018-2019

Berikut ini kami share link Download Soal Siap PAS Semester II Kelas 1 SD/ MI Tema 5 K13 Revisi 2018 Tahun Pelajaran 2018-2019

  1. Sasa menjuarai lomba menari. Ungkapan yang tepat untuk Sasa adalah ….
    a. Terima Kasih b. Selamat, ya c. Maafkan aku
  2. Gerakan bertumpu pada tangan melatih … otot tangan.
  3. a. Kekuatan b. Kelenturan c. Kelentukan
  4. Wah, tulisanmu bagus sekali. Kalimat tersebut merupakan ungkapan….
  5. a. Permintaan maaf b. Pemberian pujian c. Permintaan tolong
  6. Baju Rina bernomor dua puluh tujuh. Jika ditulis ….
    a. 17 b. 37 c. 27
  7. 2 Puluhan + 9 Satuan = ….
    a. 11 b. 29 c. 20
  8. Meskipun berbeda kegemaran kamu harus tetap….
    a. Rukun b. Bermusuhan c. Menyakiti
  9. Pekerjaan yang dilakukan dengan kerja sama akan menjadi….
    a. Berat b. Banyak c. Ringan
  10. Memasak bersama di dapur merupakan contoh bentuk….
    a. Kerjasama b. Kerja sendiri c. Permusuhan
  11. Gerak akhir meroda adalah ….
    a. Berdiri tegak b. Terlentang c. Berjongkok
  12. Pengunjung perpustakaan ramai.
    Banyak pengunjung laki-laki adalah 24 orang.
    Banyak pengunjung perempuan adalah 15 orang.
    Jumlah pengunjung perpustakaan adalah … orang.
    a. 17 b. 29 c. 39
    B. Ayo, mengisi dengan jawaban yang tepat.
  13. Ucapan untuk menghargai orang lain adalah ucapan….
  14. Dila mempunyai Tiga puluh dua balon. Lambang Tiga Puluh Dua adalah….
  15. Simbol sila kedua pancasila adalah….
  16. Kata yang diucapkan setelah melakukan kesalahan adalah….
  17. 37 Anggur lebih … dari pada 34 Salak.
  18. Hana membantu kakak membersihkan halaman agar

>> Download Soal Siap PAS Semester II Kelas 1 SD/ MI Tema 5 K13 Revisi 2018 Tahun Pelajaran 2018-2019

Berikut adalah Kompetensi Inti Kelas 1 SD/ MI Berdasarkan Kurikulum 2013 Revisi 2017

  1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
    2.Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli,
    dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru
    dan tetangga.
    3.Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar,
    melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang
    dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda
    yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.
    4.Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis,
    dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan
    anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak
    beriman dan berakhlak mulia.